Yth. Yunizar Gendo Terima kasih telah menggunakan Media Pengaduan Online ini. Mungkin, yang dimaksud dana Moratorium bukan memoratorium. Sesuai surat Dir PBL No KU.01.08.cb/1004 tgl 7 November 2011 perihal Daftar Rincian Lokasi dan Alokasi BLM APBN-P TA 2011 dan BLM Koordinasi Serta Mekanisme Pencairannya sebenarnya tidak dikenal istilah dana moratorium lagi, yang ada adalah alokasi APBN-P sebagai tambahan BLM untuk kegiatan-kegiatan tridaya di masyarakat dengan tetap mengacu pada perencanaan di masyarakat (Renta/PJM). Penggunaan dana BLM APBN-P tersebut dapat digunakan untuk kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan, mencakup antara lain : Kegiatan dana bergulir,simpan pinjam untuk perempuan dan pengembangan ekonomi produktif. Berbagai kegiatan padat karya seperti antara lain pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur kelurahan/desa, juga boleh. atau berbagai kegiatan berbasis masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDG's yang masih memerlukan kerja keras seperti angka kematian ibu, kematian balita serta sanitasi dan air minum. Jika melihat dasar hukum dari APBN-P tersebut pada dasarnya BLM ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan infrastruktur yang memberdampak pada peningkatan kesejahteraan secara tidak langsung, selama tetap berlandaskan pada perencanaan partisipatif yang disusun oleh masyarakat. Peran fungsi kepala kelurahan adalah fasilitator dan dinamisator kegiatan di wilayahnya sehingga tidak memiliki kapasitas menentukan peruntukan dana BLM,apalagi jika menyimpang dari perencanaan partisipatif masyarakat. Tapi bisa diajak berdiskusi dan konsultasi tentang rencana pembangunan partisipatif masyarakat tersebut untuk meminta pertimbangan. Demikian disampaikan penjelasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam, PPM-PNPM Perkotaan