Syarat Keanggotaan BKM

May 22,2012
Ditempat saya berdomisili baru saja dilaksanakan pemilihan pengurus BKM. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah PNS, Camat, Kepala Desa/ Perangkat Desa diperbolehkan menjadi pengurus BKM ? Pertanyaan selanjutnya, apakah Pnpm Mandiri Perkotaan hanya dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau ada dari instansi lainnya seperti Pariwisata dll. karena kelihatannya Fasilitator yang ada saat ini memberikan arahan khusus pada bantuan sarana fisik dari Pekerjaan Umum. Fasilitator Desa dari Pnpm Mandiri Pariwisata posisinya ada dimana? Mohon pencerahannya, terimakasih.

Tanggapan 1

Posted by |May 22, 2012|
  1. Yth. Dan Sondey, Terima kasih telah menggunakan Media Pengaduan Online. Merespon pertanyaan Rekan Dan Sondey, bahwa siapa saja bisa menjadi pengurus BKM terlepas dari latar belakang apa saja, namun harus memenuhi kriteria bahwa orang tersebut adalah jujur, amanah, dapat dipercaya, punya kepedulian terhadap orang miskin/ marginal. Anggota BKM tersebut dipilih oleh masyarakat berdasarkan kriteria tersebut secara berjenjang dari tingkat Rt,RW, Dusun dan kelurahan. PNPM Mandiri Perkotaan, executing Agencynya dari Kementerian Pekerjaan Umum tetapi disamping PNPM Mandiri Perkotaan terdapat PNPM Mandiri Lainnya dari Kementerian lain, seperti Kementerian Ekonomi dan Pariwisata yang rekan Dan sampaikan. Demikian penjelasannya, semoga dapat membantu. Terima kasih Salam, PPM-PNPM Mandiri Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.