Penerapan seluruh kebijakan pengelolaan keuangan dalam lembaga menjadi bagian yang penting dalam menentukan kesuksesan mencapai tujuan organisasi. Prosedur pengelolaan standar keuangan untuk BKM/LKM ini memuat sejumlah aturan main dasar. Meskipun demikian, dalam penerapannya diperlukan tambahan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi BKM/LKM.
Untuk memastikan dan mengendalikan tercapainya tujuan dan sasaran penanganan kawasan permukiman kumuh, diperlukan tindakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi (evaluation) yang efektif dan efisien yang dituangkan dalam suatu “sistem pemantauan dan evaluasi (monev)”.
Maksud disusunnya Buku POS Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur ini adalah untuk memberikan panduan bagi pelaksana NSUP dalam mengorganisasikan, merumuskan program kerja dan melaksanakan kegiatan O&P infrastruktur sehingga terwujud kemandirian dalam keberlanjutan pengelolaannya.
Petunjuk Pelaksanaan ini adalah turunan dari Pedoman Umum Program KOTAKU. Pedoman Umum menyajikan panduan dan informasi menyeluruh tentang program KOTAKU bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan sebagainya.
Kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
Panduan khusus tingkat kelurahan/desa merupakan panduan operasional tahapan perencanaan berdasarkan siklus kegiatan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan program KOTAKU tingkat kelurahan/desa. Harmonisasi pelaksanaan siklus kegiatan tingkat kelurahan/desa dengan siklus kota/kabupaten diwujudkan dengan forum-forum konsultasi secara berkala dan menerus.
Ketentuan dan Langkah-langkah Pekerjaan Jalan Paving Block
Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan ini ditujukan kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/Panitia/Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang memuat sejumlah aturan dasar dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Program KOTAKU.
Pengukuran Kinerja pembukuan Sekretrariat-LKM/BKM, Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan, perencanaan dan pengelolaan program yang diharapkan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap LKM/BKM, UPK dan KSM.
Buku POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan Tahun 2018 (POS 2.4)
Dengan di uploadnya POS dimaksud, maka POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan yang sudah diupload di website sebelumnya sudah tidak berlaku lagi.