Peraturan PHK

Aug 14,2012
Asslammuallaikum, Salam Hormat, Saya ingin bertanya tentang PHK, kejadian ini terjadi pada istri saya untuk jelasnya kejadianya seperti ini: Istri saya sakit pada tanggal 14 agustus 2012, istri saya belum sempat mengabarkan pada kantor. dan di hari yang sama pukul 11 mendapat pesan dari HRD bahwa dia terkena SP 2 karna tidak mengabari HRD tidak masuk kerja. sebagai suami saya balas pesan tersebut dengan memberi tau bahwa istri saya sakit dan pingsan maka apa SP itu masih berlaku jika dilihat yang bersangkutan tidak sadar diri dan tidak bisa mengabari kantor. HRD besikeras bahwa ini tetap berlaku karna sudah sering tidak memberi kabar, lalu saya tanya istri saya dan saya jelaskan ke HRD tempo hari istri saya sering izin ke kampusnya dan sudah memberi kabar dan disetujui langsung oleh pemilik perusahaan tersebut (atasan istri saya). HRD balas bahwa dia (HRD) yang berkuasa disini dan mengatakan istri saya di PHK hari ini juga. Saya kaget, lalu saya tanya apakah Prosedur pemberentian kerja tidak mengacu pada UU no 13 tentang tenaga kerja dan untuk THR juga harusnya sudah diberikan H-7 sesuai peraturan uu no 13 dan tentunya pesangon jika PHK? HRD naik pitam dan menyangka saya menghina Perusahaan tersebut (dimana letak kalimat menghina jika saya menanyakan mengapa tidak sesuai dengan UU no 13 tentang Tenaga Kerja) jadi istri saya tidak mendapat Pesangon dan tidak mendapat THR. untuk masalah ini bisakah saya adukan ke departement Tenaga Kerja dan mengusut Tuntas HRD tersebut? karna saya baca pada perturan UU no 13 prosedur PHK pun harus beralasan. saya ingin memberi pelajaran kepada HRD sana supaya tidak semena-mena dengan tenaga kerja dan tidak menyalahkan wewenangnya. untuk itu proses yang harus saya jalani untuk melakukan pengaduan itu bagaimana? dan apa hukuman buat HRD tersebut jika dia melanggar UU no 13? Best Regards Adi Danar N

Tanggapan 1

Posted by |Aug 15, 2012|
  1. Yth. Adi Danar Nugrono, Terima kasih telah menggunakan Media Pengaduan Online ini. Mohon maaf, pengaduan online ini hanya diperuntukkan untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Namun demikian kami sarankan, agar saudara dapat menghubungi Dinas Tenaga Kerja dimana perusahaan itu berada, dengan membuat surat ajuan dan gugat resmi. Nanti pihah dinas tenaga kerja tersebut akan mediasi dengan perusahaan istri saudara tersebut.Lebih lanjut silahkan menghubungi dinas kerja pusat dengan alamat sebagai berikut : Alamat Kantor Dinas Tenaga Kerja di Indonesia. 1. Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta. Jln. Prapatan No. 52 Jakarta Pusat Telp. (021) 3847937, 3848303 Email : disnakertrans@jakarta.go.id Demikian disampaikan, mohon maklum dan terima kasih. Salam, PPM- PNPM Mandiri Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.