Pengaduan On-Line

Residivis Utang

Jul 10,2011
Ketergantungan Indonesia dengan utang tak juga usai, Setelah Pemerintah membubarkan Consultative Groups on Indonesia (CGI) dua bulan lalu, muncul harapan akan kemandirian ekonomi dan politik yang selama ini di kangkangi oleh kepentingan negara dan lembaga kreditor yang tergabung dalam kartel kreditor tersebut. Harapan ini memuncak ketika presiden juga mengatakan tidak lagi berutang kepada IMF setelah hampir lima tahun berada dalam program “pemandoran” lembaga tersebut. Harapan ini perlahan-lahan sirna setelah pemerintah merencanakan akan menambah utang baru kepada kreditor-kredotor kunci. Alasan pemerintah lagi-lagi disebabkan adanya kenaikan defisit anggaran disebabkan karena maraknya bencana alam akhir-akhir ini. Utang sebesar Rp16 triliun itu direncanakan berasal dari Asian Development Bank (ADB) sebesar sekitar 800 juta dolar AS, JBIC sekitar 200 juta dolar AS dan lainnya masih harus dinegosiasikan dengan Bank Dunia termasuk yang untuk program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Sangat pentingnya utang ini sampai-sampai menteri negara kepala Bappenas harus jauh-jauh pergi ke Amerika untuk merayu Bank Dunia. Karena jumlah orang miskin diperkirakan membengkak 3,1 juta jiwa tahun ini. Sikap pemerintah yang masih menggantungkan pembiayaan pembangunan terutama untuk pengentasan kemiskinan kepada kreditor menunjukkan bahwa komitmen kemandirian yang diungkapkan SBY saat pembubaran CGI maupun pada saat pidato awal tahun jauh panggang dari api. Terlebih ditengah kemerosotan citra dan kinerja kabinet menghadapi bencana ekologis sampai bencana transportasi yang datang silih berganti. Publik pun akan melihat komitmen kemandirian yang diungkapkan pemerintah tak lebih dari retorika dan upaya untuk merebut simpati publik. Karena pada realitasnya kebijakan untuk membuat utang baru merupakan bukti ketergantungan pembiayaan pembangunan, dan dimanapun ketergantungan adalah paradoks kemandirian. Pemerintah seolah-olah tidak belajar dari “hukuman” akibat ketergantungan pembiayaan pembanguan dan liberalisasi ekonomi seperti yang terjadi pada krisis 1997. Bahkan dampak ekonominya masih kita alami sampai hari ini. Kebijakan ekonomi neoliberal yang ditopang dengan utang untuk pembiayaan pembanguan hanya menghasilkan pseudo development yang terlihat megah dengan pembangunan infrastruktur dan asumsi-asumsi ekonomi makro tentang pertumbuhan namun bersifat artifisial karena harus luruh ketika dihantam krisis. Kemiskinan pun tetap menjadi permasalahan akut sampai hari ini. Perilaku pemerintah yang terus menerus meminta utang untuk membiayai pembangunan disebut oleh Sritua arief tak ubahnya seperti residivis utang adalah mereka yang mengemis hutang dalam bentuk terus menerus menambah utang baru, Sampai negara ini mengalami ketergantungan berkepanjangan dan akhirnya harus berkubang dalam utang. Pada kuartal ketiga tahun 2006 saja utang pemerintah sudah mencapai sebesar US$128,369 Milyar yang terdiri dari utang luar negeri mencapai US$ 77,347 Milyar dan utang swasta US$51,022 Milyar. Pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam APBN-P 2006 mencapai US$ 2,510 milyar atau 30% dari total pengeluaran pemerintah, dan sekali lagi rakyat harus dikorbankan dengan tidak terpenuhinya hak konstitusional mereka untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, perumahan dan pekerjaan yang layak. Untuk mengurangi beban utang yang menggadaikan kesejahteraan rakyat dan melepaskan diri dari penjara kebijakan neoliberal, pemerintah harus membatalkan semua peraturan perundangan yang lahir akibat tekanan lembaga kreditor terutama IMF. Mendesak untuk melakukan pembatalan utang haram orde baru dan pasca pembubaran CGI seharusnya diikuti dengan pembatalan komitmen utang yang belum dicairkan senilai US$ 203,75 Milyar. Pembatalan komitmen utang (pledge) tersebut seharusnya sebagai bagian yang inheren dari keputusan politik pembubaran CGI. Kemudian pemerintah harus menghentikan pencairan utang baru dengan merumuskan kebijakan yang lebih menjamin kamandirian ekonomi. Jika tidak pemerintahan hari ini tak ubahnya seperti rezim masa lalu yang disebut oleh Sritua Arief sebagai residivis utang yang akan memperpuruk negara ini dalam jerat utang. kau.or.id Yuli Ahmada

Tanggapan 1

Posted by |Aug 4, 2011|
  1. Yth. Rekan Yuli Ahmada Mohon maaf kepada rekanYuli Ahmada untuk informasi yang disampaikan tersebut di atas masuk ke rubrik artikel. Tidak melalui rubrik pengaduan ini sehingga akan kami pindahkan ke rubrik artikel . Terima kasih. PPM-PNPM Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.