Pengaduan On-Line

P2SEM Dipakai Istighotsah

Jul 12,2011
SURABAYA - Praktik kotor bancakan P2SEM di DPRD Jatim diungkap mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid di PN Surabaya, Selasa (23/2). Fathor mengungkap keterlibatan 99 anggota dewan yang merekom proposal dana hibah APBD Rp 202 miliar itu. Di depan majelis hakim diketuai I Gusti Ngurah Astawa, Fathor mengungkapkan 99 (dari 100) orang anggota DPRD Jatim mengusulkan nama penerima hibah dalam bentuk rekomendasi. Yang tidak merekom hanya anggota Fraksi PDIP, Zaenal Abidin. Ketiga pimpinan dewan ini menurut Fathor mengusulkan proposal P2SEM masing-masing Rp 13 miliar dari Ridwan Hisjam, YA Widodo Rp 10 miliar dan Suhartono Rp 10 miliar. Sedangkan ketua fraksi mengajukan usulan Rp 7 miliar Uniknya, Fathor juga mengungkapkan, bahwa beberapa di antara mereka mengusulkan lembaga fiktif namun tidak pernah diproses hukum. “Pudjiarto ajudan saya (sekarang terdakwa kasus P2SEM) juga membawa rekom Widodo untuk lembaga fiktif,” katanya. Lembaga itu, kata Fathor, bernama LSM Percik beralamat di Jember, kejaksaan setempat sudah pernah mengusutnya, namun Fathor heran kenapa tidak ada perkembangan. Suhartono yang kini menjadi anggota DPR RI, kata Fathor, juga merekom LSM fiktif beralamat di Kebonsari Surabaya. Namun, mantan kader PKB ini mengaku heran, Suhartono juga tidak pernah diperiksa. “Jaksa tahu mereka ini menerima berapa,” katanya. “Jika rekomendasi saya terlalu besar yaitu Rp 29 miliar, ada yang merekom lebih besar,’’ katanya. Dia menyebut mantan anggota FPAN DPRD Jatim, Achmad Ruba’ie, merekom nilai P2SEM Rp 31,5 miliar. Dia juga berani bersaksi jika kegiatan yang dilakukan lembaga penerima rekom dari Ruba’ie juga tidak berbeda dengan kegiatan lembaga di bawah rekomnya. Tidak itu saja, Fathor juga menyebut 30 anggota panitia anggaran DPRD Jatim mengusulkan rekom masing-masing Rp 3 sampai Rp 6 miliar. Fathor juga mengaku tidak kaget jika belakangan mantan ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Lambertus Wayong, juga tersangkut kasus P2SEM. “Ada 1.628 penerima hibah. Kalau penegak hukum ini fair, ayo dibuka semuanya, diperiksa semua. Kalau tidak ya ditutup semua,” katanya. Dia juga mengungkapkan keterlibatan Bapemas Pemprov Jatim. Bapemas sangat berperan karena tidak semua tanda tangan disetujui Bapemas. “Bapemas mengelola dan menentukan proposal itu cair atau tidak,” ujarnya. Politisi asal Situbondo ini mengaku jika kini ada pemotongan, yang melakukan Pudjiarto. Sejumlah jaksa penuntut umum enggan mengomentari pernyataan Fathor, karena di luar konteks dakwaan. Sementara hakim I Gusti Ngurah Astawa memutuskan sidang ditunda untuk mendengarkan saksi ahli. Dihubungi terpisah, Pudjiarto yang dituding paling terlibat, menolak. Dia menyatakan mustahil dirinya menyelewengkan uang sampai miliaran. Karena statusnya bukan penerima hibah maupun bukan anggota dewan. “Itu hak Pak Fathor menyalahkan semua ke saya,’’ tegasnya. Ajudan Fathor ini dalam sidang berbeda dituntut hukuman lima tahun penjara. Buat Istighotsah Indikasi penyimpangan dana P2SEM di Sidoarjo menguat. Sejumlah dana diduga dipakai membiayai istighotsah. Ini terungkap dalam sidang di PN Sidoarjo, Selasa (23/2). Sidang ini memeriksa tiga terdakwa, terdiri dari dua pengurus LSM P2KP-K2-PPK (Panitia Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kehidupan Keagamaan dan Pengabdian Masyarakat Ketegan) yakni M Furqoni Azizi (ketua), 33, dan Abdulloh (bendahara), 24, serta H Moh Ali Mahrus (Sekretaris Dewan Syuro DPC PKNU Sidoarjo). Kejari Sidoarjo menduga mereka terbukti kuat menyimpangkan dana P2SEM senilai Rp 163.950.000. Jumlah itu bagian dari dana P2SEM senilai Rp 200 juta yang diterima dari Bapemas Jatim. Di depan majelis hakim diketuai P Partogi H Sitorus, saksi Slamet Hariyadi (Ketua PAC PKNU Wonoayu) mengaku telah menerima uang Rp 20 juta dalam empat kali pencairan. Uang dari tangan saksi Abdullah Zaim (Ketua DPC PKNU Sidoarjo) itu dipakai mendanai sejumlah kegiatan, termasuk kerja bakti dan istighotsah. “Saya tidak tahu itu dana P2SEM,” kata Slamet yang akhirnya mengakui bahwa kerja bakti dan istighotsah itu untuk kepentingan pencitraan PKNU dan pencalonan Abdullah Zaim sebagai caleg DPRD Jatim. Penggunaan dana tanpa disertai kuitansi. Selain Slamet, jaksa penuntut umum juga menghadirkan saksi Nur Rahmad (Bendahara PAC Tanggulangin). Nur mengaku bersedia menggelar dua kegiatan itu demi korban lumpur. Ia mengaku menerima uang Rp 5 juta dari saksi Abdullah Zaim. Namun, sejumlah Rp 1, 5 juta diserahkan kepada terdakwa Moh Ali Makhrus. “Uang itu untuk kegiatan pengajian, “ katanya. Nur Rahmad juga mengaku tidak tahu jika uang yang telah dipakai kegiatan itu merupakan dana hibah P2SEM. “Saya tidak tahu uang apa itu,” tegasnya dengan mimik serius. Saat pengajian, katanya, saksi Abdullah Zaim juga hadir. Selain dua orang itu, sidang juga mendengarkan kesaksian Nur Yahya (sekretaris). Sedangkan saksi Abdullah Zaim berhalangan hadir. Muflihul Hadi, kuasa hukum terdakwa Abdulloh dan M Furqoni Azizi, menyatakan, para saksi tidak pernah menandatangani kuitansi dana yang telah diberikan Abdullah Zaim.surya.co.id/uca/ain Yuli Ahmada

Tanggapan 1

Posted by |Aug 4, 2011|
  1. Yth. Rekan Yuli Ahmada Mohon maaf kepada rekanYuli Ahmada untuk informasi yang disampaikan tersebut di atas masuk ke rubrik artikel. Tidak melalui rubrik pengaduan ini sehingga akan kami pindahkan ke rubrik artikel . Terima kasih. PPM-PNPM Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.