Pengaduan On-Line

Koruptor Menyerah

Jul 12,2011
Tersangka korupsi dana P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) senilai Rp 151,9 juta ini benar-benar koperatif. Meski salinan putusan PN Surabaya belum diterima Kejari, namun Agustinus Katemin, 58, pensiunan PNS Pemkot Surabaya, malah membawa berkas dan siap ditahan di Rutan Kelas I Medaeng. Kajari Surabaya Fadil Zumhana didampingi Kasi Pidsus Ade Tajudin Sutiawarman menjelaskan, selama ini hampir tak ada terpidana korupsi yang rela menyerahkan diri ke Kejari Surabaya dan siap ditahan di Rutan Medaeng. “Ya, jarang-jarang seperti ini,” ujarnya, Kamis (1/7/2010). Agustinus divonis hukuman penjara 1 tahun pada 27 Mei 2010. Sembari menunggu berkas salinan putusan PN Surabaya, Kejari telah menghubungi terpidana agar segera bersiap-siap ditahan di Rutan Medaeng. “Tak dinyana, pada Kamis pagi dia datang sendiri ke sini. Saat kami mengatakan salinan putusan belum ada, dia sudah membawa dan menyerahkannya,” tuturnya. Sebelum menuju ke Rutan Medaeng, terpidana juga telah membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. Sedangkan untuk uang pengganti sebesar Rp 18.150.000 dia belum sanggup membayar, demikian pula dengan pengembalian kerugian negara sebesar Rp 151 juta itu. Tak pelak, dia harus menjalani hukuman penjara secara penuh, plus subsider penjara selama dua bulan karena tak sanggup bayar uang pengganti. “Namun kalau selama dipenjara dia berkelakuan baik, maka hukuman penjara bisa dijalani 2/3 saja,” paparnya. Sebelum tersangkut kasus ini, terpidana adalah PNS di Pemkot Surabaya. Dia pernah bertugas di PDAM dan menjadi staf bagian IMB Dinas Tata Kota (sekarang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang). Setelah pensiun atau kurun waktu 2000-2008, dia menjadi Ketua Dewan Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat, sebuah LSM. Kemudian, tak berapa lama, LSM itu mendapat bantuan program P2KP sebesar Rp 475 juta. Namun, dari dakwaan diketahui jika penyaluran dana itu tak sesuai dengan peruntukan sehingga banyak kredit macet. “Seharusnya dana itu untuk warga miskin,” urainya. surya.co.id/sda Yuli Ahmada

Tanggapan 1

Posted by |Aug 4, 2011|
  1. Yth. Rekan Yuli Ahmada Mohon maaf kepada rekanYuli Ahmada untuk informasi yang disampaikan tersebut di atas masuk ke rubrik artikel. Tidak melalui rubrik pengaduan ini sehingga akan kami pindahkan ke rubrik artikel . Terima kasih. PPM-PNPM Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.