Pengaduan On-Line

PNPM dan Perangkap Utang

Jul 10,2011
Koalisi Anti Utang, 23 Mei 2008 - Bank Dunia berencana menambah pagu penarikan pinjaman baru Indonesia pada 2008 hingga US$2 miliar dari permintaan awal pemerintah sebesar US$1 miliar. Penambahan pinjaman tersebut terkait dengan komitmen Bank Dunia dalam membantu pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri hingga USD 400 juta. Selebihnya akan digunakan untuk pendanaan upaya perbaikan iklim investasi, pemilihan kepala daerah, dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Koalisi Anti Utang menilai, tawaran penambahan pinjaman baru dari Bank Dunia merupakan perangkap agar Indonesia semakin terjerat dalam belitan utang luar negeri. Selain itu, dari sisi anggaran penambahan utang baru berakibat pada beban APBN yang semakin berat dalam hal pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri ke depan. Apalagi fasilitas bunga pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia saat ini tidak lagi dalam bentuk pinjaman lunak. Utang Bank Dunia tersebut sangat erat kaitannya dengan rencana pemerintah untuk memberikan kompensasi atas kebijakan mengurangi subsidi BBM tahun 2008 ini. Kebijakan untuk mengurangi subsidi, terutama subsidi BBM merupakan syarat dari pinjaman Bank Dunia untuk merestrukturisasi sektor energi di Indonesia. Hasil penelusuran Koalisi Anti Utang terungkap, bahwa pada tahun 2001, Bank Dunia pernah mencairkan utang luar negeri sebesar US$141 juta untuk proyek "Java Bali Power Sector Restructuring and Strengthening Project" untuk mendorong pemerintah menghilangkan subsidi BBM secara bertahap. Tujuan dari proyek yang akan berakhir pada bulan Desember 2008 ini, "adalah untuk mengurangi beban fiskal, dan selanjutnya resiko ekonomi makro, dari sektor energi pada ekonomi Indonesia, sambil mengurangi efek dari sektor ini pada lingkungan. Tujuan ini akan dicapai lewat proyek melalui dukungan kepada pemerintah dalam usahanya untuk menghilangkan subsidi secara bertahap untuk bahan bakar, dengan menggunakan mekanisme penyesuaian harga bahan bakar otomatis secara berkala dengan mengembangkan mekanisme yang efektif dalam menyampaikan subsidi pada masyarakat miskin, dan dengan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kesediaan publik menerima perlunya kenaikan harga bahan bakar dan perubahan yang membangun pondasi untuk sektor energi yang layak secara komersil..." (Bank Dunia) Keterangan di atas menjelaskan bahwa kenaikan BBM bukanlah semata-mata persoalan ekonomi, tetapi lebih pada pelaksanaan agenda ekonomi neoliberalisme yang didorong oleh lembaga kreditor seperti Bank Dunia. Yaitu untuk meliberalisasi sektor Migas bagi beroperasinya perusahaan minyak asing dari sektor hulu hingga hilir di Indonesia. Terkait penambahan pagu pinjaman Bank Dunia di atas, semakin menjelaskan bahwa Bank Dunia telah bekerja secara sistematis untuk membuat skenario menjerat bangsa ini dengan menyediakan utang baru untuk mengkompensasi dampak kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, Koalisi Anti Utang mendesak pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM dan mengkoreksi kebijakan sektor Migas nasional yang mandiri dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran perusahaan-perusahaan multinasional. Sementara itu, tekanan terhadap APBN 2008 akibat melonjaknya harga minyak dunia dapat diselesaikan dengan cara menegosiasikan moratorium pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri. Sekaligus menghentikan pembayaran cicilan bunga obligasi rekapitulasi perbankan yang selama ini memboroskan anggaran negara. kau.or.id Yuli Ahmada

Tanggapan 1

Posted by |Aug 4, 2011|
  1. Yth. Rekan Yuli Ahmada Mohon maaf kepada rekanYuli Ahmada untuk informasi yang disampaikan tersebut di atas masuk ke rubrik artikel. Tidak melalui rubrik pengaduan ini sehingga akan kami pindahkan ke rubrik artikel . Terima kasih. PPM-PNPM Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.