Sebagai upaya mewujudkan nol hektare (0 Ha) kumuh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diadakan kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan) bagi camat, lurah/kepala desa, dan BKM di lokasi dampingan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) untuk lokasi kumuh dan pencegahan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai peran pemda sebagai “nakhoda” dalam penanganan kumuh, membangun kolaborasi untuk mencapai 0 Ha luasan kumuh.
Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan dunia pendidikan kembali bergulir. Buktinya, Universitas Budi Luhur (UBL) Jakarta menggandeng Program Kotaku dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik di beberapa titik daerah kumuh yang ada di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Peresmian kolaborasi dan pelepasan 541 mahasiswa peserta KKN tersebut dilaksanakan di Kampus UBL Jakarta, di pertengahan Juli 2018.
Gempa bumi berkekuatan 6,4 SR yang melanda daerah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sekitarnya pada Minggu (29/7) pagi lalu menimbulkan dampak luar biasa bagi lokasi terdampak. Diketahui, ribuan rumah rusak (ringan, sedang, dan berat), ratusan orang luka-luka, bahkan belasan orang dinyatakan tewas tertimpa bangunan yang runtuh akibat gempa tersebut.
Kualitas infrastruktur yang terbangun melalui Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) harus terjamin baik dan berfungsi. Target itulah yang memicu inisiasi Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan Sertifikasi Tenaga Kerja Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Gelanggang Olah Raga Jatayu, 25-26 Juli, Kota Pekalongan, Jawa Tengah
Persoalan kumuh adalah persoalan yang multikompleks dan multidimensi, sehingga penyelesaiannya pun harus melibatkan multipihak. Persoalan kekumuhan perumahan dan permukiman merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga peduli lain. Begitu rumitnnya persoalan kekumuhan, sehingga kolaborasi menjadi “harga mati” yang tidak bisa ditawar lagi. Guna mencapai tujuan dan outcome tersebut, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) memiliki strategi dasar, yakni kolaborasi seluruh pelaku pembangunan, dalam penanganan permukiman kumuh.
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima dua penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Jusuf Anwar Kementerian Keuangan pada Kamis (19/7) kemarin. Dua penghargaan tersebut diraih melalui Program Integrated Community Driven Development phase 3 (ICDD III) sebagai Peringkat II Executing Agency Pengelola Kas Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2017, dan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) sebagai Peringkat III Executing Agency Pengelola Kas Pinjaman dan dan Hibah Luar Negeri Tahun 2017.
Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) Sumatra Utara menyelenggarakan Kelompok Belajar Internal Konsultan (KBIK). Wadah koordinasi dan komunikasi tersebut untuk memantau progres yang sudah dilakukan seluruh staf dalam menangani bidangnya masing-masing dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), khususnya di Sumut. KBIK dilaksanakan di Ruang Rapat KMW Sumut di Jalan Karsa No.1, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Medan, Sumut, Kamis (12/7)
Semangat mewujudkan Kota Tanpa Kumuh telah menjamur di banyak daerah di Tanah Air. Beragam persiapan dan perencanaan dalam setiap tahapannya diselenggarakan banyak pihak yang peduli menjadikan wilayahnya tak lagi menyandang status kumuh. Di Ibu Kota Jakarta, Oversight Committee (OC) 7 Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi DKI Jakarta dan di Provinsi Sumatra Utara, misalnya
Kawasan Kebon Manggis dan Tanjakan Pala di wilayah RT 01/04 dan RT 05/07, Kelurahan Paledang, Bogor, Jawa Barat mendapat kunjungan sejumlah pemerhati dari Bangladesh dan West Bengal, India, Kamis (12/7) pagi menjelang siang. Tak kurang dari 30 orang peserta rombongan hadir di area yang telah diresmikan kegiatan Bantuan Dana Investasi (BDI) Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada 2017 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar itu. Para tamu negara itu ingin belajar proses kegiatan Program Kotaku di kawasan lokasi sebagian kumuh di Kebon Manggis dan Tanjakan Pala. Rombongan tamu kedua negara dan World Bank mengakhiri kunjungannya selepas jam makan siang.
Business Development Center (BDC) Angso Dua sudah menjadi potret kolaborasi nyata. Bergandeng tangan dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) setempat, BDC Angso Duo sukses memasarkan produk busana yang dihasilkan