UNTUK OC-4 JABAR

Oct 27,2011
To : Pramono S TL JABAR & Pejabat Pembuat Komitmen SATKER SNVT JABAR (*) CC : 1. Ir. Boby Ali Azhari, MSc. Kepala SNVT- P2KP / Pembinaan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 2. Usman Hermanto, ST (*) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Wil. I 3. Dr. Endang Hernawan, MT Team Leader (TL) KMP P2KP (Wilayah I) Salam Jahiliyah... Nama saya memang Indah BOZ... tapi Tidak Seindah Nasib GAJI SAYA... Nama- nama diatas adalah Manusia Dzalim & Dimurkai oleh Allah S.W.T. (*) Pejabat Pembuat Komitmen Tetapi Tidak Mempunyai "KOMITMEN" Kenapa DZALIM.... Mari kita Lihat : Hadist Rosullulloh S.A.W ini Sohih Boz... kalau belum tahu ngaji sama saya.. "Bayarlah upah pekerja-mu, sebelum keringat menetes ke tanah, jika tidak niscaya kamu telah mendzalimi mereka” "Pasal 3 Ayat (2) b. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) SNVT PBL Provinsi JABAR akan membayarkan gaji kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada setiap tanggal 15 bulan berikutnya dengan cara transfer dst......" Mana KOMITMEN SAUDARA... UU N0. 13 th 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 95 ayat 2 "Karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah/gaji dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah/gaji.. " Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang : Perlindungan Upah Pasal 19 Menyatakan : "Apabila Upah Terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayarkan di tambah dengan 5% (Lima Persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya di bayar". Yang jadi aneh...OC-4 JABAR menawarkan solusi untuk meminjam ke KOPERASI dengan bunga 3% dan Provisi 3%.... Solusi NGAWUR DAN TIDAK MENDASAR... Kalau pihak manajeman yang menanggung Bunga dan provisinya "itu sudah "KEWAJIBAN" sebagai bentuk Tanggung Jawab "MORAL" Setuju dengan pernyataan PAK IWAN... Manajeman CUCI TANGAN DENGAN MEMBEBANKAN KE FASKEL.. jangan bikin solusi yang aneh2 kalau TIDAK MAU TIMBUL FITNAH... Ini namanya Penindasan dan Pemerasan boz.. kecuali anda menganggap kami ini semua "Budak Belian"... Apa yang sudah anda upayakan selama 3 bulan gaji kami belum keluar... loby kek ke atas... Persetan dengan persoalan proses pengajuan GAJi dengan Birokrasi yang Jelimet itu bukan urusan KAMI... Apakah anda juga mau tahu soal kendala kami di lapangan yang anda minta kan Progres.. Progres... SEKALI LAGI KAPAN KONKRITNYA GAJI KAMI INI BISA KAMI TERIMA.....

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.