Dalam rangka pencapaian target 0 Ha kumuh di tahun 2019, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mengajak para pihak terlibat aktif dalam penanganan kumuh. Pendekatan ini biasa disebut dengan istilah Kolaborasi.
SIM Kotaku memiliki peran strategis dalam mendukung Program, khususnya sebagai alat pengendali tidak langsung dalam kegiatan Kotaku. Visi utama SIM Kotaku adalah mendukung tercapainya 0 Ha kumuh melalui penggunaan yang efektif dari data/informasi numerik maupun spasial yang mampu memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan keputusan pelaku Kotaku
Memang, banyak orang bekerja dengan otak dan otot tanpa melibatkan hatinya. Lantas, sudahkah kita melibatkan hati dan niat yang tulus saat bekerja? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma menggunakan otak dan otot yang membuat pekerjaan kita semakin berat dari waktu ke waktu, hingga jatuh ke dalam kondisi stres
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) adalah rencana tata ruang pembangunan di tingkat kelurahan/desa untuk kurun waktu 5 tahun, disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita‐cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka, serta mendukung kesiap‐siagaan masyarakat terhadap bencana.
Das Sollen, Das Sein. Yang diharapkan sesuai keinginan kerap kali berbeda dengan kenyataan yang ada. Itulah kalimat yang paling pas bila menyebut harapan target 0 hektare pada 2019 ini, atau merinci ulang status fakta tak kumuh lagi di sejumlah wilayah di Tanah Air pada 2018
Penataan kembali dan perubahan ke tataran yang baru dan lebih baik sepertinya menjadi aksi Pemerintah Kota Binjai, Sumatra Utara. Langkah strategis itu menjadi praktik nyata dari visi dan misi Kota Madya Binjai, untuk mewujudkan kota cerdas, layak huni, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan demi kesejahteraan bersama. Komitmen ini ingin dipegang teguh Pemkot Binjai sebagai janji yang bakal dilunasi, khususnya buat masyarakat Kota Binjai
Berubah menjadi lebih baik memang selalu menjadi acuan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), utamanya pada 2019 ini. Reformasi dilakukan demi menyempurnakan langkah terkini penanganan dan pencegahan kumuh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Tanah Air. Strategi penyederhanaan konsep penataan dari lima menjadi tiga tujuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan fokus pelaku Program Kotaku dalam pelaksanaan tugasnya. Gerakan minimalis terfokus ini memerlukan kiat kreatif dan inovatif demi kepastian seluruh key performance indicator (KPI) program mampu tercapai
Sebagai salah satu aset paling berharga di Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) adalah wadah berkumpulnya individu berjiwa relawan, bijak, transparan, akuntabel, amanah dalam mengoordinir penanganan kumuh, dan memiliki empati terhadap warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BKM/LKM adalah nama “generik”, dan dalam perjalanannya masyarakat boleh membentuk baru atau meneruskan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada, sesuai dengan prinsip dan nilai yang diusung, yakni “Terpercaya”
Hari ini kami menyampaikan informasi terkait Pengelolaan Persampahan. Apa saja yang perlu diketahui tentang persampahan, kita kupas di bawah ini. Tentang persampahan diatur berdasarkan kebijakan pemerintah melalui, pertama, UU No. 18/2008 disebutkan mengenai mengedepankan pengurangan sampah, penutupan semua Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) open dumping pada tahun 2013, dan monitoring kualitas lingkungan pascapenutupan TPA sampai 20 tahun.
Nilai tambah bagi CSR, pertama, kolaborasi dengan Kotaku memberi ruang leluasa bagi CSR bergerak. Komitmen CSR bisa dikemas dalam bentuk program-program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. Kedua, CSR akan berkontribusi menjadi mitra dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dengan menjaga keseimbangan dari 3P (Profit, People, Planet) serta membangun hubungan harmonis antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Ketiga, dukungan CSR mewujudkan komitmen perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan