Tahun ini, 2019, tantangannya begitu hebat. Maka, kita harus seperti “Flash Gordon”. Begitu disampaikan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Penataan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) Mita Dwi Aprini dalam rapat bersama dengan Tim Advisory, KMP Kotaku wil. 1 dan KMP Kotaku wil. 1, di Jakarta, pada Jumat (4/1). Selain itu, menurut Mita, tahun ini kita harus melakukan pekerjaan ini dengan cara-cara yang tidak biasa, dan harus punya inovasi. “Karena kalau hanya dilakukan dengan cara-cara yang biasa maka hasilnya ya biasa saja,” katanya
Permasalahan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi persoalan mendasar permukiman kumuh perkotaan, di mana pun. Satu cara mengatasinya adalah justru dengan mencegah kehadiran kumuh plus meningkatkan kualitas perumahan masyarakat, khususnya untuk periode 2019. Namun tentu, upaya tersebut mesti sejalan dengan visi penataan permukiman untuk kabupaten atau kota layak huni, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat, dan rencana pembangunan lainnya. Pemahaman dan dinamika di lapangan itulah yang diangkat menjadi tema utama melalui konsolidasi dan diskusi tematik dalam Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK) Kota Binjai di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Binjai, Sumatra Utara, menjelang akhir tahun kemarin
Bappeda Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh menggelar Lokakarya dan Evaluasi Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) 2018. Acara yang dilaksanakan di Gedung Sekretariat Panitia Penyelenggara Pekan Olahraga Aceh (PP-Pora) pada pertengahan Desember tersebut dihadiri sedikitnya 80-an orang peserta, dan dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar Iskandar
Tim Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Wilayah 2 bergerak cepat untuk mengurangi luasan kumuh di wilayah dampingan. Strateginya adalah dengan memobilisasi Technical Management Consultant (TMC), yang ditandai dengan pembekalan kepada TMC 4, 5, TMC 6 sebanyak sembilan orang di Ruang Rapat Kantor Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) di bilangan Jakarta Pusat, Rabu (20/12). Kegiatan pembekalan TMC yang terdiri dari Team Leader, Infrastructure Specialist, dan Safeguard Specialist itu dibuka Pejabat Pemberi Kewenangan (PPK) Wilayah 2 Mokhammad Fakhrur Rifqie
Pekerjaan penanganan kumuh harus komprehensif dan tuntas seperti pekerjaan pembangunan PLBN. Ini sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo, yakni pembangunan kawasan kumuh mengubah wajah kampung tersebut. Ucapan Menteri PUPR ini disampaikan oleh Kepala PMU Program Kotaku NSUP dan NUSP-2 Boby Ali Azhari saat membuka Workshop Percepatan Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Skala Kawasan
“Pekerjaan rumah” Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) belumlah selesai. Bahkan, jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang harus dituntaskan mencapai sebesar 23.656 hektare dari total luasan kumuh nasional sebesar 38.431 Ha pada 2019. Berbekal beban yang masih belum tuntas itu, Sub Direktorat Kawasan Permukiman Perkotaan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan Pelatihan Percepatan Perencanaan Peningkatan Kualitas bagi pelaku Program Kotaku di lapangan di tingkat nasional di Surabaya, Jawa Timur, mulai 29 November hingga 2 Desember mendatang.
“Permasalahan kumuh tidak akan selesai hanya dengan membangun infrastruktur, tetapi harus diimbangi dengan penanganan sosial dan ekonomi,” kata Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman (PKP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Didiet Arief Akhdiat dalam sesi diskusi Lokalatih Sinergi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan RPJM Daerah terkait Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan Kemen Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Bogor, Jawa Barat, 26-28 November silam. Oleh karena itu, solusi permasalahan penanganan kumuh ini adalah kolaborasi dan keterpaduan
Pencapaian pengurangan kumuh Program Kota Tanpa Kumuh hingga Oktober 2018 mencapai 11.326,83 hektare. Angka tersebut baru mencapai setengah dari target 23.656 Ha yang mesti tuntas di tahun mendatang. Tantangannya semakin tinggi untuk memenuhi target pencapaian pengurangan kumuh yang mencapai 12.329,94 Ha pada 2019, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur. Persoalan inilah yang mengemuka dalam Pelatihan Pembekalan Verifikasi Usulan Kegiatan Infrastruktur dari National Slum Upgrading Program (NSUP) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang diselenggarakan di sebuah hotel di bilangan Jakarta Selatan, 27-28 November 2018
Penanganan kumuh harus dilakukan secara komprehensif dan tuntas agar bisa mengubah wajah kawasan menjadi lebih indah dan layak huni. Salah satu hal yang penting dalam hal ini adalah adanya perubahan perilaku warga untuk merawat dan memelihara sarana dan prasarana di permukiman. Di sisi lain, penanganan kumuh hanya bisa berjalan baik jika semua pihak berkolaborasi dan mengambil peran, terutama pemerintah daerah sebagai “Nakhoda”. Sedangkan pemerintah pusat men-support apa yang direncanakan dan dibutuhkan oleh pemda
Mewujudkan permukiman layak, berkelanjutan, dan produktif adalah cita-cita yang melekat betul di benak para pelaku Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Berbekal hal tersebut, Tim Koordinator Kota Program Kotaku Kabupaten Gowa bersama Forum Daerah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kabupaten Gowa dan didukung pemerintah kabupaten setempat menyelenggarakan Jambore One Day Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) se-Kecamatan Somba Opu, Provinsi Sulawesi Selatan, menjelang akhir Oktober silam. Acara yang digelar menjelang akhir Oktober silam tersebut dibuka Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo.