Pengaduan On-Line

PNPM, Jerat Baru Utang LN

Jul 10,2011
Pidato Presiden menyangkut RAPBN 2010 pada 3 Agustus 2009 sama-sekali tidak memperlihatkan adanya terobosan yang berarti, baik dalam rangka untuk menyelamatkan perekonomian nasional maupun perekonomian rakyat yang tengah terkena tekanan krisis. Asumsi dan logika yang dibangun sama sekali tidak mengarah pada suatu solusi yang diperlukan oleh rakyat Indonesia untuk keluar dari krisis berkepanjangan. Alih-alih membuat kebijakan merespon krisis, RAPBN 2010 juga gagal memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak konstitusi rakyat seperti hak atas pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan. Padahal dampak krisis kian nyata. Selain jumlah pengangguran yang masih tinggi sekitar 9,26 Juta orang (Januari, 2009), krisis yang terjadi mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran yang sebarannya merata di daerah. Menurut data depnakertrans (Juli, 2009), dalam sebulan saja lebih dari 1000 buruh dirumahkan. Jumlahnya mencapai 24.580 orang dari provinsi Sumut, Sumsel, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, Jabar, Jateng, Kalbar, Kalsel, Kaltim. Kondisi tersebut akan semakin buruk bila pemerintah tidak menggunakan APBN sebagai pendorong penciptaan lapangan kerja bagi rakyat. Tetapi jika melihat asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen yang direncanakan pemerintah, sama sekali tidak memiliki terobosan dalam menghadapi krisis yang dihadapi rakyat. Konsumsi masyarakat yang besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan karena meningkatnya produktifitas yang dikerjakan dari usaha-usaha masyarakat. Akan tetapi dipicu oleh bantuan langsung tunai (conditional cash transfer), program PNPM, dan kredit konsumsi yang disalurkan oleh perbankan yang nilainya mencapai 34 persen dari total kredit. Sementara ekspor kekayaan alam yang didominasi oleh ekspor perusahaan-perusahaan besar di sektor pertambangan Migas, Mineral, batubara dan perkebunan justru menciptakan dampak kerusakan yang besar terhadap lingkungan ekonomi masyarakat. kedua sumber pertumbuhan tersebut akan menghancurkan modal sosial dan modal ekonomi masyarakat sekaligus. Eksploitasi sumber daya alam untuk devisa akan mengorbankan hutan-hutan tersisa dengan menggenjot dana pinjam pakai hutan, khususnya dari alih fungsi hutan menjadi kebun sawit dan pertambangan skala besar. Pendekatan ini jelas tak bertanggung jawab, karena akan memperluas bencana ekologis yang disebutkan dalam dokumen ini, tingkatnya telah mempengaruhi Anggaran negara. Apalagi jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pengeolaan SDA dan kapasitas penanganan perubahan iklim yang tak seberapa. Bahkan, alokasi dana rehabilitasi hutan, sama sekali tak seimbang dengan deforestasi yang terus menerus terjadi karena industri kayu, minyak sawit dan pertambangan. Jelas skenario tekor, dipilih pemerintah SBY, yang skenarionya bisa kita ramalkan: ancaman keselamatan dan naiknya pemiskinan. Di sisi lain, penurunan target PNBP di sektor perikanan sekitar 32% (dari tahun 2009) menjadi hanya Rp102 miliar di tahun 2010, menunjukkan pemerintah tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas perikanan. Cara yang ditempuh selama ini, masih mengandalkan pada ekspor barang mentah, dari pada menciptakan nilai tambah. Semisal melalui IJEPA (Maret 2008-Maret 2009), ekspor udang windu ke Jepang naik dari 2.421 ton menjadi 2.937 ton, namun dari sisi nilai mengalami penurunan 2-3 US dollar per kg. Pemerintah juga tidak menampakkan keseriusan dalam mengatasi dampak krisis di sektor pertanian dan petani. Dalam RAPBN 2010, sektor pertanian bukan menjadi sektor unggulan yang mendapat alokasi anggaran yang besar. Program pembaruan agraria melalui redistribusi lahan untuk petani dan rakyat miskin pun sudah tidak nampak lagi. Meski jika dimunculkan sebagaimana program 2008, program tersebut tidak pernah dilaksanakan. Sebaliknya redistribusi lahan dialokasikan untuk investor dan perusahaan-perusahaan besar dengan alasan untuk mencapai ketahanan pangan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kosekuensinya petani dan rakyat miskin hanya akan tetap terperangkap dalam lingkaran setan inti-plasma dari investor dan perusahaan-perusahaan besar. Dengan demikian, di tengah ancaman dan dampak krisis global dan perubahan iklim pada tahun 2010, krisis pangan akan kembali menimpa keluarga petani. Meskipun terjadi kenaikan anggaran belanja negara, hal tersebut belum mampu mendorong perekonomian di sektor riil yang padat karya. Karena kenaikan hanya terjadi pada pemerintah pusat yang didominasi oleh belanja pegawai (Rp161.7 triliun) dan belanja barang (Rp100,2 triliun) serta pembayaran bunga utang (Rp115,6 triliun). Jumlah pembayaran bunga utang bahkan lebih besar dari belanja modal pemerintah yang hanya sebesar Rp76,8 triliun. Kenaikan pembayaran bunga utang pada APBN 2010 mencapai lebih dari Rp 5 triliun. Naiknya belanja pegawai dan belanja barang menunjukkan pemerintah masih belum melakukan penghematan anggaran.. Padahal jika langkah ini dilakukan, pemerintah dapat menambah alokasi anggaran bagi pemenuhan hak konstitusi rakyat tanpa harus menambah utang baru. Struktur APBN semacam ini jelas meminggirkan rakyat. Apalagi anggaran subsidi baik energi maupun non-energi untuk rakyat justru berkurang. Anggaran untuk subsidi pada tahun 2010 sebesar Rp.144,3 Triliun jumlah tersebut jauh menurun dari RAPBN-P 2009 sebesar 110.05 Triliun. Subsidi untuk sektor energi (BBM dan listrik) mengalami penurunan sebesar lebih dari Rp 4 triliun dari alokasi subsidi energi dalam APBN 2009. Minimnya alokasi anggaran untuk rakyat tersebut juga terjadi di empat sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian dan perikanan. Alokasi belanja pemerintah untuk fungsi Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM hanya sebesar Rp 1,5 triliun sedangkan alokasi belanja untuk fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan tidak sampai pada angka Rp 9 triliun. Kekurangan anggaran di sektor ini jelas memberi celah bagi masuknya utang baru oleh pemerintah. Sangat ironis jika dibandingkan dengan alokasi pembayaran bunga utang luar negeri yang mencapai lebih dari Rp 38 triliun. Selain itu, hal ini menunjukan bahwa politik anggaran 2010 memang tidak direncanakan untuk mendorong peningkatan produktifitas rakyat di sektor-sektor riil dan padat karya. Defisit anggaran yang mencapai 1,6 % dari RAPBN 2010 masih mengandalkan utang baik dalam bentuk penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp104,4 Triliun dan utang luar negeri sebesar Rp57,6 Triliun. Kenaikan jatuh tempo pinjaman luar negeri sebesar Rp 22 triliun, sedangkan SBN yang jatuh tempo pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 45 triliun memberikan kontribusi kenaikan jumlah pembiayaan pemerintah melalui penerbitan SBN (netto) hingga mencapai Rp 104,4 triliun. Sedangkan transfer sumber daya yang dilakukan pemerintah kepada kreditor melalui pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri pada tahun 2010 mencapai lebih dari Rp 97 triliun. Potret ini jelas menunjukan bahwa pemerintah belum melepaskan diri dari ketergantungan terhadap utang. Postur RAPBN 2010 juga menunjukkan pemerintah masih belum peka terhadap krisis rakyat, baik krisis pangan, krisis energi dan krisis iklim. Upaya penanggulangan krisis melalui kebijakan counter cyclical lewat insentif pajak juga hanya menguntungkan seagian kecil pengusaha besar dan investor asing. Sedangkan program PNPM yang di klaim sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi disektor riil justeru sebagian bersumber dari utang luar negeri yang menjerat APBN ditahun-tahun mendatang dengan pembayaran bunga dan cicilan utang. kau.or.id Yuli Ahmada

Tanggapan 1

Posted by |Aug 4, 2011|
  1. Yth. Rekan Yuli Ahmada Mohon maaf kepada rekanYuli Ahmada untuk informasi yang disampaikan tersebut di atas masuk ke rubrik artikel. Tidak melalui rubrik pengaduan ini sehingga akan kami pindahkan ke rubrik artikel . Terima kasih. PPM-PNPM Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.