Pengaduan On-Line

mengenai faskel

kusumaningjati Aug 16,2010
Saya anggota LKM Desa Karangan Kecamatan karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saya ingin menanyakan apakan LKM bisa mengawasi atau melakukan fungsi kontrol terhadap Faskel ? Hal ini berkaitan dengan tim faskel di desa saya tidak transparan dalam menentukan/memberi rangking pada desa yang akan menerima BLM, Desa kami sampai saat ini untuk BLM tahun 2008 belum cair seluruhnya, ketika kami menanyakan pada faskel hanya dijawab itu yang menentukan korkot. Yang menjadi permasalahan adalah ketika ada desa yang melakukan penyimpangan malah sudah turun sampai dengan blm tahun 2009. lalu kriteria apa yang digunakan untuk menentukan pencairan BLM. kenapa penilaian dari faskel tidak transparan ? terima kasih dan mohon maaf apabila bahasa kami krang sopan.

Tanggapan 1

Posted by |Aug 24, 2010|
  1. Kepada Yth, Rekan Purwono pandhu Di tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. Mohon maaf atas keterlambatan dalam menanggapi pengaduan anda. 1. Perlu diketahui bahwa LKM tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap Faskel karena yang memiliki kewenangan adalah atasan langsung Senior Faskel atau Korkot (Koordinator Kota) bila untuk mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh faskel apakah masyarakat telah mendapatkan pendampingan yang benar atau tidak maka itu dapat dilakukan. Sedangkan mengenai teguran terhadap pekerjaan faskel dapat disampaikan ke Senior Faskel atau korkotnya. 2. PNPM Mandiri Perkotaan tidak menentukan rengking/tingkatan pada desa/kelurahan yang akan menerima BLM. Kenapa? Karena lokasi dan alokasi BLM telah ditentukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Sehingga Tim Faskel tidak memiliki kewenangan untuk itu. 3. Mohon diperjelas untuk BLM tahun 2008 tahap berapa yang belum dicairkan dan untuk kegiatan apa saja (Kegiatan lingkungan atau kegiatan ekonomi atau kegiatan Sosial). Seperti diketahui bahwa BLM tahap II (dua) sumber dananya terdiri dari APBN dan APBD. Bila sumber dana dari APBD (komitmen DDUB) tersedia maka APBN untuk BLM tahap II dapat dicairkan. Atau mungkin terjadi penyimpangan dana terdapat tahapan BLM sebelumnya, maka berdampak pada penghentian sementara pencairan BLM sampai permasalahannya diselesaikan. 4. Mohon informasi mengenai desa/kelurahan yang anda masuk melakukan penyimpangan tetapi BLM tahun 2009 cair. Karena bila informasi anda benar maka konsultan pendampingnya akan mendapatkan sanksi. 5. Mengenai syarat pencairan dan pemanfaatan BLM silahkan anda melihat di situs http://www.p2kp.org/pustaka/files/pedoman/agus09/PedomanA_Agustus.pdf hal. 16 6. Mengenai transparansi, LKM dan tim pendamping (tim faskel) harus memiliki transparansi dan media untuk ini adalah saling komunikasi satu sama lain sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat agar program ini sukses dapat terpenuhi. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalam PPM PNPM Mandiri Perkotaan

Tanggapan 2

Posted by kusumaningjati |Aug 26, 2010|
  1. Sebelumnya mohon maaf, ketika penentuan desa mana yang bantuan APBDnya di pending dari senior fasilitator tim XVIII di Kecamatan karanganom, Kabupaten Klaten menyatakan bahwa ada 3 desa yang di pending, yaitu esa Soropaten, Desa gempol dan Desa karangan. ketika saya mengajukan pertanyaan berdasarkan apa, dia menjawab yang menentukan peringkat adalah tim faskel termasuk Senior Fasilitatornya. Disinilah yang menjadi pertanyaan saya saat itu kenapa desa yang dana BLMnya ada pemotongan dan BLM dalam waktu 2 x 24 jam tidak diserahkan ke KSM malah tidak mendapatkan sanksi dan malah termasuk desa yang sudah cair untuk DIPA 2009, sang senior fasilitator hanya mengatakan itu karena secara administrasi mereka lancar walaupun ada kasus seperti diatas tadi. Padahal saat pertemuan koordinator LKM setelah percairan BLM I DIPA 2008 Faskelnya termasuk Senior fasilitatornya mengeluh dan mengaku pusing dengan kejadian tersebut. Dengan peristiwa seperti itu saya jadi bertanya - tanya tugas Fakel termasuk Senior fasilitatornya kan menjadi pendamping desa dampingannya, lalu apa hal semacam ini bisa dikatakan pendampingan ? Sebelumnya saya mohon maaf, tapi sebagai wakil dari masyarakat desa yang memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya sebagai anggota LKM maka saya beranikan diri untuk bertanya tentang masalah ini dan mohon ada ketegasan apabila ada faskel atau senior fasilitator yang dalam menjalankan tugas pendampingan tidak melaksanakannya secara jujur adil dan transparan, karena PNPM merupakan program nasional yang sangat dinantikan masyarakat dan mohon maaf faskel maupun senior fasilitatornya sebagai anta masyarakat di desa dampngannya. Terima kasih dan sekali lagi saya mohon maaf bila kata-kata saya dan pengaduan saya tidak mengenakkan. :?

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.