P2KP KEDIRI : I LOVE YOU

Feb 23,2013
KETIKA PPM SEPERTI MONO PANTUN Oleh : Pemerhati P2KP Kab. Kediri Dua minggu yang lalu iseng-iseng membuka www.p2kp.org untuk melihat perkembangan dan update berita tentang p2kp yang dulu pernah menjadi relawan di dalamnya. Pertama yang saya buka tentu mimbar bebas karena biasa di mimbar bebas itu seluruh civitas p2kp menumpahkan uneg-uneg; kekesalan, keberhasilan, pencari kerja, keluhan sampai berita dukapun ada. Dan sesuai dugaan tidak ada yang menarik karena bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa para jebolan “perguruan tinggi”, dan masalah yang dibahas dari tahun 2007 sampai sekarang hampir mirip-mirip sama level dan kualitasnya. Ketika mengalihkan sorot mouse ke PPM dan saya memilih PPM online ada beberapa judul PPM yang menarik untuk saya buka : 1. Buat TL KMW Jatim 2. Yang Mulia Koorkot Kediri, 3. Kookot, Faskel dan Jokowi (2 edisi), 4. Apa Kabar PNPM Kec. Ngadiluwih, ( yang dipublishkan oleh Mas/Mbak/Bpk/Ibu Nono Jindul dan Adit-adit – yang setelah membaca surat klarifikasi Koorkot Kediri yang di lampirkan di web diindikasikan orang yang sama). Tapi yang menjadi perhatian bukan masalah yang menjadi tema PPM online yang ditulis dan klarifikasi yang diberikan oleh pejabat berwenang, tetapi “Bagaimana PPM digunakan secara bijak -- tidak pembenaran semu dan by data” . Sehingga PPM tidak seperti mono pantun, seakan-akan yang memberikan PPM dan menjawab PPM klarifikasinya sudah mengalahkan kedasyatan pantun WS. Rendra. Jreng... jreng.... Ok, kita langsung ke bahasan yang inti ya : 1. Jreng... jreng... Perihal Mas/Mbak/Bpk/Ibu Nono Jindul dan Adit-adit memberikan PPM online walaupun by datanya perlu --- apalagi menggunakan simbol pemerintah desa seperti Kades desa tertentu. Tapi patut diacungi jempol bisa jadi kegelisahan pada PPM tersebut adalah kumpulan dari perasaan hati mantan relawan/faskel yang terpendam karena melihat PNPM P2KP dengan berbagai kebijakan yang silih berganti menjadikan prinsip yang dulu pernah dipunyainya berbeda dengan kondisi sekarang. 2. Jreng... jreng... Perihal kinerja Faskel, tentu Koorkot mempunyai tolok ukur untuk menilai Faskel di lapangan --- inilah yang perlu diperhatikan lagi. Tentu Koorkot menilai Faskel tidak hanya dari proaktifnya faskel di lapangan dalam hal pendampingan, tetapi dari segi out put capaian kerja juga. Kata sumber yang bisa dipercaya yang pernah bercerita perihal diperpanjang atau tidaknya seorang Faskel adalah kemajuan di desa dampingan perihal kegiatan sosial, lingkungan, ekonomi dan capaian kegiatan masyarakat lainnya yang dilaporkan ke Kantor dalam bentuk angka dan tanggal penyelesaian --- berarti penilaian itu bisa objektif bisa subjektif --- lebih lanjut bisa karena keakraban; kinerjanya jelek, biasa, tapi kalau sudah akrab dengan Koorkot mau dikata apa. Penilaian terakhir inilah yang mungkin dikritisisi oleh Mas/Mbak/Bpk/Ibu Nono Jindul dan Adit-adit, melihat Faskel lama atau baru di desa dampingan---kecamatannya-- dengan kinerja yang biasa, minim-kurang, sering di posko saja, jarang ke desa bersosialisasi dengan pemdes-masyarakat, tetapi faskel tersebut tetap dipertahankan. Disini tolak ukur keberhasilan faskel antara relawan/masyarakat desa dan Koorkot menjadi subjektif. Faskel yang rajin kirim capaian kegiatan