antara faskel,koorkot ,jokow

Wahyudin,ST Jan 28,2013
sudah jelas terpampang didepan mata contoh pemimpin yg baik salah satunya JOKOPWI,mestinya sebagai faskel maupun koorkot sedikit banyak contohlah jokowi bukan hanya duduk duduk dikantor karena katanya pnpm pro poor, apa yaa hanya duduk saja penyimpangan penyimpangan yg dilakukan oleh UPK bisa diketahui dan selesai,apalagi setiap ada kekosongan faskel hanya diisi oleh orang kelompoknya koorkotnya yang ternyata setelah jadi faskel nggak pernah kelapangan, mau dibawa kemana pnpm kabupaten kediri. saya kira TL jatim salah orang dalam menempatkan koorkot kediri, kalau hanya dikantor dan membawa orang-2 nya untuk masuk faskel lebih baik cari TUKANG PARKIR AJA PAK. mau dibawa kemana PNPM mp kita

Tanggapan 1

Posted by |Feb 4, 2013|
  1. Kepada Yth, Rekan Nono Jindul Di Tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. Mohon maaf atas keterlambatan merespon pengaduan Sdr. Untuk diketahui, - Pengendalian terhadap kinerja dan akuntabilitas UPK dapat dilakukan oleh : • Dewan Pengurus UPK • BKM / LKM • Masyarakat • Kelompok Peduli • Relawan Desa/Kelurahan • Pemerintah Daerah / Kelurahan • Fasilitator / Konsultan - Keberadaan konsultan bersifat sementara, sehingga secara sistemik dan dan penuh kesadaran pengendalian terhadap UPK yang diamanahi mengelola dana perguliran untuk warga miskin harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pengendalian UPK dan dana bergulir merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab semua komponen masyarakat terhadap persoalan kemiskinan disekitarnya - Kinerja Fasilitator dikendalikan oleh tim Korkot, dimana Fasilitator telah dibekali dengan tugas pokok dan fungsi nya mendampingi masyarakat dengan target-target tertentu,: tingkat kehadiran, pemahaman substantif masyarakat yang didampingi, serta proses siklus yang harus terealisasi di masyarakat, oleh karenanya banyak variabel ang dipakai dalam menilai kinerja Fasilitator - Pengaduan Sdr tentunya menjadi feedback bagi tim Korkot, tim OSP dan tim KMP untuk mengendalikan tim Faskel dengan lebih baik Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat Salam, PPM-PNPM Mandiri Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.