Pengaduan On-Line

PNPM SUMUT HANCUR

agoez Apr 5,2011
Salam PNPM! Sebagian besar faskel, askot, dan koorkot di Sumut saat ini resah pascauji kompetensi yang baru selesai dilakukan. Mereka menilai hasil uji komptensi dimanfaatkan untuk tujuan busuk, yakni menaikkan orang tertentu yang notabene tidak kompeten menduduki jabatan askot dan koorkot. Mengapa tidak kompeten? Karena askot dan koorkot dimaksud punya rekam jejak yang sangat buruk, baik dalam bekerja maupun perilaku. Misalnya, Denny Nasution yang anak abang kandung Satker PBL Sumut Nazaruddin Nasution diangkat jadi Askot CD padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk itu. Ia belum punya pengalaman 3 thn jadi SF, tidak pernah mengikuti pelatihan dasar (peldas) hingga saat ini (masuk jadi faskel sisipan), sewaktu jadi faskel di Langkat pernah dilaporkan makan uang pelatihan, selama 2 thn jadi SF di Medan tak mampu berkoordinasi dengan faskel dan membuat laporan dengan baik. Lebih mengenaskan lagi penempatan M Abdi sebagai Koorkot Binjai-Langkat. Orang ini tak pernah ikut pemandu nasional, belum 5 tahun kerja di pemberdayaan, waktu ikut tes askot akhir 2009 di Medan ia tak lulus, kasusnya di Bandar Slamat dan Belawan hingga saat ini belum terklarifikasi (kasusnya sempat ditangani Pak Joni, TA MK KMW IV/PT DDC), dana pelatihan masyarakat untuk 16 kelurahan di Langkat hingga saat ini belum direalisasikan (harusnya sdh terealisasi desember 2010). Warga Medan sangat prihatin melihat keadaan ini. Ternyata PNPM telah dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu di Sumut. Ini namanya menari-nari di atas penderitaan rakyat, mencari nafkah di jalan setan. Semua pelaku PNPM tahu siapa dalang semua ini. Saat ini semua pihak terpaksa harus berjuang mati-matian untuk mengsuir sang dalang yang bertubuh pendek ini dari PNPM. Orang ini tak tahu diri, tak tahu malu, tega memanfaatkan PNPM untuk kepentingan keluarga dan kroninya, padahal sudah puluhan triliun utang negara untuk mendanai PNPM. Warga Sumut minta Pak Sujana Royat selaku Deputi 7 Bidang Penanggulangan Kemiskinan, menghentikan sementara dana PNPM ke Sumut sebelum seluruh pelakunya diuji ulang secara terbuka. KMP Advance diimbau untuk menghentikan dulu dana ND/PLPBK ke Sumut, Bupati dan Walikota serta DPRD Kabupaten/Kota diminta tidak mengucurkan dana sharing ke kelurahan PNPM, karena faskel hingga koorkot sudah tidak kredibel lagi. Dikuatirkan, jika dana itu dikucurkan akan terjadi penyimpangan di lapangan. Dalam waktu dekati, secara resmi kami akan menyurati seluruh pihak terkait. Salam PNPM!

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.