masyarakat ke kantor tetapi kondisi di desa belum/tidak dilakukan tentu menjadi persoalan. Berarti penilaiannya bukan keberhasilan dalam pendampingan tetapi dari seringnya mengirimkan capaian lapang melalui angka dan tanggal yang tepat waktu, --- yang menjadi memperburuk citra bagi Koorkot, berdasarkan keterangan sumber terpercaya--- teman-teman faskel yang tidak / jarang / terlambat kirim capaian ke kantor, dan dikarenakan Koorkot di kejar target capaian kegiatan di lapangan --- akhirnya melakukan take over manipulasi data yang dikirimkan ke atasan propinsi dan jakarta tapi itu sudah menjadi rahasia umum. Lebih lanjut sumber : Untuk membuktikan hal tersebut sangat gampang, lihat kegiatan di lapang ada bukti tertulis tidak dengan data yang dikirim oleh koorkot -- kalau tidak !!!!!. Inilah sumber mala petaka selanjutnya. Lebih lanjut dari keterangan sumber: contoh kegiatan mayarakat, lingkungan, dan sosial kegiatan belum dilakukan, uangnya dibawa orang ini dan itu tapi laporan ke atasan propinsi dan jakarta + LPJ-nya sudah diselesaikan lebih dulu. Woooow kereeen ya PNPM-P2KP. Atasan yang ada di Propinsi dan Jakarta tentu melihat by data bukan by pendampingan karena mereka adalah tenaga ahli kantoran; kecepatan, keakuratan angka dan tanggal yang dikirim sesuai dengan permintaan. Dengan ketepatan – kecepatan pengiriman oleh Team Kabupaten ke atasan akhirnya dinilai menjadi anak manis – prestasi – dan layak untuk dilanjutkan promosi dan kontraknya. Apakah hal ini tidak melanggar atau surat kontraknya --- yaitu penipuan data, yang angka dan tanggal itu diotak-atik kemudian dilaporkan ke Propinsi dan Jakarta yang kemudian menjadi pijakan kebijakan masa depan PNPM-P2KP. 3. Jreng... jreng... Tentang klarifikasi yang dilakukan oleh Koorkot Kediri perihal PPM yang ada, kalau atasan dari propinsi dan Jakarta melihat sebagai klarifikasi sakti maka PPM itu adalah : 1. Mono pantun setelah diklarifikasi oleh pejabat PNPM-P2KP yang kena PPM gugur sudah – alias selesai, atau 2. Hasil klarifikasi PPM oleh Koorkot, atasannya; propinsi dan jakarta mencocokkan by data yang dipunyainya berdasarkan data yang dikirim oleh Koorkot secara berjenjang --- tapi saya menyakini yang pertama yang terjadi – menjadi bom waktu. (Kasihan deh lho yang berikan PPM; gempar di awal sayup-sayup hilang dengan sendirinya) Kalau masalah penilaian Personil faskel bisa dilihat dari matrik penilaian faskel yang dilaporkan secara berkala --- bagaimana grafik kinerja faskel; apakah mempunyai tren penilaian yang sama – alias copy-copy aja dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Berdasarkan sumber ; biasanya trik penilaiannya adalah ketika awal kontrak faskel dinilai kurang/datar-datar saja—kemudian beberapa bulan kedepan agak di naikkan ke level cukup – dan akhir kontrak dinaikkan ke level bagus. Kalau faskel dan Koorkot yang ditempatkan di suatu kabupaten sampai 2-3 tahun di wilayah tersebut tanpa ada pergantian personel, tetapi penilaiannya mirip-mirip yang saya jelaskan di atas --- maka kegelisahan Mas/Mbak/Bpk/Ibu Nono Jindul dan Adit-adit adalah benar adanya. Penilaian faskel / Koorkot tidak sungguhan --- subyektif. Trus sikap atasan gimana ya...??? 4. Jreng... jreng... Tentang permasalahan ekonomi bergulir yang menjadi PPM, dan membaca jawaban Koorkot