Pengaduan On-Line

Sekali lagi, kenapa?

sapto hartono Jun 6,2010
Sekali lagi tolong beri penjelasan kepada kami, 1. siapa yang berkompeten menentukan pagu untuk tiap desa/kelurahan 2. kenapa ketentuan pagu berubah-ubah, sebelumnya dalam rapat korkot BKM MMS dapat pagu 350jt, tapi hasil rapat terakhir BKM MMS hanya 100jt. 3. Desa yang jumlah penduduknya sama dengan kami yaitu Ds. Ciakar dari 350jt menjadi 200jt. kenapa BKM MMS dari 350jt menjadi 100 jt 4. Desa lain yang 2009 pagunya 200jt, 2010 menjadi 150 jt. kenapa kami dari 350jt hanya menjadi 100jt. 5. apa penentu kebijakan tidak melihat PJM, padahal dalam PKM anggaran yang diusulkan lebih dari 2 milyar, untuk apa ad pjm. 6. apakah besaran pagu tiap desa atas usulan faskel Tolong beri kami penjalasan, agar kami bisa menjelaskan kepada masyarakat, Karena ketika kami tanya ke faskel, katanya ini kebijakan dari atas, tapi kenapa tiap desa gak sama. sekali lagi, kenapa?:?

Tanggapan 1

Posted by |Jun 8, 2010|
  1. Kepada Yth, Rekan BKM MMS (Mekar Bakti) Di tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. Kami informasikan bahwa: 1. Besarnya dana BLM tiap kelurahan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di kelurahan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan (lihat Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, edisi Juli 2009). 2. Penentuan alokasi BLM dan lokasi sasaran PNPM MP sesuai dengan surat Direktur PBL No. UM.02.06-CB/478, tgl 03 Mei 2010 Perihal: Daftar Rincian Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan TA. 2010. 3. Bila jumlah penduduk Kelurahan/Desa Ciakar sama dengan Kel. Mekar Bakti (BKM MMS), maka berarti persentase KK miskin Kel. Mekar Bakti < 10% (kurang dari 10 %) sehingga jika kategori jumlah KK miskin > 50 KK akan mendapatkan BLM (bantuan langsung masyarakat) sebesar Rp. 100 juta (lihat Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, edisi Juli 2009). 4. Perlu diketahui bahwa PJM Pronangkis disusun bukan berdasarkan pagu yang tersedia tetapi karena kebutuhan masyarakat sedangkan dana BLM hanya sebagai stimulan. Bila berdasarkan PJM dana yang diusulkan/dibutuhkan lebih dari Rp. 2 milyar maka realisasinya dapat dilaksanakan secara bertahap melalui PNPM Mandiri Perkotaan atau Program lain. 5. Fasilitator Kelurahan (Faskel) tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran pagu tiap Kelurahan/Desa. Demikian informasi yang dapat disampaikan semoga bermanfaat. Wassalam PPM PNPM Mandiri Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.