Permasalahan penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Kota Surakarta, Jawa Tengah, masih berhadapan dengan banyaknya perumahan dan permukiman kumuh. Merujuk identifikasi pada 2016, masih ada 359,55 hektare wilayah kumuh di Surakarta, yang tersebar di lima kecamatan di 51 kelurahan--SK Wali Kota Surakarta Nomor: 413.21/38.3/1/2016. Dari deretan angka tersebut, Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Kawasan Semanggi sebagai lokasi prioritas penataan secara bertahap
Peningkatan kualitas masyarakat dalam menunjang keberhasilan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menjadi pekerjaan rumah tak berkesudahan. Lantaran itulah, gelar Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) acap digelar di berbagai wilayah dampingan Program Kotaku di Tanah Air.
Indonesia hijau royo-royo, dikenal juga dengan negeri “super-market” bencana. Dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diuraikan adanya tiga bencana, yaitu, pertama, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Kedua, bencana non alam, antara lain, berupa kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dan, ketiga, bencana sosial, seperti konflik sosial antarkelompok, dan juga teror
Proses pembelajaran demi kesempurnaan pemahaman dalam melaksanakan beragam kegiatan menjadi dasar pemikiran peningkatan kinerja di Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Berbekal itulah sedianya bakal diluncurkan konsep E-Learning Penanganan Kumuh Program Kotaku dalam waktu dekat di 2018 ini. Harapannya, E-Learning Prgram Kotaku bakal menjadi portal utama pembelajaran secara digital penanganan kumuh di Indonesia
Keberhasilan sebuah organisasi diyakini bergantung pada kekuatan kerja sama anggota tim ketimbang kemampuan individu yang menonjol namun berdiri sendiri dalam struktur. Sinergi baik antarindividu yang saling mengikatkan diri dalam sebuah kelompok dengan tujuan sama itulah yang menjadikan konsep tim dinilai bisa diterapkan sejak dini. Dan tentunya, menjadi alternatif model bagi pelaksanaan kerja Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)
PIM adalah tata cara yang perlu dilakukan pelaku program dalam menanggapi informasi, asporasi, dan laporan dari masyarakat. Mekanisme dan prosedur yang diterapkan telah diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) khusus PIM. Namun, semua masalah yang diadukan dapat diselesaikan tergantung ringan dan sulitnya permasalahan.
Progres pencairan dana Penguatan Kapasitas Masyarakat (PKM) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Periode 2018, terhitung hingga 10 Juli 2018 tercatat masih belum berimbang. Padahal, percepatan proses peningkatan masyarakat yang harus dilalui untuk pencairan dana tersebut amat penting demi kesesuaian dalam rangka pelaksanaan target pembangunan infrastruktur peningkatan kualitas permukiman kumuh di tahun anggaran 2018 di wilayah dampingan Program Kotaku.
Desa atau kelurahan telah memiliki perencanaan permukiman yang disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan, dan cita-cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi di lapangan. Inisiatif tersebut menjadi rencana tata ruang pembangunan desa dan kelurahan yang lebih dikenal dengan sebutan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)
Kualitas infastruktur adalah “harga mati” mengandung syarat mendasar saat berbicara soal infrastruktur. Satu di antaranya adalah sertifikasi, yang banyak dikaitkan dengan pemberian kelayakan, penghargaan, atau kelulusan seseorang dalam suatu kegiatan. Sertifikasi memiliki tujuan, seperti membentuk tenaga praktisi atau tenaga ahli berkualitas tinggi, membentuk standar kerja tinggi, pengembangan profesional berkesinambungan sehingga sertifikasi lebih banyak pada lingkup kegiatan akademik profesi atau produk hasil profesi.
Mungkin, bukan persoalan jumlah tenaga petugas kebersihan yang terbatas. Tapi memang, jumlah sampah mendadak dan yang dibuang di sembarang tempat membuat stadion bertaraf internasional tersebut menjadi kumuh