perihal tunggakan ekonomi bergulir, dan beberapa alternatif pemecahan --- yang menarik berdasarkan jawaban Koorkot: Bupati Kediri telah menerbitkan surat ke Kecamatan, Kades atau pelaku P2KP di desa untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian secara berjenjang dalam hal tunggakan --- kalau dibaca sebagai mono pantun tentu hal tersebut menarik dan harus mendapatkan pujian bahkan applous --- Hore....! Koorkot PNPM-P2KP Kabupaten Kediri bisa menembus pusat kekuasaan di daerah menyangkut kebijakan yang membebani program P2KP di Kabupaten Kediri sejak dulu yaitu Ekonomi bergulir yang macet dan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum. Eith... tunggu dulu memang upaya telah dilakukan, tapi apakah itu prestasi atau keharusan. Jawabannya jelas keharusan, bukan prestasi. Karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Koorkot dan Faskel sebagai tenaga ahli yang kompeten dengan sederet persyaratan ketat untuk menjadi --- yang digaji oleh uang negara untuk mendampingi/membantu mencari banyak solusi menyelesaikan masalah tersebut. Jadi untuk surat klarifikasi tersebut, propinsi dan Jakarta mohon dilihat dari grafik laporan yang telah diberikan Koorkot P2KP Kabupaten Kediri setiap bulan, semester atau tahunan. Apakah setelah surat Bupati tersebut 1/2 tahun diterbitkan adanya grafik yang menggembirakan atau malah grafik menyedihkan perihal kemacetan ekonomi bergulir di Kabupaten Kediri. Kalau grafik kemacetannya semakin berkurang di level kabupaten maka Mas/Mbak/Bpk/Ibu Nono Jindul dan Adit-adit dengan PPM-nya salah dan tidak bertanggung jawab, tetapi kalau kondisi kemacetan ekonomi bergulirnya terus memburuk berarti Mas/Mbak/Bpk/Ibu Nono Jindul dan Adit-adit tidak salah melakukan PPM. ( Jadi surat Bupati hanya dijadikan justifikasi/pembenaran yang bombastis untuk mengkounter PPM dah, dan atasan yang berada di propinsi n jakarta termakan : ini lho bukti langkah-langkah yang sudah diambil oleh Koorkot Kab. Kediri terhadap PPM, dan pengadu PPM harus tahu itu biar tidak melakukan PPM seenaknya ) – tapi di lapang gimana ya? berdasarkan sumber terpercaya setelah adanya surat Bupati tersebut tidak ada pergerakan/perkembangan perihal Kemacetan. Lha terus prestasinya dimana, hanya bantu surat doang ....? 5. Jreng... jreng... sekarang kembali ke pemahaman awal; kalau dengan adanya PPM yang diberikan Mas/Mbak/Bpk/Ibu Nono Jindul dan Adit-adit ; Koorkot dan Faskel Kabupaten Kediri “kebakaran jenggot”, tanggapi sambil minum es buah aja di pinggir jalan atau dimana -- sambil cekakak-cekikik + ngadem, tidak pake frustasi apalagi marah-marah, apalagi cari kawan IT untuk melacak siapa identitas asli pengirim PPM, dimana waktu upload PPM-nya, ID-nya menggunakan Warnet umum apa Modem pribadi/kantor--- itung-itung PPM seperti itu perlu dan harus, kalau perlu Koorkot menantang silahkan kirim PPM yang bobotnya 100% lebih berat gitu – sekalian “tarungnya”. Tidak urus siapa yang ngirim relawan, mantan faskel, pemerhati, setan, jin + prewangan sekalipun. Kami akan jawab dengan kinerja di tahun 2013 tidak hanya 100% tetapi 1.000%, sehingga Mas/Mbak/Bpk/Ibu Nono Jindul dan Adit-adit akan menyesal dan meminta maaf dengan PPM-nya itu dikemudian hari sambil ngesot-ngesot + lebaran tentunya. 