Pengaduan On-Line

Over wewenang SF Ketapang?!!

rika paranita Jan 25,2011
Selamat siang, Faskel setahu saya sebagai relawan adalah, orang yang mampu, memberikan hal-hal positif dlm upaya nangkis, apalagi setingkat SF?? namun yang kami temukan SF ini over!! Berawal dari adanya pemotongan dana 15 jt (tahap 1 dan 2) BLM PAKET untuk pemilu ulang BKM...yang di inisiasi oleh SF "Is". Celakanya BKM oke-oke aja...karena pada saat rapat, ini merupakan instruksi dari Koorkot PAKET (jual nama). Mendengar info tersebut Tim faskel PAKET klarifikasi dan akhirnya masyarakat,dan sebagian BKM paham..ini merupakan akal-akalan oknum SF tersebut karena "TIDAK IKHLAS DANA BLM" diberikan kepada masyarakat sejumlah 300jt. Padahal di RAB Paket dana ini untuk membangun dermaga beton. Sungguh memalukan..ketika di forum terkoar2 transparansi...namun dibelakang "munaf" apalgi harus menjual nama Tim Faskel PAKET. WB, KMP, OC, tolong di cek personil yang satu ini...javascript:SetEmoticon(':mad') Kasihan masyarakat...javascript:SetEmoticon(':mad') S,Jamil Mulia BAru Delta PAwan Ketapang Ketua RT.08 :mad:mad:mad:mad:mad:mad

Tanggapan 1

Posted by |Jan 26, 2011|
  1. Ysh. BPK.Syaiful Jamil Terima kasih telah menggunakan media pengaduan Online. Informasi dan Pengaduan yang Bpk.sampaikan ini melalui email sebelumnya telah kami koordinasikan dengan pihak KMW Propinsi Kalbar, Korkot Kab. Ketapang dan tentunya karena berkaitan dengan dana BLM PAKET kami koordinasikan pula dengan KMP Advanced yang mengendalikan kegiatan PAKET. Pada saat ini sedang dalam proses investigasi/ mengumpulkan bukti-bukti oleh pihak KMW Propinsi Kalbar. Tentunya,kami tidak akan mentolerir siapapun yang melakukan penyalahgunaan dana BLM, yang tidak sesuai dengan peruntukkannya dan akan ditindak tegas. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. PPM KMP PNPM - ICDD Team

Tanggapan 2

Posted by |Feb 1, 2011|
  1. Ysh.Bapak Syaiful Jamil Bersama ini kami sampaikan hasil investigasi tim kami di lapangan sebagai berikut : Alhamdulillah, berikut saya sampaikan laporan awal terkait tindaklanjut PPM via email yang disampaikan salah seorang warga kelurahan Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang melalui PPM Pusat: Setelah menerima laporan PPM sebagaimana di atas yang bapak sampaikan melalui email pada tanggal 26 Januari 2011 yang lalu, saat itu juga saya langsung mengkoordinasikannya dengan Askot Mandiri Kab. Ketapang untuk segera melakukan investigasi terkait kebenaran laporan dimaksud; Kemudian pada hari itu pula, tanggal 26 Januari 2011 siang, Askot Mandiri Kab. Ketapang melakukan pertemuan dengan Ketua RT 12 (Lokasi Pembangunan Dermaga), Ketua Panitia Pemilu BKM, Ketua Pakem Damai Sejahtera (Pakem Pembangunan Dermaga), Koordinatoor BKM Kartika Sari, Korkot P2KP Advanced dan Pokja Paket Kab. Ketapang dalam rangka mengklarifikasi dan mencari kebenaran dari laporan yang disampaikan oleh Saudara Saiful Jamil terkait pemotongan dana BLM PAKET (Pembangunan Dermaga/Pakem Damai Sejahhtera) yang dimotori oleh SF Delta Pawan “Is” untuk membiayai kegiatan Pemilu BKM di Kelurahan Mulia Baru. Dari pertemuan tersebut di hasilkan beberapa hal sbb: 1. Berdasarkan hasil klarifikasi dari SF dan Ketua Panitia Pemilu BKM bahwa pada saat rembug warga terkait Pemilu BKM tidak pernah membicarakan masalah penggunaan dana BLM PAKET untuk kegiatan Pemilu BKM di Kelurahan Mulia Baru sedangkan untuk kegiatan Pemilu BKM didanai dari swadaya masyarakat dan BOP BKM yang bersumber dari pembagian hasil dari jasa kegiatan pinjaman bergulir yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan TA MK OC—3 Kalimantan Barat. 2. Berdasarkan hasil klarifikasi dari Ketua PAKEM Damai Sejahtera yang melaksanakan kegiatan pembangunan Dermaga di RT 12, tidak ada terjadi pemotongan dana BLM PAKET oleh Fasilitator dan BKM sebagaimana yang dituduhkan dalam laporan tersebut. Selain itu, untuk menggali informasi yang sebanyak-banyak terkait permasalahan yang dilaporkan oleh Saudara Syaiful Jamil yang di alamat emailnya tertulis “Syaiful Bahri <laki_borneo@rocketmail.com>”, maka Askot Mandiri Kab. Ketapang juga melakukan koordinasi dengan Ketua DPC LAKI Kab. Ketapang Bapak Syarifudin, dimana dari hasil koordinasi tersebut Ketua DPC LAKI Kab. Ketapang menyatakan bahwa tidak ada anggotanya bernama syaiful Bahri atau Syaiful Jamil, disamping itu disampaikan pula bahwa di LAKI ada mekanisme terkait dengan seandainya terjadi penyimpangan di masyarakat, maka pihak yg bersangkutan akan di panggil dan diklarifikasi tentang kebenaran berita tersebut. Berdasarkan hasil investigasi terkait kebenaran pengaduan yang masuk via email melalui PPM Pusat, untuk sementara waktu dapat kami simpulkan bahwa pengaduan tersebut tidak benar adanya, apalagi tidak ada Ketua RT 08 Kelurahan Mulia Baru yang bernama Syaiful Jamil maupun Syaiful Bahri. Namun demikian kami masih mengusahakan untuk dapat berkoordinasi dengan yang bersangkutan untuk memperoleh bukti-bukti lain apabila ternyata permasalahan yang diadukannya tersebut memang benar adanya, sehingga dapat dihasilkan penyelesaian yang semestinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih. Wassalam, KMW Prov. Kalbar OC-3 Al-Fakir (Ali Satim)

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.