BKM ada Gajikah ???

Dwiki Pangestu Jan 27,2012
salam sejahtera .. saya salah satu BKM di Kelurahan Meral Kota Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. BKM A B C D dst masing2 sudah mengajukan program, ambil contoh dri Dana Moratorium, dlam rapat BKM dibuat kesepakatan/kebijakan, BKM yang berani memberi penawaran tertinggi program dia yang dimajukan, contoh seperti ini BKM A dan B programnya sma2 semenisasi, Kalau program BKM A diajukan BKM A sanggup menyetor 5 jta, Kalau BKM B sanggup menyetor hanya 3 jta ke KAS BKM, maka tentu dipilih program BKM A karena berani memberi penawaran yg lebih besar, BKM yg tidak berani membuat penawaran sudah tentu tidak akan dapat program, dasar kebijakan setoran ke kas BKM adalah biar BKM bisa dapat gaji, minimal uang minyaklah, diambil dri dana setoran tsb pertanyaan saya 1. Benarkah kebijakan seperti itu ??? 2. BKM ada gajikah ? kalau tidak ada dari mana seharusnya dana yg bisa diambil untuk memberi gaji/uang transportasi ke BKM yg sudah bekerja 3. dimana saya bisa mendapatkan AD/ART BKM sekian terima kasih.....

Tanggapan 1

Posted by |Feb 1, 2012|
  1. Yth. Yunizar Gendo, Terima kasih telah menggunakan Media Pengaduan online ini. Merujuk pada 3 pertanyaan rekan Yunizar, bahwa : 1. Kebijakan yang dibuat tidak dibenarkan, karena BKM bukan lembaga proyek. 2. Anggota BKM tidak mendapat honor/ insentif sesuai dengan AD/ART, namun demikian dalam kegiatannya anggota BKM ada biaya operasional untuk transport dan biaya rapat. BOP tersebut didapat dari 5% dari dana BLM yang cair setiap tahapnya. Selanjutnya biaya operasional BKM diperoleh dari dana ekonomi produktif yang hasil pengelolaan UPK (Unit Pengelola Keuangan) yang melakukan kegiatan pinjaman bergulir. 3. Contoh AD/ART bisa diperoleh di faskel pendamping atau ke kantor korkot. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Salam, PPM-PNPM Perkotaan

Tanggapan 2

Posted by Dwiki Pangestu |Feb 11, 2012|
  1. utk persoalan No.1 kalau memang tidak dibenarkan, langkah apa yang harus saya ambil, melapor kelurah, ke polisi, atau cukup saya sampaikan dalam setiap rapat tindakan ini tidak dibenarkan, karena yg membuat kebijakan ini Faskel dan kordintor BKM disetujui BKM dan mereka tau tindakan ini tidak dibenarkan dan sudah berulang ulang2 saya sampaikan, sya kasih gambaran keadaan ditempat saya, Kelurahan kami terdiri 11 BKM, dalam satu tahun ini yang aktif tinggal 3 atau 4 orang BKM termasuk saya, jdi setiap rapat yg hadir ditambah faskel 2 atw 3 org pling 6 atau 7 org aja terima kasih ...

Tanggapan 3

Posted by |Feb 13, 2012|
  1. Yth. Rekan Yunizar Rekan Yunizar dapat memberikan masukkan di dalam rapat-rapat anggota BKM. Apabila, faskel ikut memberikan masukkan tentang hal ini. Silahkan, Rekan Yunizar menghubungi Korkotnya atau KMW nya sekalian. Apabila, faskel menyampaikan yang tidak sesuai prosedur. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat.terima kasih. Salam, PPM-Mandiri Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.