DISANDERA KOORKOT MEDAN

agoez Dec 12,2011
Karena Tim PPM belum minindaklanjuti tulisan ini, maka saya kirim kembali untuk disimak. Saya yakin Tim PPM tak kesulitan memahami isinya karena sengaja dibuat dalam bahasa Indonesia. .................... Mendengar gaji faskel - koorkot sudah cair, BKM se-Kota Medan senangnya bukan main! Sekarang, giliran dana pelatihan tematik untuk 149 BKM yang sudah 10 bulan lebih disandera oleh koorkot medan harus segera direalisasikan. Jika dihitung, dana pelatihan yang masih ada di tangan koorkot sekitar Rp 250 juta lebih. Itu belum termasuk bunga buku tabungannya. BKM se-Kota Medan sangat prihatin mengapa dana pelatihan tematik disandera oleh koorkot. Menurut informasi, Nazaruddin selaku Kepala Satker PBL Sumut tahu masalah ini, tapi yang bersangkutan diam saja. Bahkan, dana pelatihan tematik untuk Kabupaten Langkat (seluruhnya Rp 62,5 juta) sudah dilarikan oleh Askot Mandiri yang kala itu dijabat oleh M. Abdi. Yang mengenaskan, hingga saat ini tak ada pihak yang merasa apalagi mengaku bertanggung jawab atas kasus tersebut. Inilah yang kemudian memunculkan perasaan, bahwa sesungguhnya PNPM bukan sarana pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, ajang "membantai" uang rakyat. Sedihnya lagi, 23 November 2010, KMP menghabiskan dana sekitar Rp 100 juta untuk biaya pemasangan iklan sosialisasi mengenai ancaman pidana bagi siapa pun yang menyelewengkan dana PNPM, di Harian Kompas. Tapi, seperti sudah diduga sebelumnya, iklan itu terbukti cuma lips service alias retorika belaka! Ke depan, masih terbuka harapan pelaksanaan PNPM di Medan bisa lebih baik lagi. Tapi, selama konsultan tunduk kepada Satker PBL atau PPK Provinsi, semua itu hanya ada dalam mimpi. Salam PNPM!

Tanggapan 1

Posted by |Dec 13, 2011|
  1. Yth. Jonathan Terima kasih telah menggunakan Media Pengaduan Online ini. Pengaduan yang rekan Jonathan sampaikan sedang dalam klarifikasi dengan pihak KMW Propinsi sumatra Utara. Namun, apabila yang dimaksud penggunaan dana pelatihan (fixed cost) tahun 2011. Tidak hanya terjadi di Kota Medan, melainkan seluruh wilayah Sumatra, Kalbar, Banten, DKI dan Jabar karena dana fixed cost tersebut berada di DIPA Propinsi yang bersamaan dengan gaji, yang baru bisa dicairkan diakhir Nopember 2011 kemarin, yang pemanfaatannya baru bisa di tahun 2012. Kalau penggunaan fixed cost tahun 2010, ini yang sedang kami klarifikasikan ke pihak KMW Propinsi Sumatra Utara.Namun, pelaksanaan pelatihan yang dilaporkan dari seluruh KMW Propinsi berdasarkan catatan laporan yang masuk sudah sampai bulan Agustus 2011 ini telah dimanfaatkan, berdasarkan LPJ yang dibuat. Demikian disampaikan,semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam, PPM - PNPM perkotaan

Tanggapan 2

Posted by |Dec 13, 2011|
  1. Yth. Rekan Jonathan, Kami informasikan lebih lanjut bahwa laporan penggunaan dana fixed cost tahun 2010, berdasarkan laporan Tim Capacity Building, sudah mencapai 100%. Sehingga, kalau yang dimaksud adalah penggunaan dana fixed 2011 dan pencairannya memang belum, karena baru tanggal 9 Desember 2011 kemarin dana tersebut terserap dan pemberkasan selesai di KPPN. Demikian informasi tambahannya,terima kasih. Salam, PPM-PNPM Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.