Pengaduan On-Line

Belanda Punya Pesan Baru unt

Jul 10,2011
LSM lingkungan dan organisasi bantuan Indonesia mendapat kabar buruk. Mereka tidak bisa lagi dapat bantuan Menteri Muda urusan Kerjasama Pembangunan Belanda, Ben Knapen. Pada kunjungan yang berakhir Jumat (08/07), Ben Knapen memperkenalkan kebijakan pembangunan baru Belanda. Kebijakan baru tidak lagi berfokus pada amal, pelayanan kesehatan serta pendidikan. Itu akan menjadi urusan Indonesia sendiri. Demikian pesan Knapen. "Indonesia bukan lagi negara sangat miskin," tandas Knapen. "Memang masih ada 100 juta warga Indonesia miskin hingga sangat miskin. Tapi terlihat juga kelas menengah yang sedang berkembang serta kalangan elit yang sangat kaya. Kami tidak perlu lagi membantu seluruh negara. Zaman itu telah berlalu." Imbalan Belanda masih memberi bantuan, tapi di masa depan juga mengharapkan imbalan. Order dari sektor usaha misalnya. Knapen membawa empat juta euro untuk Jakarta. Di sana akan dibangun dam raksasa dan tanah harus digali. Proyek ini bernilai milyaran euro. Empat juta euro itu dipakai untuk membuat cetak biru dam raksasa. Jika proyek nantinya dilaksanakan, perusahaan-perusahaan Belanda bisa turut bergabung. Bukan hanya dalam proyek ini saja, melainkan dalam semua bantuan pembangunan yang akan diberikan. Semua perhatian diarahkan kepada ekonomi. Egoistis Ini memang terkesan egoistis. Jadi Knapen berusaha keras memberi gambaran lebih positif. "Saya menyebutnya kepentingan pribadi yang bersifat ringan," katanya. "Tujuan utama adalah membantu memajukan negeri dan warganya. Jika perekonomian berjalan baik, jika Indonesia telah menjadi mitra ekonomi dewasa, dan kami menjalin hubungan baik, itu nantinya juga bisa menguntungkan sektor usaha Belanda. Tidak ada masalah dengan itu." Kebijakan tidak seluruhnya baru. "Kami tidak merancang semua ini dari awal. Banyak hal yang ingin kami lakukan telah dimulai pemerintah-pemerintah sebelumnya," ungkap Knapen. Bantuan pembangunan yang bersifat 'lembut' untuk urusan-urusan ideal seperti pendidikan dan layanan kesehatan, itu memang berakhir, tapi tidak dicabut seketika, katanya. "Itu akan berlangsung secara bertahap." Mengurus sendiri Knapen juga punya kabar buruk bagi organisasi-organisasi lingkungan serta bantuan yang menanti kedatangannya di Pontianak. Untuk urusan-urusan seperti pemberdayaan, penyadaran masyarakat lokal, pelestarian budaya sendiri, emansipasi perempuan serta upaya memajukan HAM, mereka tidak lagi perlu meminta bantuan. "Itu urusan anda sendiri," kata Knapen. "Zaman di mana kami memberitahu orang bagaimana harus menjalani hidup, telah lewat." Knapen berkunjung ke Pontianak untuk melihat kondisi hutan tropis. Ia sangat terkejut. Sisa hutan tropis sangat sedikit. "Dari udara dapat dilihat dengan baik seberapa besar kawasan hutan yang telah ditebang. Luar biasa. Menurut pemandu saya, semuanya dilakukan ilegal. Banyak harus dilakukan di sini sebelum orang bisa memproduksi minyak kelapa sawit secara bersinambung," kata Knapen. Orangutan Salah satu ujung tombak kebijakan Knapen adalah berkesinambungan. Pengelolaan hutan secara sinambung menguntungkan kawasan hutan, orangutan, masyarakat lokal serta lingkungan hidup. Tapi juga di sini bukan idealisme, melainkan uang menjadi pendorong keikutsertaan Indonesia. Sejak tahun lalu Eropa menghentikan impor minyak kelapa sawit dan kayu yang tidak sinambung. "Indonesia sangat marah dengan langkah itu. Indonesia menganggapnya sebagai bentuk proteksionisme serta penghalang ekonomi Indonesia. Tapi saya bertemu dengan menteri koordinator perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta. Ia sekarang mengerti betapa menariknya untuk memproduksi secara berkelanjutan. Jika melakukannya dengan baik, maka bisa menguntungkan," demikian Knapen. Keuntungan Tanpa janji adanya keuntungan, sulit mengembangkan produksi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia, ungkap Knapen. "Jika perusahaan hanya melakukannya untuk memperoleh citra positif, maka tidak akan bertahan lama." Kunjungan kerja di Pontianak hanya sebentar. Gubernur menolaknya. Demikian pula sektor usaha Kalimantan. Mereka mungkin takut bahwa Knapen, sama seperti politisi asing lain, menggurui mereka tentang korupsi, pencemaran lingkungan dan hal-hal lain yang dianggap salah. Satu-satunya orang yang mau menyambut Knapen adalah komandan polisi. Namun ia terkesan sangat lega, ketika beberapa saat kemudian, akhirnya bisa berpisah lagi dengannya, tanpa perlu mendengarkan khotbah dari sang menteri Belanda ini. -rnw Yuli Ahmada

Tanggapan 1

Posted by |Aug 4, 2011|
  1. Yth. Rekan Yuli Ahmada Mohon maaf kepada rekanYuli Ahmada untuk informasi yang disampaikan tersebut di atas masuk ke rubrik artikel. Tidak melalui rubrik pengaduan ini sehingga akan kami pindahkan ke rubrik artikel . Terima kasih. PPM-PNPM Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.