Kepada Yth, Rekan Abdul Ghafur di Tempat Terima kasih telah menggunakan media pengaduan on-line. Mohon maaf atas keterlambatan merespon pengaduan Sdr. Bersama ini kami kutipkan hasil klarifikasi pengaduan Sdr. Pada hari Senin tanggal 7 Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Sebelas, pada pukul 09.00 s/d 11.00 bertempat di Kantor Cipta Karya Propinsi Jawa Timur dilaksanakan rapat Tim Seleksi Provinsi untuk Penilaian proposal minat seleksi lokasi sasaran Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Tahun 2011, dihadiri unsur konsultan dan anggota tim seleksi Provinsi dengan acara melaksanakan penilaian proposal dan perangkingan usulan Kota / Kabupaten berdasarkan proposal yang masuk berjumlah 77 dengan penilaian sebagai berikut : 1. Pemilihan Kabupaten/Kota layak 1. Pemda memiliki kawasan prioritas dalam rangka penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dan miskin 2. Pemerintah Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan PAKET dan atau Kemitraan dengan BKM/Kelurahan sasaran 3. Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyediakan/mengalokasikan DDUB PNPM/Dana Sharing APBD, minimal 70% sesuai kewajibannya Berdasarkan 3 indikator penilaian diatas 22 Kabupaten / Kota yang layak sebagai berikut) : 1. Kabupaten Pacitan 2. Kabupaten Jember 3. Kabupaten Banyuwangi 4. Kabupaten Bondowoso 5. Kabupaten Situbondo 6. Kabupaten Lamongan 7. Kabupaten Gresik 8. Kabupaten Pamekasan 9. Kabupaten Sumenep 10. Kota Pasuruan 11. Kabupaten Sidoarjo 12. Kota Madiun 13. Kabupaten Blitar 14. Kabupaten Jombang 15. Kabupaten Tulungagung 16. Kabupaten Madiun 17. Kabupaten Magetan 18. Kota Blitar 19. Kabupaten Lumajang 20. Kabupaten Malang 21. Kota Probolinggo 22. Kabupaten Bojonegoro Selanjutnya Kabupaten/Kota yang layak membuat komitmen sebagai berikut : 1. Surat Bupati/Walikota tentang Pernyataan Kesiapan dan Dukungan penyediaan kemitraan antara program-program dinas dengan hasil perencanaan partisipatif yang disusun masyarakat 2. Surat Komitmen Bupati/Walikota tentang Pernyataan Kesiapan dan Dukungan BOP minimal 5% dari total BLM PLPBK 2. Pemilihan Kelurahan- Kelurahan yang layak di Kabupaten / Kota yang terpilih 1. Kelurahan-kelurahan dan BKM yang telah atau sedang memanfaatkan BLM PNPM Perkotaan tahapan/putaran ke 3. 2. Kelurahan/BKM potensial yang memiliki Kinerja Kelembagaan ”BKM Berdaya” (berdasarkan hasil Review Kelembagaan.) 3. Pemilu BKM Tingkat basis diikuti 30% penduduk dewasa. 4. Telah melakukan audit keuangan BKM, dengan hasil ”wajar tanpa syarat” (tahun buku terakhir) 5. Kelurahan/BKM potensial yang memiliki Kinerja Keuangan BKM baik berbasis Data SIM (3 bulan terakhir) Tanpa RR :  Kinerja pembukuan Sekretariat BKM sekurang-kurangnya masuk katagori ”Memadai”  Kinerja pembukuan UPK BKM sekurang-kurangnya masuk kategori ” Memadai” Berdasarkan 5 indikator penilaian diatas Kelurahan-Kelurahan yang layak berjumlah 77 Kelurahan 3. Penilaian isi proposal minat adalah sebagai berikut : A. Indikator Penilaian a. Proses penilaian mengikuti ketentuan pemberian bobot nilai setiap bagian isi proposal, yaitu:  Bagian 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan dan sasaran: Nilai Bobot (10), dengan katagori penilaian: Tidak ada (0), Kurang lengkap (2), Lengkap tidak jelas (4), Lengkap (6), Baik (8) dan Sangat baik (10)  Bagian 2 Karakteristik Typologi dan Geografis wilayah: Nilai Bobot (20), dengan katagori penilaian: Tidak ada (0), ada tapi tidak lengkap (3), Lengkap, tapi tidak sesuai/jelas (6), Lengkap dan sesuai, namun tidak didukung peta-peta yang jelas (10), Lengkap, baik dan terstruktur serta dilengkapi peta-peta (15), Lengkap, sangat baik dan didukung peta-peta tematik yang jelas dengan jumlah yang cukup (20)  Bagian 3, Gagasan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, Nilai