Comments (0)
View (816)
Sebelum adanya program KOTAKU sebenarnya Pemda, baik kabupaten maupun kota, telah menganggarkan program dan kegiatan penanganan kumuh setiap tahunnya
Selengkapnya
Selama berabad-abad lamanya masyarakat terjebak dalam sebuah paradigma pembangunan konvensional, yang menempatkan peran Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai “pendayung”
Selengkapnya
Segala upaya terus dilakukan oleh konsultan yang ditempatkan di Kabupaten Pidie, baik konsultan tingkat kelurahan maupun konsultan tingkat kabupaten, bahkan sampai pada tingkatan manajemen
Selengkapnya
Perkembangan perumahan dan permukiman di perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan, baik karena faktor alamiah maupun urbanisasi
Selengkapnya
Ada yang berpendapat, UPK sebagai pengelola kegiatan Pinjaman Dana Bergulir (PDB) di Program KOTAKU harus tetap tidak berbadan hukum dan dikelola secara paruh waktu
Selengkapnya
Berikut ini adalah cuplikan pada suatu FGD, yang menyiratkan adanya salah kaprah tentang pendekatan kelompok pada Pinjaman Dana Bergulir (PDB)
Selengkapnya
Implikasi dari Sosnas tentu menjadi harapan masyarakat secara luas tentang kiprah dan gerak cepat Pemda mengenai Program KOTAKU segera dirasakan oleh masyarakat
Selengkapnya
Badan-badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Jawa Tengah kini tengah tumbuh mengarah ke fase kedewasaan. Dengan kesadaran dan inisiatifnya sendiri mereka mengukuhkan eksistensinya dengan berbadan hukum
Selengkapnya
Jika sebagian besar masih sama dengan PLPBK, maka Kabupaten Pemalang bisa sedikit lega karena sudah belajar banyak dari 13 lokasi PLPBK selama ini, dan dapat menyambut Program KOTAKU
Selengkapnya
Di satu sisi, Musrenbang sebagai sebuah konsep yang diharapkan menjadi media dalam mempertemukan aspirasi masyarakat dengan program pemerintah, pada pelaksanaannya justru saling menegasikan
Selengkapnya