KEBIASAAN PNPM MP

Nov 10,2011
kami sudah bersabar BUNG... tpi kenapa alasan dibawah tidak diantisipasi dri jauh2 harii,,kejadian ini kan tiap tahun...kalo ANDA TIDAK BISA NGURUSIN HAL SEPERTI INI.. ANDA JANGAN BERANI-BERANI KONTRAK KAMI DONK.. SETAHU SAYA KLO SUDAH DIKONTRAK BERARTI ANDA SIAP DENGAN SEGALA KONSEKUENSI NYA..KETETAPAN PEMBAYARAN GAJI di KONTRAK SANGAT JELAS,, SEKARANG DIMANA TANGGUNG JAWAB KALIAN,,DENGAN ADANYA KONTRAK KERJA TERSEBUT. Surat dari Direktorat Jenderal Anggaran pertanggal 28 Oktober 2011 Perihal Revisi ke-15 SP-RKAKL Ditjen Cipta Karya tahun 2011 No.STAP-033.05.07-14/AG/2010 yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, berupa penetapan usulan revisi anggaran berupa pencairan blokir/tanda bintang (*) dan penambahan pagu PHLN di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan sudah berada di Kanwil Propinsi. Artinya, Propinsi bisa memproses penggajian ke KPPN setempat sesuai surat tersebut. Insya4jji Proses penggajian, tidak akan lama lagi.Perlu diketahui, penggajian diambil dari dana phase I dan phase II dari Loan IDB. Dana phase I habis pada bulan Maret 2011, padahal proses pengefektifan loan phase II, membutuhkan waktu lama dan baru efektif pada 24 September 2011. Pada periode Maret - Juli 2011, Kepala SNVT pusat telah mengantisipasi kekurangan gaji tersebut dengan dikeluarkannya Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) kepada masing-masing propinsi untuk menutupi biaya kekurangan gaji. Namun demikian,hanya dapat menutupi Juli dan setengah bulan Agustus 2011 karena dana masih belum cukup. Oleh karena itu, Satker Propinsi dapat memproses penggajian sesuai dengan Daftar Rincian Anggaran (DRA) dari Dirjen Perbendaharaan. Kami berdoa tidak akan lama lagi gaji tersebut di proses, semoga rekan-rekan masih tetap bersabar. Terima kasih.

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.