Info seputar UU No.13

Douglasnok Feb 1,2012
Dear kawan - kawan saya mau bertanya seputar pemotongan Gaji dan prgram jamsostek.. 1. bila perusahaan yang ownernya adalah WNI dan lokasi usahanya di Indonesia, tetapi Ia tidak memberikan jamsostek kepada sebagian karyawannya, dengan alasan masih kontrak. apa benar karyawan tersebut tidak berhak atas program yng telah diwajibkan pemerintah terhadap pihak pemberi kerja untuk mengikut sertakan program jamsostek kepada pekerja yang masih status kontrak tersebut? karna setahu saya. walau pun status kontrak, tapi pekerja berhak atas jamsostek.. 2. untuk masalah pemotongan gaji..bila contoh komponen atas gaji adalah sbb: Gaji Pokok Rp 2.500.000 Tunjangan transport Rp 300.000 Tunjangan makan Rp 450.000 seandainya di suatu perusahaan memberlakukan kebijakan pemotongan gaji bila karyawan tidak masuk, bukan kah yang berhak dipotong hanya variabelnya saja (tunjangan makan+transport), sedangkan untuk gaji pokok tidak boleh dipotong. dan bagaimana bila suatu perusahaan melakukan pemotongan (1/30 x gaji pokok+tunjangan2) terhadap karyawannya yg idak masuk 1 hari?? 3. bukan kah jika seorang karyawan sakit dengan dilampirkan surat dokter maka tidak akan memotong jatah cuti karyawan tersebut? mohon penjelasannya.. dan bisakan kita memperpanjang masalah ini ke depnaker?

Tanggapan 1

Posted by |Feb 1, 2012|
  1. Yth. Mugi Wibowo, Terima kasih telah menggunakan Media Pengaduan Online ini. Mohon maaf, pengaduan rekan Mugi tidak bisa kami respon karena Media Pengaduan Online ini khusus untuk kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Namun saran kami, silahkan rekan Mugi dapat meminta mediasi ke pihak depnaker tempat dimana rekan Mugi bekerja. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Salam, PPM-PNPM Mandiri Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.