KEPADA SNVT DAN PPK

Nov 7,2011
Sekarang sudah tanggal 7 november 2011 tapi kenapa belum ada kabar tentang gaji kami ????? padahal tgl 25 oktober 2011 sudah ada surat dari PPK wilayah 1 Mr Usman Hermanto st...... Mana tindak Lanjutnya?????? sudah dua kali lebaran tak ada UANG BOS !!!!!!!

Tanggapan 1

Posted by |Nov 8, 2011|
  1. Ysh.Sdri.Firli Samalanga, Rekan Firli, Surat dari Direktorat Jenderal Anggaran pertanggal 28 Oktober 2011 Perihal Revisi ke-15 SP-RKAKL Ditjen Cipta Karya tahun 2011 No.STAP-033.05.07-14/AG/2010 yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, berupa penetapan usulan revisi anggaran berupa pencairan blokir/tanda bintang (*) dan penambahan pagu PHLN di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan sudah berada di Kanwil Propinsi. Artinya, Propinsi bisa memproses penggajian ke KPPN setempat sesuai surat tersebut. Insya4jji Proses penggajian, tidak akan lama lagi.Perlu diketahui, penggajian diambil dari dana phase I dan phase II dari Loan IDB. Dana phase I habis pada bulan Maret 2011, padahal proses pengefektifan loan phase II, membutuhkan waktu lama dan baru efektif pada 24 September 2011. Pada periode Maret - Juli 2011, Kepala SNVT pusat telah mengantisipasi kekurangan gaji tersebut dengan dikeluarkannya Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) kepada masing-masing propinsi untuk menutupi biaya kekurangan gaji. Namun demikian,hanya dapat menutupi Juli dan setengah bulan Agustus 2011 karena dana masih belum cukup. Oleh karena itu, Satker Propinsi dapat memproses penggajian sesuai dengan Daftar Rincian Anggaran (DRA) dari Dirjen Perbendaharaan. Kami berdoa tidak akan lama lagi gaji tersebut di proses, semoga rekan-rekan masih tetap bersabar. Terima kasih. Salam, PPM-PNPM Perkotaan

Tanggapan 2

Posted by |Nov 10, 2011|
  1. Kami juga butuh kepastian !!!!!!!! KApan kirannya??????!!!!

Tanggapan 3

Posted by |Nov 11, 2011|
  1. Yth. Rekan-rekan fasilitator wilayah I Berdasarkan hasil temu wicara langsung antara tim fasilitator DKI, Kepulauan seribu, tangerang dan sekitarnya dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Wilayah I dan KMP PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah I, di Kantor Proyek P2KP Jl. Penjernihan I No. 19 F1, Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 November 2011 kemarin, seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam dokumen surat PPK Wilayah I, serta penjelasan terinci oleh tim keuangan proyek. Out put dokumen pada point 5, yang disebutkan di dalam surat PPK wilayah I tertanggal 25 Oktober 2011 tersebut, sudah tinggal di proses di propinsi Serta perdirjen yang akan segera terbit, seperti yang terinci dalam surat tersebut dibawah ini; Jakarta, ;25 Oktober 2011 Nomor : Urv'\ 0\ \I ~ cb· P.l\(P I /4lfl Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) lembar Hal : Pemberitahuan Proses Rev;s; DIPA TA. 2011 Satker PBL Propinsi dalam Rangka Pemenuhan Pembayaran Gaj; Tim Korkot ft Faskel, BOP dan Pelat;han Masyarakat. Kepada Yth. Program Direktur (PO) & Team Leader (TL) (Terlampir) di -Tempat Menanggapi beberapa pertanyaan dan pengaduan terkait keterlambatan pembayaran Gaji KorkotlAskotiSenior Fasilitator dan Fasilitator Kelurahan serta BOP Tim Fasilitator selama 3 bulan terakhir di Wilayah 1 bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut: 1.Keterlambatan yang terjadi merupakan dampak transisi pembiayaan dengan menggunakan pinjaman/ loan ICDD IDB-Loan Phase II yang baru effektif pada tanggal 24 September 2011. 2.Proses usulan revisi DIPA TA. 2011 Satker PBL Propinsi dalam rangka pelepasan tanda bintang (*) untuk kegiatan pembayaran gaji & BOP telah diajukan melalui surat Kepala PMUP2KP No. 21/PMU-P2KPIVI/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Permohonan Revisi DIPA TA. 2011 Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di 23 Propinsi. 3.Tindak lanjut dari usulan revisi tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mengajukan usulan revisi ke Oirektorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Jenderal Cipta Karya No. KU.01.09.Dc/469 tanggal 27 September 2011 perihal Permohonan Pencaiaran Blokir Tanda Bintang (*) dan Usulan Revisi. Anggaran/SP·RKAKL Satker Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dan Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi TA. 2011 4.Sejalan dengan surat permohonan revisi di atas maka proses pembahasan revisi DIPA TA. 2011 telah dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2011 untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan gaji & BOP bagi Korkot, Askot dan Fasilitator serta kebutuhan tambahan BLM PAKET dan ND melalui revisi buka blokir tanda bintang (*) dan penambahan pagu DIPA TA. 2011 Satker PBL Propinsi. Penyiapan data dukung yang dibutuhkan terkait revisi dimaksud, dan penjelasan serta justifikasi teknis dalam rangka pembahasan revisi telah dilakukan seiring dengan proses pembahasan revisi DIPA dimaksud. 5.Progres dan status revisi DIPA TA. 2011 serta langkah-langkah proses selanjutnya adalah sebagai berikut : • Output lkeluaran dari Direktorat Jenderal Anggaran adalah dokumen SP-RKAKL yaitu Surat Pengesahan atas Usulan Revisi DfPA. • Setelah terbitnya dokumen SP-RKAKL yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya dan tembusan disampaikan ke masing-masing Kepala Satker PBL di 23 Propinsi termasuk 14 propinsi wilayah I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Pengelolaan Anggaran II akan menerbitkan dokumen DRA (Daftar Rincian Anggaran) berupa elektonik file yang akan disampaikan ke masingmasing Kanwil Perbendaharaan Propinsi melalui website perbendaharaan.go.id untuk mendownload ADK (Aplikasi Data Komputer). • Pengesahan revisi DIPA PBL Propinsi dilakukan atas usulan dari Kepala Satker PBL setempat yang ditujukan ke Kepala Kanwil Perbendaharaan Propinsi. , • Setelah pengesahan oleh Kanwil Perbendaharaan Propinsi ADK akan disampaikan kepada Kepala KPPN penerbit dokumen SP2D. •Kepala Satker PBL melalui Bendahara diminta untuk update aplikasi SPM ke KPPN penerbit SP2D untuk penyesuaian ADK dalam penyiapan dokumen SPM. 6. Kami mengharapkan Project Direktur/TL NMC dan TL OC 1 -4 Wilayah I untuk dapat memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Kepala Satker PBL Propinsi serta menginfor masikan kepada Korkot dan Fasilitator tentang kondisi sebagaimana dimaksud. Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatian serta kerja samanya diucapkan terima kasih. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Wilayah I Usman Hermanto. ST. NIP. t97803112005021 002 Tembusan Yth. : 1.Bapak Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, DJCK (sebagai laporan); 2.Bapak Kasubdit Perencanaan Teknis, Penataan Bangunan dan Lingkungan, DJCK; 3.Kepala PMU PNPM-MP P2KP; 4.Kepala Satker Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan;

