Provinsi Gorontalo selangkah lebih maju. Pemerintah daerah setempat berkolaborasi dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menangani persoalan kumuh di wilayahnya dengan memanfaatkan alokasi Bantuan Dana Investasi (BDI) 2017. Ragam kegiatan di Provinsi Gorontalo terdiri dari sejumlah pembangunan fasilitas umum. Di antaranya jalan lingkungan rabat beton, paving block, peresapan biopori, saluran drainase, fasilitas mandi cuci kakus, pengelolaan sampah, penerangan umum, dan ruang terbuka hijau. Khusus wilayah Kota Gorontalo, pembangunan fasilitas dan infrastruktur Program Kotaku ini berada di Kelurahan Biawao, Kelurahan Biawu, Kelurahan Limba B, Kelurahan Ipilo, dan Desa Luhu.
Salah satu hal terpenting dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah peningkatan kapasitas. Karena secara tidak langsung, peningkatan kapasitas akan mengantarkan kepada tercapainya tujuan program secara maksimal. Peningkatan kapasitas bertujuan membangun gerakan bagi pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat melalui perubahan perilaku kolektif dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman
Warga di Kelurahan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung boleh bernapas lega. Kini status kumuh ringan yang pernah disandang wilayah permukiman kumuh seluas 50,02 hektare itu kini tinggal kenangan. Sekarang, potret lingkungan kumuh di kawasan Nelayan 1 dan Nelayan 2 yang terletak di tepian air telah berubah wujud. Bersih, indah, dan tertata
Pelaku Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi Sumatra Utara tampak bergerak cepat mempersiapkan seluruh kebutuhan penanganan kumuh di wilayahnya. Mulai dari konsolidasi pemandu pelatihan fasilitator hingga pembekalan dan sertifikasi tukang, sejak pertengahan hingga akhir Juli 2018 ini.
Kesadaran adalah harapan perubahan perilaku yang acapkali sulit terwujud. Termasuk kesadaran dan janji untuk menepati amanah pengelolaan dana yang disalurkan pemerintah buat masyarakat. Boleh jadi, fakta itulah yang pas buat menggambarkan tunggakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ekonomi pinjaman bergulir di sejumlah wilayah di Tanah Air. Sebagian besar bermasalah, alias “kredit macet”, hingga pertengahan Juli 2018 ini.
Persoalan sampah di permukiman kumuh adalah masalah pelik yang sulit diatasi. Pasalnya jelas, permasalahan sampah berhubungan erat dengan perilaku masyarakat. Lantaran itulah Oversight Services Provider (OSP) 09 Maluku Utara Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Ternate menggelar kegiatan Sosialisasi Massal dan Zumba bersama. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan deklarasi bertema “Ternate Bebas Sampah”, bertempat di Taman Nukila, Kota Ternate, Ahad (8/7).
Dulu, areal yang tak sampai seluas lapangan bulu tangkis itu disebut kolam mati. Sebab genangan air di situ tak mengalir sama sekali karena dipenuhi sampah dan berbau tak sedap. Tak heran bila Kampung Babakan Bandung menyandang julukan wilayah padat, kumuh, dan miskin. Hampir seluruh warga membuang limbah rumah tangga, bahkan kotoran manusia (tinja), ke selokan. Tentu saja ini membuat lingkungan jadi kumuh dan tidak sehat
Pelatihan tim koordinator kota dan fasilitator Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) masih berlangsung di sejumlah wilayah di Tanah Air hingga pekan pertama Juli 2018 ini. Seperti di antaranya, yang diselenggarakan di Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sampah masih menjadi masalah yang belum teratasi secara tuntas di Indonesia. Pertambahan jumlah penduduk berdampak lurus pada peningkatan volume sampah. Berawal dari permasalahan sampah inilah yang membuat warga Gampong Daulat, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh untuk berpikir kreatif dengan solusi membangun rumah sampah
Pergerakan tanpa henti menuju wilayah bebas kumuh terus berlangsung. pascaliburan panjang Idul Fitri 1439 Hijriah. Oversight Service Provider (OSP) 8 Gorontalo tetap melanjutkan tugas dengan menggelar pelatihan tim koordinator kota dan tim fasilitator kelurahan di Kota Gorontalo, sejak 20 hingga 26 Juni silam