Dana bergulir Macet

Dwiki Pangestu Dec 23,2011
di Kelurahan saya yaitu Kelurahan Meral Kota Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, ada masalah Dana Bergulir, macet ke Masyarakat sekitar 300 juta, bagaimana proses penyelesaiannya, apakah bisa melalui proses hukum, apakah Lurah punya wewenang untuk penyeleaian masalah ini,sejauh mana peran lurah dan kami BKM di PNPM

Tanggapan 1

Posted by |Dec 28, 2011|
  1. Yth. Yunizar Gendo Terima kasih telah menggunakan Media Pengaduan Online ini. Masalah dana bergulir bisa disebabkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pertama, dana bergulir itu statusnya adalah asset masyarakat di kelurahan tsb yang harus bergulir dan memiliki nilai guna dan bertambah. Idealnya asset tsb menambah kualitas dan kuantitas asset yang ada di kelurahan tsb. Apakah asset tsb akan memiliki nilai manfaat optimum, sangat tergantung dari kesadaran kolektif menggunakan asset tsb sesuai dengan peruntukkannya/akadnya /cita-citanya /niatnya serta pengendalian kolektif/kontrol sosial terhadap penggunaan dan pengembalian/perguliran asset tsb. Tentu ini menjadi tanggungjawab pemerintah lokal/kelurahan dan BKM, selain komponen masyarakat lainnya di kelurahan tsb. 2.Dimanapun, dalam kontek lembaga keuangan mikro, biasanya salah satu penyebab kredit macet tsb, bila persiapan sosialnya tidak matang atau ada kaidah-kaidah normatif yang diloncati/ shortcut sehingga tidak substantif. Pada Pendampingan UPK maupun KSM seharusnya memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan muatan lokal yang dimiliki suatu daerah selain penguatan kemampuan UPK supaya pengelolaannya profesional. 3.Apakah kredit macet perlu ditangani secara hukum? Tergantung penyebabnya, fakta sosial mengatakan, bila berkaitan dengan moral hajat orang banyak, biasanya sangsi sosial/ hukum adat lebih efektif dibanding dengan proses hukum formal. Kredit macet harus dijadikan momentum dari bagian strategi pemberdayaan untuk melakukan proses refleksi untuk melihat apa yang masih lemah pada masa lalu dan temukan penyebabnya dan serta cari alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip nilai luhur dan kearifan lokal setempat. 4. Apakah Lurah punya wewenang untuk penyelesaian masalah ini, tentu saja karena lurah adalah Kepala Daerah yang memimpin masyarakat daerah setempat. Lurah mempunyai andil dalam penyelesaian setiap permasalahan masyarakatnya. Anggota LKM/ BKM dapat berkonsultasi dengan lurah dan para tokoh formal dan informal untuk mendapatkan masukkan di dalam mengatasi kredit macet, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Diharapkan, dengan gerakan bersama yang didukung pihak pemerintah akan menjadi lebih efektif di dalam menerapkan sanksi sosial/ Sanksi Adat dibandingkan sanksi hukum. (Sumber tanggapan: USK Kredit Mikro KMP Wil-1) Demikian disampaikan,semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam, PPM-PNPM Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.