6. Jreng...jreng...Memang PPM Mas/Mbak/Bpk/Ibu Nono Jindul dan Adit-adit bukan isu tunggal di www.p2kp.org dan saya menyakini, atasan pnpm-p2kp di propinsi dan jakarta tidak hanya konsen pada PPM yang dikirim oleh Mas/Mbak/Bpk/Ibu Nono Jindul dan Adit-adit tapi banyak PPM yang harus diklarifikasi. 7. Jreng..jreng... berikutnya... diperlukan kebijakan oleh atasan propinsi dan jakarta untuk menetapkan masa tugas personal terutama yang duduk di tingkatan kabupaten. Contoh Koorkot di suatu kabupaten maksimal 2-3 tahun tanpa pandang bulu dilakukan rotasi, hal tersebut untuk penyegaran dan meningkatkan mutu pada PNPM-P2KP di suatu wilayah dan teman-teman faskel yang ada di desa dampingan terus mendapatkan suplay nutrisi ilmu, kepemimpinan baru yang terus menerus. Kalau perlu secara jentel apabila ditingkatan kabupaten ditempatkan 2-3 tahun tidak memberikan sesuatu yang berarti di kabupaten tersebut --- Mundur dengan sendirinya karena 1000% malu, sebab yang dipertaruhkan bukan saja keahliannya tapi moralitas. Ini baru seru.... tapi berdasarkan berbagai sumber argumen yang terakhir di PNPM-P2KP gagal mundur; mimpi kaliiiiiiiii. 8. Jreng...jreng.., diperlukannya batasan personal untuk menduduki jabatan strategi di level kabupaten. Contoh menjabat 5 tahun sebagai Koorkot/Faskel harus diganti/penilaian ulang dengan personel baru sehingga ada kaderisasi... bisa dibayangkan seseorang menjabat sebagai Koorkot/Faskel sampai 5 tahun dengan jabatan yang sama masyarakat dapat apa dari kualitas dan kapabilitas yang monoton --- dan satwa sangka di mimbar bebas tentang ini dan itu bisa diminimalir. 9. Jreng....jreng... terakhir banget... memang keberhasilan PNPM-P2KP di suatu kabupaten tidak dibebankan pada Koorkot / Faskel. Relawan PNPM-P2KP harus ikut mensukseskan karena berdasarkan sumber program PNPM-P2KP ada batas akhir pendampingan. Tetapi sekali lagi Koorkot/Team Faskel adalah sasaran empuk/tembak yang subyektif --- karena dianggap bukan sekedar tenaga ahli/konsultan tapi juga Pelatih, yang dibayar mahal oleh uang negara untuk membantu merubah sesuatu dari 0 – ke kelas 1, 2, 3 --- tak terbatas. Kalau tidak bisa berarti PPM Mas/Mbak/Bpk/Ibu Nono Jindul dan Adit-adit jangan ditanggapi dengan emosional jabatan apalagi mengajak diskusi face to face any time and any where --- apakah kalau tidak diskusi face to face any time and any where memang tidak demokratis n tidak jentel ? Pesan singkat : Eit tunggu dulu...., Bisa saja Mas/Mbak/Bpk/Ibu Nono Jindul dan Adit-adit dengan PPM-nya di Web.p2kp.org bulan Januari dan Februari 2013 adalah babak 1. Siapa tahu setelah tunggu respon PPM-nya dilihat, dianalisa tanggapannya gimana : biasa, sedang, bombastis atau jawaban PPM-nya hanya menyenangkan atasannya saja. Kemudian Mas/Mbak/Bpk/Ibu Nono Jindul dan Adit-adit melanjutkan PPM ke babak 2 dengan memberikan data-data permasalahan, penyelewengan di lapang dengan data yang akurat meliputi dana Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi atau lainnya--- kan bisa menjadi pukulan telak Koorkot/ Faskel Kab. Kediri , bisa-bisa dilengserkan. Cari positifnya aja. 10. Mono Pantun PPM no... Bukti Nyata Yesss. 11. Tunggu dikomentar-komentar saya dilain waktu, kalau ada yang menarik untuk dikomentari. 12. Salam Indonesia, 23 Februari 2013

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.