Dana Memoratium

Dwiki Pangestu Dec 23,2011
Dana Memoratium katanya untuk ekonomi rakyat kreatif, ditempat saya Kelurahan Meral Kota Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, Lurahnya ingin membuat kebijakan bahwa Dana tsb rencananya dialihkan untuk pembangunan Insfratruktur, bisakah ? karena mengacu pada Dana bergulir yg macet selama ini, kemudian ada kebijakan dari faskel, Dana Memoratium itu di alihkan ke indfratruktur sekitar 20 jt, kelurahan kami mendapat dana tsb 135 juta, kebijakan tsb dibuat karena ada satu program yg diajukan dananya tidak cair, apakah lurah punya wewenang utk mengalihkan program ke tempat lain dgn alasan proritas, lurah menganggap tempat yg mendapatkan program tsb blum membutuhkan sementara ada tempat lain yg lebih membutuhkan.

Tanggapan 1

Posted by |Dec 28, 2011|
  1. Yth. Yunizar Gendo Terima kasih telah menggunakan Media Pengaduan Online ini. Mungkin, yang dimaksud dana Moratorium bukan memoratorium. Sesuai surat Dir PBL No KU.01.08.cb/1004 tgl 7 November 2011 perihal Daftar Rincian Lokasi dan Alokasi BLM APBN-P TA 2011 dan BLM Koordinasi Serta Mekanisme Pencairannya sebenarnya tidak dikenal istilah dana moratorium lagi, yang ada adalah alokasi APBN-P sebagai tambahan BLM untuk kegiatan-kegiatan tridaya di masyarakat dengan tetap mengacu pada perencanaan di masyarakat (Renta/PJM). Penggunaan dana BLM APBN-P tersebut dapat digunakan untuk kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan, mencakup antara lain : Kegiatan dana bergulir,simpan pinjam untuk perempuan dan pengembangan ekonomi produktif. Berbagai kegiatan padat karya seperti antara lain pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur kelurahan/desa, juga boleh. atau berbagai kegiatan berbasis masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDG's yang masih memerlukan kerja keras seperti angka kematian ibu, kematian balita serta sanitasi dan air minum. Jika melihat dasar hukum dari APBN-P tersebut pada dasarnya BLM ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan infrastruktur yang memberdampak pada peningkatan kesejahteraan secara tidak langsung, selama tetap berlandaskan pada perencanaan partisipatif yang disusun oleh masyarakat. Peran fungsi kepala kelurahan adalah fasilitator dan dinamisator kegiatan di wilayahnya sehingga tidak memiliki kapasitas menentukan peruntukan dana BLM,apalagi jika menyimpang dari perencanaan partisipatif masyarakat. Tapi bisa diajak berdiskusi dan konsultasi tentang rencana pembangunan partisipatif masyarakat tersebut untuk meminta pertimbangan. Demikian disampaikan penjelasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam, PPM-PNPM Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.