Bobot (30), dengan katagori penilaian: Tidak ada (0), Tidak Lengkap/kurang (5), Lengkap tapi kurang jelas (8), Lengkap (12), Lengkap dan jelas (18), Lengkap, jelas dan baik (22), Lengkap, jelas dan sangat baik (30)  Bagian 4, Kesiapan BKM dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Nilai Bobot (40), dengan Katagori penilaian: - Tidak ada (0) - Tidak lengkap/ hanya ada salah satunya (2) - BKM dan Pemerintah kurang siap (4) - BKM siap dan Pemerintah Kabupaten/Kota kurang siap (13) - BKM kurang siap dan Pemerintah Kabupaten/Kota siap (18) - BKM sangat Siap dan Pemerintah Kabupaten/Kota siap (30) - BKM Siap dan Pemerintah Kabupaten/Kota sangat Siap (35) - BKM dan Pemerintah Kabupaten/Kota sangat Siap (40) B. Proses Perangkingan hasil penilaian proposasl seleksi PLPBK a. Kelurahan / Desa yang nilaianya 65 atau lebih besar dinyatakan lulus dan apabila dibawah 65 dinyatakan tidak lulus b. Bila dalam satu Kabupaten/Kota memiliki lebih dari 1 Kelurahan yang lulus seleksi, maka dilakukan perankingan oleh Tim Seleksi Kabupaten/Kota (Usulan dari Kabupaten Sumenep tidak ada penilaian proposal dari Tim Seleksi Kabupaten Sumenep sehingga pe-rangkingan berdasarkan nilai proposal tidak dicantumkan) c. Tim Seleksi Provinsi melakukan verifikasi terhadap hasil seleksi Kabupaten/Kota dan melakukan perankingan di tingkat provinsi d. Melakukan pengisian formulir perangkingan yang diisi dan disyahkan oleh Tim Seleksi Provinsi Adapun dari penilaian diatas 42 Kelurahan/Desa dinyatakan lulus. Demikian Berita acara ini dibuat sebagai bahan selanjutnya. Ketua Tim Seleksi Provinsi Klarifikasi untuk BKM MAWAR Desa Kebunan Kabupaten Sumenep : 1. Berdasarkan penilaian tingkat Kabupaten, Sumenep termasuk Kabupaten yang layak 2. Berdasarkan penilaian Kelurahan/Desa yang layak atas 5 indikator penilaian, BKM MAWAR Desa Kebunan Kabupaten Sumenep layak 3. Berdasarkan penilaian proposal BKM MAWAR Desa Kebunan Kabupaten Sumenep tidak layak karena nilainnya dibawah 65, yang merupakan nilai batas kelulusan suatu proposal, 4. Proposal BKM MAWAR Desa Kebunan Kabupaten Sumenep kurang/lemah di Bab 2 (Karakteristik Typologi dan Geografis wilayah) dan Bab 3 (Gagasan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan) adapun untuk rinciannya sebagai berikut : 1. Karakteristik typologi dan geografis wilayah • Tidak dilengkapi peta tematik • Foto-foto wilayah atau kegiatan yang sudah dilakukan • Ada kesamaan karakteristik wilayah dengan Desa lainnya, sehingga laporan yang dibuat terkesan copy paste 2. Gagasan pengembangan sosial, ekonomi dan lingkungan • Usulan yang disampaikan kurang menggambarkan permasalahan permukiman, dimana rumah tidak layak huni tidak disampaikan kondisi dan jumlahnya berapa • Gagasan untuk sosial tidak bisa menyampaikan perubahan seperti apa yang di inginkan masyarakat Desa Kebunan Kabupaten Sumenep • Karakteristik potensi ekonomi kuranng jelas, arah perkembangan yang diinginkan seperti apa • Karakteristik permasalahan tentang pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh” kurang jelas. Catatan klarifikasi Statment Abdul Ghafur : 1. Masih ada BKM-BKM terbaik di JATIM bahkan masuk juara di lomba BKM tingkat propinsi JATIM tidak mendapatkan PLPBK dikarenakan KK miskin dibawah 25 % 2. Banyak BKM yang nilai proposal-nya baik diatas 65 yaitu kisaran 90, tetapi tidak mendapatkan PLPBK karena KK miskin dibawah 25 % 3. Tidak benar kalau dari awal 2 lokasi yang dicurigai Bapak Abdul Ghafur sudah di ploting akan jadi pemenang sebelum dilakukan seleksi di tingkat propinsi, memang setelah dilakukan penilaian ditingkat propinsi Desa/Kelurahan yang layak berjumlah 42 Desa/Kelurahan yang menjadi usulan Tim Seleksi Propinsi JATIM ke pusat di share kemasing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam, PPM-PNPM Mandiri Perkotaan