Rekayasa Update Lap. Invoice

Jul 27,2012
Jakarta, 27 Juli 2012 Hal : Rekayasa Laporan Progres Invoice ada Yth : Sdr Direktur/ Pimpinan PT. Surya Abadi Konsultan Di- Tempat Berdasarkan Informasi yang kami peroleh dari Web P2KP tentang rencana dan realisasi ( progres ) kegiatan PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN DITJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Nomor Loan : Integrated Community Driven Development (ICDD) Project IDB Loan (IND-132) - Istisna"a (IND-131) dan IDB ICDD Phase II, Nama Konsultan : PT. Surya Abadi Konsultan In Join Venture With PT. KOMLA CONSULTING ENGINEERS Alamat Konsultan: Jl. Banyu Urip No. 217, Surabaya Propinsi / OC : Integrated Community Driven Development (ICDD) Proje (NAD, North Sumatera, West Sumatera, Riau, Riau Island Provinces) Nomor & Tanggal Kontrak : HK.08.08/OC-1/IDB-ICDD/SNVT-PKP/019/2009 - 9 Desember 2009 Amandemen & Memorandum : Amandemen No. 8 - 25 Mei 2012 Periode Kontrak: 08 December 2009 - 31 Agustus 2012 Bersama ini kami menilai poin – poin laporan kegiatan dan progres keuangan terdapat unsur rekayasa dan penyimpangan dana, berupa : - Beberapa kegiatan yang sebenarnya tidak dilakukan, misalnya memunculkan nama- nama tenaga ahli yang seakan –akan nama – nama tersebut telah bertugas sesuai bidangnya ( padahal mereka tidak bertugas ), kegiatan KBP, kebutuhan kantor dan sebagainya. - Besaran pembiayaan dan sebagainya. misalnya : pembiayaan perjalanan dinas Provinsi maupun korkot atau Askot, pembuatan artikel, media visit, lokakarya Kabupaten/ Kota, pelatihan bagi konsultan setiap bidang / jenjang dan sebagainya. - Rekayasa besaran volume kegiatan, misalnya : lamanya bertugas tenaga ahli, perjalanan dinas provinsi dan sebagainya. Dari itu kami menyarankan kepada sdr : - Menjalankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. - Mempertimbangkan poin diatas dan segera memenuhi kebutuhan kegiatan pembiayaan yang belum sdr selesaikan. - Tidak melakukan rekayasa pelaporan. Perlu sdr ketahui informasi dan data telah kami peroleh diseluruh provinsi sehingga kami jadikan sebagai dasar membuat laporan ke lembaga penegak hukum, terutama KPK. Demikian disampaikan, atas perhatian sdr kami ucapkan terima kasih. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Keadilan Asrian Novrizal Sri Wahyu Ningsih Ketua Umum Wakil Sekretaris Umum Tembusan : 1. Presiden RI di Jakarta 2. Wakil Presiden RI di Jakarta 3. Menko Kesra RI di Jakarta 4. Menteri Keuangan RI di Jakarta 5. Menteri PU RI di Jakarta 6. Satker Pusat di Jakarta 7. PPK Pusat di Jakarta 8. KMP PNPM IDB Di Jakarta 9. PD OC 1 Di Medan 10. Arsip

Tanggapan 1

Posted by |Jul 31, 2012|
  1. Yth. LSM Keadilan Terima kasih telah menggunakan Media Pengaduan Online ini. Pengaduan Saudara sedang kami klarifikasikan kepada pihak Manajemen PT. Surya Abadi. Untuk penjelasan lebih lanjut atas klarifikasi dari pihak Manajemen PT.Surya Abadi supaya LSM Keadilan dapat menyampaikan alamat, email dan nomor kontak yang jelas. Demikian disampaikan, mohon maklum dan terima kasih. Salam, PPM- PNPM Mandiri Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.