MASA BAKTI PENGURUS BKM

Aug 2,2012
mohon informasi tentang masa bakti pengurus BKM kelurahan, dan apakah yang berhak untuk melakukan pemilihan dan pergantian adalah mereka yang mendirikan BKM ( namanya tercantum di Akta pendirian ) atau diperlukan persetujuan Lurah setempat ?. Perlu diantisipasi belakangan ini banyak pengurus BKM yang bermain dengan pihak fasilisator ( kongkalikong ), Pembentukan KSM tidak melalui rapat rembug warga ? Mohon masukannya . terima kasih.

Tanggapan 1

Posted by |Aug 3, 2012|
  1. Yth. Muhammad Jamil Manurung Terima kasih telah menggunakan Media Pengaduan Online ini. Masa bakti kepengurusan BKM selama 3 tahun. Pergantian kepengurusan BKM dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh anggota BKM lama sesuai dengan AD/ART. Tidak harus pendiri BKM yang terdapat di akte pendirian. Juga tidak perlu persetujuan lurah, karena lembaga ini independent tapi kalau lurah mau memfasilitasi lebih baik. Pembentukkan KSM dilakukan oleh siapa saja yang bersedia menjadi relawan dan memfasilitasi kelompok warga KK Miskin tidak mampu yang menjadi sasaran dari program ini. Kelompok tersebut sebaiknya dari kelompok warga yang sudah ada di lingkungan kita, seperti kelompok arisan, kelompok pengajian, kelompok Ibu-ibu PKK dst. Kelompok tersebut tidak perlu perlu dibentuk melalui rembug warga tingkat kelurahan. Cukup, dibentuk di lingkungan masing-masing dan mendaptarkan diri kepada BKM dengan proposal ajuan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya, BKM akan mengundang warga masyarakat atau tokoh masyarakat seperti RW/RT untuk pelaksanaan kegiatan program, sebelum KSM dikumpulkan. Kalau ada BKM tidak melalui mekanisme ini, berati BKM tersebut sudah menyalahi prosedur dan silahkan tegur. Juga, faskelnya apabila mendampingi tidak sesuai prosedur ini laporkan kepada Korkot/ KMW nya. Demikian penjelasanya disampaikan, semoga semakin jelas. Terima kasih. Salam, PPM - PNPM Mandiri Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.