permintaan audit

Jan 27,2013
salam revormasi..... bolehkah saya minta agar BKM dan KSM di wilayah saya untuk diaudit? alasan saya adalah adanya DUGAN penyelewengan angaran dana bkm priode 2009-2012 kami juga sudah melakukan Audit Internal dari situ kami menemukan nota yang tandatangganya dipalsukan yang setelah kami keroscek kepada orangnya mereka tidak pernah merasa tanda tanggan kami juga sudah meminta untuk di adakanya musawarah luarbiasa tetapi tidak ada tanggapan samasekali baik kepala desa ataupun anggota bkm periode 2009-2012 dan faskel. mereka hanya menebar janji palsu dan ironisnya pas waktu rwt tidak adanya lPJ dari bkm 2009-2012 PADAHAL INI SUDAH MELANGGAR UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN PUBLIK NO 14 TAHUN 2008. dan yang datang pada waktu rwt hanya ada perwakilan saja baik dari kepala desa dan bkm periode2009-2012 saya juga minta agar pengucuran dana bkm sekarang untuk dipending dulu sebelum adanya audit dari PNPM mandiri perkotaan pusat saya mohon untuk secepatnya melakukn audit karna ini menyangkut harkat martabat orang banyak........ salam..... nb: DIAM TERTINDAS ATAU MATI MELAWAN:mad

Tanggapan 1

Posted by |Jan 28, 2013|
  1. alamatnya adalah desa mojoduwur kecamatan mojowarno kab jombang provinsi jawa timur

Tanggapan 2

Posted by |Jan 29, 2013|
  1. Kepada Yth, Rekan Maftuh MJ Di Tempat Terima kasih telah menggunakan media pengaduan on-line. Untuk diketahui, di dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, program ini sebenarnya telah menerapkan a.l : 1. Audit Eksternal : yaitu audit yg dilakukan oleh auditor independen setiap akhir tahun buku 2. Audit Internal : dilakukan melalui mekanisme review partisipatif yg diharapkan melibatkan masyarakat setempat yg diantaranya melalui review keuangan dan kemudian pd bln Desember dilaksanakan Rembug Warga Tahunan (RWT), dimana RWT adalah forum Laporan Pertanggungjawaban dan juga penetapan program untuk tahun berikutnya) Bilamana hal ini tidak terjadi, maka masyarakat berhak menanyakan kepada BKM ybs dan Fasilitator Kelurahan. Termasuk bila ingin mengajukan permohonan audit untuk BKM bersangkutan bilamana sistem diatas tidak berjalan atau kurang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam, PPM-PNPM Mandiri Perkotaan

Tanggapan 3

Posted by |Jan 29, 2013|
  1. ketika semua cuci tanggan saya harus lapor kemana lagi ini? masarakat semua kebinggungan dan tidak berani melapor kemana2.

Tanggapan 4

Posted by |Feb 5, 2013|
  1. Kepada Yth, Rekan Maftuh MJ di Tempat Terima kasih telah menggunakan media pengaduan on-line. Bersama ini kami lampirkan hasil klarifikasi dari Koordinator Kabupaten Jombang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam, PPM-PNPM Mandiri Perkotaan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lampiran Klarifikasi :

    ==> Klik di sini guna memperjelas informasi <==

Tanggapan 5

Posted by |Feb 21, 2013|
  1. apakah ini boleh saya bawa ke ranah hukum karna bukti sudah lengkap trimakasih

Tanggapan 6

Posted by |Feb 22, 2013|
  1. Kepada Yth, Rekan Maftuh Mj Di tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. Sdr. Maftuh dalam menyelesaikan sengketa ada pilihan hukum yang dapat dilakukan, yaitu: 1) melalui litigasi (pengadilan), dan 2) Non litigasi (di luar pengadilan). Non litigasi, dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10). Penyelesaian melalui cara ini tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Sedangkan litigasi, ada proses/tahapan yang harus dilakukan (dapat lihat di sini: http://www.pnpm-perkotaan.org/ppm/files/pdf/juklak/kasus_pidana_perdata.pdf), dalam penyelesain melalui cara ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, kami selalu menyarankan dan menghimbau agar penyelesaian sengketa yang terjadi mengedepankan penyelesaian melalui non litigasi (di luar pengadilan) melalui musyawarah dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Jalur litigasi dilakukan bila semua upaya penyelesaian sengketa melalui non litigasi menemui jalan buntu (dalam PNPM Mandiri Perkotaan hal ini merupakan langkah terakhir). Kami yakin dan percaya bahwa permasalahan yang terjadi di Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kab Jombang Provinsi Jawa Timur dapat diselesaikan bila ada niat baik dari pelaku terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalam PPM PNPM Mandiri Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.