Pengaduan On-Line

GAGALNYA PNPM DI MEDAN

agoez Apr 24,2010
MENYIMAK berbagai informasi yang muncul di ruang pengaduan online ini, yang mana menurut saya sangat dinamis karena intisari dari semua informasi tersebut ternyata menginginkan pelaksanaan PNPM harusnya berjalan dengan baik. Saya selaku orang yang selalu berada di luar manajemen PNPM memang sangat prihatin karena pelaksanaan PNPM tidak berjalan baik, apalagi dikatakan maksimal. Kalau saya tak salah menilai, tingkat pencapaian pelaksanaan PNPM di Kota Medan tak lebih dari 15 persen alias lbh banyak buruknya. Kalau mau jujur, kegagalan pelaksanaan PNPM di Kota Medan pertama sekali adalah tanggung jawab manajemen setempat, mulai dari tingkat koorkot hingga kmw. Selain tak mampu melakukan pendampingan secara optimal, yang disayangkan, di tubuh manajemen terjadi friksi atau kubu-kubuan yang mempertentangkan kepentingan pribadi menyangkut jabatan dan finansial, bukan karena memperdebatkan bagaimana agar program berjalan dengan baik. Pertikaian itu hingga kini terus berkelanjutan. Pertikaian berakibat melemahnya kinerja yang tentunya pasati berujung pada lemahnya sistem pendampingan, baik secara administrasi maupun hal-hal yang bersifat teknis. Indikator itu tentunya bisa dilihat dari data SIM pada Maret lalu, yang mana Kota Medan masuk kategori "jeblok". Untuk memperbaiki pelaksanaan PNPM harus ada upaya maksimal dari semua pihak, termasuk masyarakat. Yang jadi pertanyaan, mungkinkah hal itu bisa dicapai jika konsultannya sendiri tidak memiliki rasa kepedulian akan hal itu. Pada Rabu (21/4/2010), saya sengaja menghubungi TA Monev KMW I Sumut yakni Bpk Rahmat. Saya menawarkan agar KMW I Sumut coba memfasilitasi dilakukannya studi kasus terhadap pelaksanaan kegiatan dana bergulir melalui metoda audit investigasi. Untuk itu diambil saja 1 BKM sebagai sampel dan saya meminta BKM SEIAGUL dijadikan sampel karena BKM ini memiliki gaya atau ciri khas tersendiri dalam mengelola dana bergulir yang tentunya pasti punya banyak kelemahan dan kelebihan. Sebagai contoh, BKM SEIAGUL satu-satunya di Kota Medan yang telah mengubah plafon pinjaman bagi peminjam pemula dari Rp 500 ribu (sesuai SOP) menjadi Rp 1 juta dan memberikan insentif kepada UPK sebesar 50 persen dari jasa bunga yang diperoleh setiap bulan. Inisiatf menaikkan plafon pinjaman terinspirasi dari pertemuan 14 Team Leader dengan Dirjen Cipta Karya Bpk Budi Yuono di Hotel Century, Senayan, 27 Oktober 2008. Dalam pertemuan itu 2 orang TL mempertanyakan plafon pinjaman Rp 500 ribu yang menurut mereka hal itu terlalu rendah dan tidak cocok lagi untuk saat ini. Dari situlah kemudian BKM SEIAGUL mengambil tindakan sendiri. Gagasan melakukan audit investigasi ini saya lontarkan karena saya belum pernah mendengar adanya audit secara benar terhadap BKM, khususnya pada kegiatan pinjaman dana bergulir serta kesekretariatan. Yang ada selama ini hanya sebatas audit bersifat general yang, menurut saya sebagai orang Medan, hanya audit ecek-ecek. Saya tidak melihat adanya kesulitan untuk memenuhi keinginan dilakukannya audit investigasi jika konsultan memang serius dan bertanggungjawab menggarap PNPM. Tentunya audit ini akan melibatkan semua pihak; KMW, Koorkot dan jajarannya, serta masyarakat di lapisan paling bawah. Saya melihat banyak sekali makna maupun pelajaran yang bisa didapat dari kegiatan ini, terutama lagi bagi BKM dan perangkatnya.Terlebih di kalangan KSM peminjam, audit tersebut bisa menumbuhkan tingkat kepercayaan yang lebih baik lagi sehingga ke depan mereka akan semakin bergairah mengembalikan pinjamannya. Saya katakan kepada Pak Rahmat, jika KMW I Sumut bisa merealisasikan audit investigasi tersebut maka KMW I Sumut-lah satu-satunya konsultan yang pernah melakukan hal itu di Indonesia. Dan, karena itu pula maka wajar saja jika KMW I Sumut dianggap konsultan yang paling serius menangani pelaksanaan PNPM di negeri ini. Gagalnya pelaksanaan kegiatan dana bergulir di Kota Medan -- bisa jadi di seluruh Indonesia -- salah satunya disebabkan ketidakmampuan konsultan dalam melakukan pendampingan secara administrasi. Tanpa bermaksud apa-apa, saya melihat rata-rata pelaku lapang atau fasilitator di Medan kurang memahami atau sama sekali tak mengerti tentang kolektibilitas. Pemahaman mereka tentang SOP pun terlalu kaku alias teks book, sehingga ketika melakukan pendampingan tidak melihat banyak aspek yang bisa dipakai untuk mencari solusi dalam menangani permasalahan yang ada. Mereka juga kurang mampu berintegrasi ke dalam organisasi BKM terlebih kurang peduli terhadap kondisi BKM yang didampingi. Lebih sedih lagi, tak sedikit faskel saat melakukan pendampingan cenderung mencari kesalahan sehingga yang selalu ditemui adalah kesalahan. Bukan memberikan arahan bagaimana seharusnya langkah ataupun cara yang harus dibuat agar seluruh kegiatan berjalan baik terutama dalam pengelolaan administrasi dan pembuatan pelaporan. Singkatnya, jika kita ingin mewujudkan tercapainya target PNPM maka mulai hari ini ubahlah sifat mementingkan diri sendiri menjadi mementingkan orang banyak. Jangan lagi memanfaatkan PNPM untuk memperkaya diri sendiri atau segelintir orang, jangan lagi ada mafia dalam PNPM yang suka campur tangan dalam proses rekrutmen SDM. Terima kasih, Salam PNPM!

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.