Pengaduan On-Line

Pemberdayaan Macet

Jun 10,2011
Salam Reformasi. Saya sangat sepakat bahwa program pemberdayaan seperti PNPM Perkotaan maupun Pedesaan bisa dilaksanakan dan berkelanjutan terus di Kecamatan Krembung. PNPM merupakan program yang seharusnya dari dulu bisa dilaksanakan di Krembung, karena dari analisa saya PNPM merupakan kebutuhan mutlak bagi warga miskin. Akan tetapi, Realitas di lapangan tidaklah demikian. Banyak ketimpangan2 dan penyalahgunaan wewenang2 yang seharusnya tidak demikian, misalnya : 1. Anggota LKM sudah menjadi para kontraktor dan pemborong2 baru, sedangkan pelaksana yang seharusnya warga lokasi kegiatan (KSM, mudah2an istilahnya benar) hanyalah rekayasa belaka. 2. Di beberapa desa, Pihak Pemerintah desa sudah memaksakan kehendaknya untuk menguasai LKM, seperti di Ploso, Ketua LKMnya di ganti tanpa ada pemilihan dan semua pelaksanaan kegiatan kepala desanya yang mengatur, anggota LKMnya diganti orang2nya kepala desa. 3. Di Keper, Ketua LKMnya bermasalah terhadap simpan pinjamnya (menjadi kelompok dan peminjam puluhan juta). 4. Di Keret, LKMnya melempem, nurut apa kata kepala desa, juga di Gading LKM hanyalah formalitas saja sedangkan pelaksana hanya ketua LKM dan Kepala desanya. 5.Dan Krembung, Lemujut, Cangkring, Rejeni, Kedungsumur atau secara keseluruhan desa2 di kecamatan krembung, pembuatan proposal juga laporan kegiatan, warga tidaklah bisa (belum bisa) mengerjakan. Yang mengerjakan semuanya faskel (atau apalah istilahnya). LKM hanya terima jadi. Melihat kondisi diatas, sudah sangat mendesak bagi pihak atasan untuk membenahi hal2 seperti diatas. Karena Pemberdayaan yang sangat diharapkan oleh warga miskin akan menjadi angan2 saja atau mimpi2 yang dijanjikan oleh faskel. Mungkin sebaiknya di Krembung kalo bisa diganti dengan faskel2 yang berpengalaman membina2 desa2 lama yang sukses memberdayakan warga miskin seperti di website P2KP. Semoga Masukan ini menjadi perhatian dari pihak P2KP, karena kami sangat prihatin melihat warga miskin menjadi alat2 pelaku2 yang tidak bertanggung jawab. Terima Kasih Ahmad Farsyah

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.