Tanggapan 4

Posted by |Nov 11, 2011|
  1. Yth Tim PPM P2KP Terimakasih atas penjelasan saudara... walaupun saya masih tidak dapat titik permasalahan nya ada dimana dari surat PPK USMAN ST, sehingga Tidak ada tindak lanjutnya? Dan apa solusi dari TIM PPM P2KP ? serta apa yang harus kami lakukan untuk mempercepat proses tersebut????? tolong jangan berbeli belit dan selalu mengulang ulang jawaban .... sepertinya ingin terus mengulur ulur waktu???????? Mohon juga disampaikan pada kami apa hasil pertemuan antara rekan rekan dari DKI dan Banten serta TIM PPK dan TL pada tgl 10 Nov 2011 di kantor Proyek P2KP??? mohon disampaikan disni??? sekali lagi mohon bantu kami dan jangan memberikan jawaban yang udah kami tahu!! terimakasih,........ ( maaf jika agak kasar sebab sudah habis kesabaran saya......)

Tanggapan 5

Posted by |Nov 14, 2011|
  1. Terima kasih Rekan Firly, Hasil pertemuan tanggal 10 November 2011 kemarin di proyek, seperti yang disampaikan dalam warta berita Website ini tentang,"Setuju Perbaikan Sistem dan Penaikkan Gaji". Mohon maaf, bila surat yang disampaikan dari PPK Wilayah I tersebut menjadi semakin binggung, sehingga tidak tahu titik permasalahannya dimana. Hal tersebut terjadi, pula pada rekan-rekan faskel yang datang ke Proyek pada saat itu, setelah mendengar penjelasan detail, dimana ada 10 stakeholder yang harus dilewati dalam transisi loan tersebut. Rekan Firly, dan faskel yang lainnya. Semoga kesabaran rekan-rekan dibalas oleh 4JJI SWT dengan ganjaran pahala yang luar biasa. Insya4JJI, apabila tidak ada halangan (karena dirjen sakit/ atau apapun)surat perdirjen sudah bisa keluar hari ini dan minggu ini proses SPM gaji bisa dilakukan di KPPN dan proses di Propinsi. Kami sangat memahami kesulitan dan beratnya pengorbanan yang dilakukan oleh rekan-rekan dilapangan selama 3 bulan terakhir ini, terutama yang sudah berkeluarga. Tapi sekali lagi, semoga ada hikmah yang besar dibalik semua itu. Semoga Allah, memberikan curahan rahmat dan karunianya, yang berlimpah atas pengorbanannya selama ini. Dan juga, menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin kita di dalam menjalankan kepemimpinannya dan selalu antisipatif terhadap permasalahan sekecil apapun yang akan muncul sehingga tidak merugikan semua pihak terutama para pejuang kemiskinan, yang dimiskinkan karenanya. Mohon maaf, bila kami selama ini kurang optimal menyampaikan perjuangan rekan-rekan kepada pihak pengambil keputusan. Demikian disampaikan, terima kasih. Salam Perjuangan, PPM-PNPM Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.