Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Dosmetik
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
Buku POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan Tahun 2019 (POS 2.4a)
Dengan di uploadnya POS dimaksud, maka POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan yang sudah diupload di website sebelumnya sudah tidak berlaku lagi.
Penerapan seluruh kebijakan pengelolaan keuangan dalam lembaga menjadi bagian yang penting dalam menentukan kesuksesan mencapai tujuan organisasi. Prosedur pengelolaan standar keuangan untuk BKM/LKM ini memuat sejumlah aturan main dasar. Meskipun demikian, dalam penerapannya diperlukan tambahan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi BKM/LKM.
Untuk memastikan dan mengendalikan tercapainya tujuan dan sasaran penanganan kawasan permukiman kumuh, diperlukan tindakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi (evaluation) yang efektif dan efisien yang dituangkan dalam suatu “sistem pemantauan dan evaluasi (monev)”.
Maksud disusunnya Buku POS Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur ini adalah untuk memberikan panduan bagi pelaksana NSUP dalam mengorganisasikan, merumuskan program kerja dan melaksanakan kegiatan O&P infrastruktur sehingga terwujud kemandirian dalam keberlanjutan pengelolaannya.
Petunjuk Pelaksanaan ini adalah turunan dari Pedoman Umum Program KOTAKU. Pedoman Umum menyajikan panduan dan informasi menyeluruh tentang program KOTAKU bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan sebagainya.
Kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
Panduan khusus tingkat kelurahan/desa merupakan panduan operasional tahapan perencanaan berdasarkan siklus kegiatan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan program KOTAKU tingkat kelurahan/desa. Harmonisasi pelaksanaan siklus kegiatan tingkat kelurahan/desa dengan siklus kota/kabupaten diwujudkan dengan forum-forum konsultasi secara berkala dan menerus.