Ada hal yang masih belum optimal dilaksanakan berkaitan dengan pencapaian tujuan yang kita tuju di Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Salah satunya terkait membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan melalui penguatan pemerintah daerah. Ini masih menjadi PR besar kita bersama bahwa selama ini kita mengandalkan Bantuan Dana Investasi (BDI), dan kita sangat tergantung pada dana pinjaman luar negeri
Banyak kata-kata pengingat yang memberi motivasi untuk sebuah keberhasilan pekerjaan yang kita lakukan, misalnya: Mengawali adalah separuh dari selesainya sebuah pekerjaan. Atau: Awal yang baik akan menentukan selanjutnya. Atau kata-kata indah lainnya yang lebih menggairahkan kerja. Hal inilah yang rupanya mendorong segenap pelaku Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Provinsi Jawa Tengah untuk membuat awal yang baik di tahun 2019 ini dengan kegiatan Rapat Koordinasi Awal (Rakorwal)
Keberadaan TPS3R di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ternyata mampu mendorong masyarakat mengubah perilaku hidup, menjadi lebih bersih dan sehat. Tampaknya itu pula yang membuat Kepala Satuan Kerja (Satker) Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Muhammad Reva Sastrodiningrat berkunjung ke lokasi pada Selasa (9/4) kemarin
Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Muhammad Reva Sastrodiningrat optimis pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) berhasil gemilang, karena program ini memiliki sumber daya yang sangat memadai. Hal tersebut diungkapkan Reva, yang baru dilantik sebagai Kasatker IBM menggantikan Kasatker Penataan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) Mita Dwi Aprini—yang dipromosikan menjadi Kasi Analisa Teknis Subdit Rencana Teknis (Rentek) Direktorat PKP—dalam rapat kerja perdana bersama Tim Konsultan Manajemen Pusat Kotaku National Slum Upgrading Program (NSUP) wilayah 1, wilayah 2, dan Advisory, pada Selasa (2/4) pagi ini
Agar masyarakat memahami dan ikut serta dalam mengawal setiap pelaksanaan kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Tim Kotaku Kabupaten Bojonegoro melaksanakan "Sosialisasi Awal Program Kotaku dan Perkembangan Kegiatan di Kelurahan Tahun 2019", di Kelurahan Ledok Kulon, pada Selasa (19/3)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diharapkan dapat menjadi mitra untuk memberi rekomendasi positif yang dapat meningkatkan kinerja Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Hal ini dikatakan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Didiet Arief Akhdiat saat membuka Workshop Persiapan Audit National Slum Upgrading Program (NSUP) Tahun 2019 di Bandung, Rabu (13/3) kemarin.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dilaksanakan di seluruh wilayah yang masih kumuh, termasuk Aceh. Manfaat Program Kotaku akan dirasakan dan dinilai langsung masyarakat. "Program Kotaku harus berhasil," kata Basuki saat berkunjung ke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Senin (11/3) dalam rangka Konsultasi Regional Kementerian PUPR TA 2019
Implementasi program hendaknya dilaksanakan sesuai aturan, perencanaan dan bisa dipertanggungjawabkan. “Jangan sampai melanggar hukum. Kenalilah hukum. Jauhilah (pelanggaran) hukum. Ini bisa jadi tagline baru kita," tegas Didiet, yang hari itu didampingi oleh Anggota DPR RI Komisi V Sujadi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Temanggung Fransisca Juwariyah, Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq, Kapolres Temanggung AKBP Wiyono Eko Prasetyo, dan Kasatker PKP Jateng Dwiatma Singgih Raharja Sabaris
Perwakilan dari Kementerian Pertanian Bangladesh sangat terkesan terhadap perkembangan Business Development Center (BDC) Kota Bandung yang mampu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dan bisa mengisi gerai di beberapa tempat. Sebut saja, Rumah Sosis di Tahu Lembang, hotel-hotel di Bandung. Bahkan produk BDC sudah melakukan ekspor ke negara lain, seperti Nigeria, Filipina, dan Bangladesh
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh M. Yoza Habibie menyatakan asesmen seleksi fasilitator National Slum Upgrading Program (NSUP) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi Aceh dilakukan semata bukanlah pengurangan akibat kurangnya kapasitas yang dimiliki oleh pendamping di 12 kabupaten/kota Provinsi Aceh, melainkan lebih kepada penyesuaian kebutuhan yang ada