Pasca gempa bumi berkekuatan 6,4 SR pada 29 Juli, dan 7,0 SR pada 5 Agustus 2018 di Nusa Tenggara Barat (NTB), pemerintah menetapkan masa tanggap darurat mulai 29 Juli hingga 25 Agustus 2018. Seiring berakhirnya masa tanggap darurat ini, Gubernur NTB mendeklarasikan “NTB Bangun Kembali”, yakni mengajak seluruh elemen masyarakat yang terdampak musibah gempa bumi, untuk berjuang bersama-sama merehabilitasi dan merekonstruksi, membangun kembali NTB
Kata “swadaya” boleh jadi tak lagi asing buat masyarakat di negeri ini. Sebab istilah swadaya sudah diperkenalkan sejak puluhan tahun yang lampau, melalui program pemerintah maupun swasta. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), swadaya bermakna kekuatan (tenaga) sendiri, yang dalam kaitannya dengan pembangunan ataupun pemberdayaan, swadaya adalah sasaran utama yang harus dicapai. Pasalnya, dengan pertumbuhan swadaya adalah percepatan dari pembangunan itu sendiri.
Pembangunan infrastruktur Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang wajib berstandar kualitas baik serta berfungsi adalah harga mati. Konsep itu dicamkan betul oleh para pelaku Program Kotaku di seluruh wilayah di Tanah Air. Satu upaya melaksanakannya adalah dengan menerapkan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi sesuai bidang masing-masing. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 70 ayat 1, bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja
Permasalahan penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Kota Surakarta, Jawa Tengah, masih berhadapan dengan banyaknya perumahan dan permukiman kumuh. Merujuk identifikasi pada 2016, masih ada 359,55 hektare wilayah kumuh di Surakarta, yang tersebar di lima kecamatan di 51 kelurahan--SK Wali Kota Surakarta Nomor: 413.21/38.3/1/2016. Dari deretan angka tersebut, Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Kawasan Semanggi sebagai lokasi prioritas penataan secara bertahap
Peningkatan kualitas masyarakat dalam menunjang keberhasilan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menjadi pekerjaan rumah tak berkesudahan. Lantaran itulah, gelar Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) acap digelar di berbagai wilayah dampingan Program Kotaku di Tanah Air.
Indonesia hijau royo-royo, dikenal juga dengan negeri “super-market” bencana. Dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diuraikan adanya tiga bencana, yaitu, pertama, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Kedua, bencana non alam, antara lain, berupa kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dan, ketiga, bencana sosial, seperti konflik sosial antarkelompok, dan juga teror
Proses pembelajaran demi kesempurnaan pemahaman dalam melaksanakan beragam kegiatan menjadi dasar pemikiran peningkatan kinerja di Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Berbekal itulah sedianya bakal diluncurkan konsep E-Learning Penanganan Kumuh Program Kotaku dalam waktu dekat di 2018 ini. Harapannya, E-Learning Prgram Kotaku bakal menjadi portal utama pembelajaran secara digital penanganan kumuh di Indonesia
Keberhasilan sebuah organisasi diyakini bergantung pada kekuatan kerja sama anggota tim ketimbang kemampuan individu yang menonjol namun berdiri sendiri dalam struktur. Sinergi baik antarindividu yang saling mengikatkan diri dalam sebuah kelompok dengan tujuan sama itulah yang menjadikan konsep tim dinilai bisa diterapkan sejak dini. Dan tentunya, menjadi alternatif model bagi pelaksanaan kerja Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)
PIM adalah tata cara yang perlu dilakukan pelaku program dalam menanggapi informasi, asporasi, dan laporan dari masyarakat. Mekanisme dan prosedur yang diterapkan telah diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) khusus PIM. Namun, semua masalah yang diadukan dapat diselesaikan tergantung ringan dan sulitnya permasalahan.
Progres pencairan dana Penguatan Kapasitas Masyarakat (PKM) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Periode 2018, terhitung hingga 10 Juli 2018 tercatat masih belum berimbang. Padahal, percepatan proses peningkatan masyarakat yang harus dilalui untuk pencairan dana tersebut amat penting demi kesesuaian dalam rangka pelaksanaan target pembangunan infrastruktur peningkatan kualitas permukiman kumuh di tahun anggaran 2018 di wilayah dampingan Program Kotaku.