Sudah menjadi rahasia umum bila urbanisasi berimbas pada lahan permukiman yang semakin terbatas dan berharga tinggi. Buntut-buntutnya, permukiman padat dengan kumpulan bangunan tak teratur yang rawan kebakaran bak jamur di musim hujan. Efeknya jelas, kualitas lingkungan menurun
Peningkatan kualitas teknis dan fungsi infrastruktur yang dibangun melalui Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah kebutuhan utama saat ini
Dampak musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) patut mendapat perhatian serius. Maklum, gempa yang terjadi berturut-turut sejak 29 Juli 2018 (6,4 Skala Richter), 5 Agustus 2018 (7 SR), 9 Agustus 2018 (6,2 SR), dan 19 Agustus dengan kekuatan 6,5 dan 7 SR (dan beberapa kali gempa dengan skala minimal 5 SR), telah menelan banyak korban jiwa, luka, dan memorakporandakan sebagian besar permukiman yang ada di sepanjang wilayah Pulau Seribu Masjid tersebut.
Peringatan 73 tahun hari lahirnya Republik Indonesia dimanfaatkan betul warga Kelurahan Kampung Pisang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Tim media warga Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Tarbiah berupaya membangkitkan semangat nasionalisme melalui mengisi kemerdekaan dengan semangat menihilkan kumuh di wilayahnya. Caranya dengan menggunakan spanduk, berisi kata kunci: “73 Tahun Indonesia Merdeka, Saatnya Kita Merdeka dari Kumuh.”
Para pelaku Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi Kalimantan Utara dan Jawa Barat tampak bergegas mempersiapkan status “100-0-100” buat wilayahnya. Mereka menyelenggarakan pelatihan dasar bagi fasilitator
Komitmen Kepala Satuan Kerja Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara bernama Chelsi Paputungan memang tak setengah hati. Khususnya bila mengupas habis persoalan penanganan kumuh ala Program Kotaku. Seakan dari hulu ke hilir, bila bertanya soal Program Kotaku, Chelsi-lah orang yang paling pas menjawabnya
Dulu sekali, suasana di Kelurahan Tampan—kini menjadi Kelurahan Tirta Siak—Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, seolah hidup segan mati tak mau. Dulu sekali, boleh disebut jarang ada animo warga, khususnya kaum perempuan, buat kemajuan wilayahnya: tak berani mengemukakan pendapat, apalagi berkreasi. Dulu sekali, penduduk setempat hanya rajin duduk berkumpul seraya saling melempar cerita tanpa makna, sekadar mengisi waktu. Perekonomian masyarakat pun tak bergeser bergerak ke arah yang lebih baik. Dulu sekali, seolah kehidupan hanya berjalan di tempat
Penanganan kumuh di Tanah Air adalah harga mati. Dan solusi kolaborasi adalah kata kunci. Itulah yang tengah dijalankan Dinas Koperasi Kabupaten Jombang dan Forum Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Jombang, Jawa Timur bersama Tim Koordinator Kota Cluster 01 Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Jombang. Ketiganya bergandeng tangan menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Usaha bagi pelaku Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) binaan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Program Kotaku, menjelang akhir Juli silam di Gedung KPRI Kabupaten Jombang
Penanganan kumuh di Kota Pekalongan tampaknya menjadi perhatian penuh buat seorang Sudjaka Martana. Anggota DPRD Kota Pekalongan ini konsisten mendukung Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak awal, sejak dicanangkannya Program Kotaku pada 2015. Dalam setiap kesempatan pertemuan rutin di badan keswadayaan masyarakat (BKM) maupun forum lainnya, dia selalu berulang menekankan pentingnya revitalisasi BKM untuk mensukseskan Program Kotaku
Fenomena pengembangan usaha kecil masih dihadapkan pada berbagai masalah yang disebabkan oleh rendahnya akses masyarakat terhadap berbagai sumber kemajuan usaha. Mulai dari pemasaran, permodalan, teknologi, informasi, manajemen, dan kemitraan usaha. Kondisi ini selain menyebabkan lambatnya proses pengembangan usaha kecil, juga menyebabkan daya tahan menjadi sangat rentan. Kendala yang kerap muncul adalah kesulitan akses pemasaran dan perizinan produk maupun usaha.