Pengaduan On-Line

REFORMASILAH PNPM

agoez Dec 23,2010
Salam PNPM! Taggal 3 November 2010, manajemen PNPM memasang iklan berwarna seperempat halaman di harian Kompas. Jika dihitung, harga iklan sekali pasang mencapai hampir Rp 100 juta. Jika iklan serupa dipasang di media umum lain, tentu anggarannya membengkak lagi. Saya menaruh apresisasi terhadap iklan tersebut karena isinya menjelaskan bahwa mulai sekrang sdh ada sikap tegas terhadap segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan PNPM, khususnya menyangkut pengelolaan dana. "Tak ada toleransi bagi praktik korupsi. Saat ini PNPM tengah melakukan kerjasama dg instansi penegak hukum," demikian antara lain bunyi iklan tersebut. Tampaknya, iklan ini diluncurkan untuk menegaskan sikap menyusul hasil audit BPK terhadap Kementerian Pekerjaan Umum yang memberikan opini wajar tanpa syarat. Secara nasional, Kementerian PU bertanggungjawab atas PNPM meskipun pengelolaannya didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Ciptakarya (DJK). Saya sangat mendukung setiap produk --- apalagi produk kebijakan, diiklankan agar khalayak tau telah lahir produk tersebut. Namun, jika nantinya isi iklan tak sesuai dengan kenyataan orang pasti menganggapnya hal itu sebuah tipu muslihat. Dengan dimuatnya iklan tersebut, saya makin yakin kalau koruptor (penjahat) memang banyak bercokol di dalam PNPM. Iklan itu jelas bermaksud mengancam para penjahat agar segera bertobat sebelum ditangkap jaksa ataupun polisi, mengingat dana PNPM Perdesaan saja tega dirampok hingga puluhan miliar. Koruptor tentu tak hanya bercokol di PNPM Perdesaan saja. Di PNPM Perkotaan pasti ada, meskipun belum ada komitmen untuk membuktikannya apalagi memberantasnya. Biasanya, korupsi paling banyak terjadi dalam penggunaan dana BOP dan pelatihan. Penyelewengan dana ini sulit terungkap karena dilakukan berjemaah. Saya menyarankan, jika pelaksanaan PNPM ingin berjalan baik dan sukses, sebaiknya seluruh instrumennya mulai dari pusat hingga daerah direformasi. Kemudian anggaran Satker di semua tingkatan yang sumber dananya dari pusat diumumkan ke masyarakat dgn menguraikan untuk apa saja anggaran itu digunakan sehingga dapat diketahui dan diawasi. Jangan lagi terjadi seperti di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana anggaran Satker PIP ditopang dana APBD dipakai membiayai studi banding BKM se-Kota ke Pekalaongan, Magelang dan Yogyakarta, 6 Juni 2009, tapi hingga kini laporannya saja pun tak ada. Lucunya, kegiatan yang melibatkan Koorkot 1 Medan itu sama sekali tak diketahui pihak KMW IV (saat itu masih PT. DDC). Selain mengumumkan anggaran Satker, anggaran pendampingan yang dikelola konsultan mulai dari Oversight Consultan, KMW hingga Koorkot harus pula ikut diumumkan berikut uraiannya. Kalau itu dilakukan, sedikit banyak bisa membangun pencitraan dan kepercayaan terhadap pemerintah dan manajemen PNPM. Di Medan, kami siap menunggu akan adanya penegakan hukum bagi pelaku penyelewengan dana PNPM. Bahkan, kami siap membantu jika manajemen PNPM mau melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan keuangan BKM di Medan. Jonathan Jln Kesatria Barat No 52/40 Medan - 20233 Tlp 081370432095

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.