Pengaduan On-Line

PNPM SUMUT DIDERA MASALAH

agoez Jun 18,2011
PNPM di Provinsi Sumatera Utara tak henti-hentinya didera masalah. Belum lagi kasus penyelewengan dana tematik oleh Korkot Langkat-Binjai dan Korkot 1 Medan selesai ditangani secara tuntas, kini muncul lagi kasus penempatan Firsan selaku Askot CD di Kabapten Deliserdang, yang diangkat secara sewenang-wenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi, yakni Kusrianto. Kenapa jadi kasus? Karena Firsan sangat tidak layak diangkat jadi Askot CD mengingat hasil uji kompetensi akhir April 2011 yang bersangkutan berada di rangking 5. Harusnya, Awaludin yang berada di rangking 2 yang ditempatkan. Tapi, lagi-lagi karena ingin menunjukkan kebodohan, ketololan, kekuasaan, kesewenang-wenangan, atau karena tekanan mafia, Kusrianto bisa-bisanya mengangkat Firsan jadi Askot CD. Uji kompetensi merekrut dua Askot CD untuk kebutuhan Deliserdang diikuti 5 peserta, rangking 1 ditempati Yusnul, rangking 2 Awaludin, 3 dan 4 (saya lupa) dan 5 Firsan. Firsan yang paling bodoh. Kabarnya, rangking 2-4 disuruh mengundurkan diri. Tapi, kabar lain menyebutkan, rangking 2-4 mengundurkan diri secara sukarela melalui telepon. Saya heran, apakah pemerintah pusat terutama Deputy 7 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Koordinator Penanggulangan Kemiskinan, tidak memonitor pengaduan online ini. Terus terang, kalau kasus penyelewengan dana tematik dan kasus penempatan Firsan tidak dituntaskan, saya rasa PNPM di Sumut sudah harus segera ditutup, karena sangat menyakiti hati rakyat miskin. Atau, maunya KMP, semua BKM/LKM diajari merongrong dana BLM dan dana bergulir sehingga kegiatan PNPM terpaksa tutup dengan sendirinya? Saya yakin, jika semua pengurus BKM/LKM tahu seperti apa masalah yang terjadi di tubuh Satker, PPK, dan Konsultan, mereka pasti sulit diajak berkomunikasi apalagi melaksanakan kegiatan PNPM. Ingat, ini bisa terjadi! Salam PNPM!

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.