Hampir 3 bulan tak di gajih

Feb 27,2013
Kepada Yang Terhormat Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Tempat. Kapan Gajih Fasilitator Kelurahan se-kalimantan selatan, OSP-6, yg berjumlah 157 orang dibayarkan? kami tidak mendapatkan hak kami hampir 3 bulan (Bulan Desember, Januari dan ini bulan Februari akan berakhir) tolong kejelasannya dan lebih prihatin.....padahal kami totalitas mendampingi masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.... Gajih oh gajih... i am die everyday waiting for you..... WasaLam :)

Tanggapan 1

Posted by |Mar 1, 2013|
  1. Kepada Yth, Rekan Muhammad Sultan Di Tempat Terima kasih telah menggunakan media pengaduan on-line. Untuk diketahui, mekanisme penggajian ada di Satker PBL Provinsi, dan untuk permasalahan ini TL Prov. Kalimantan Selatan sudah menjelaskan secara runtut kronologis pemrosesan gaji yang sampai saat ini juga masih tetap mendampingi proses tsb. Bersama ini kami copykan lagi klarifikasi dari TL Prov. Kalimantan Selatan : Re: Kapan gaji dibayar Denny Jauhari, 18 Februari 2013, jam 13:36:13 Asalam mualaikum,wr, wb, Apresiasi setingi-tingginya kepada teman-teman yang telah berpartisipasi pada forum yang berbahagia ini terkait dengan “Tragedi Gaji Desember” Korkot, Askot dan Tim Fasilitator OSP-6 Kalimantan Selatan. Sebelum kami menjelaskan perihal tersebut,kami sampaikan terkait kronologis dan mekanisme proses peng gajian yang selama ini menjadi prosedur dan ketetapan yang berlaku. Sesuai dengan Tupoksinya, Bantuan Teknis yang diberikan kepada Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan, yakni pengelolaan Administrasi kontrak Korkot/Askorkot dan Fasilitator dan administrasi pembayaran Gaji Korkot/Askorkot dan Fasilitator termasuk laporan penyerapan Dipa Satker untuk setiap bulannya. Dalam konteks ini kami selaku konsultan manajemen wilayah sesuai kesepakatan dengan Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan, Korkot dan Askot Mandiri untuk kelancaran dan dukungan proses tersebut, maka syarat kelengkapan gaji dan rekomendasi dari Korkot dan Askot Mandiri diwilayah tugas masing-masing kami terima pada setiap akhir bulan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dokumen dan surat rekomendasi gaji kami sampaikan ke Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan pada tanggal 1 setiap bulannya dan alhamdulilah pada tanggal 5 untuk setiap bulannya sudah masuk rekening. (Kecuali pada hari libur dan di luar hari kerja). Perlu kami sampaikan pula bahwa dokumen beserta SPM disampaikan ke KPPN oleh Petugas Pengantar SPM (Staff Satker) yang mempunyai “KIPS” dan apabila dipandang perlu atau ada sesuatu hal terkait dengan kelengkapan dokumen maka kewajiban Subprof Admin untuk mendampinginya. Hal ini kami sampaikan agar tidak terjadi Distorsi informasi dan semua pihak utuh memandang persoalan tersebut. Kemudian selanjutnya kami sampaikan ihwal terjadinya “Tragedi Gaji Desember” yang seharusnya menurut hemat kami tidak akan terjadi kalau ruang dan wilayah kerja yang selama ini bejalan dengan baik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Beberpa hal yang dapat kami sampaikan, sebagai berikut : 1.Sesuai surat edaran KPPN Banjarmasin menjelang akhir tahun di wajibkan Kuasa Pemegang Anggaran untuk meng amprah SPM-LS (Gaji) bulan desember paling lambat pada tanggal17 Desember 2012. Menyikapi hal tersebut maka kami pada tanggal 10 Desember 2012 mengajukan Surat rekomendasi Gaji Desember beserta dokumen ke Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan dengan dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). 2.Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2012 Subprof Admin mengajukan berkas pencairan Fixed Cost (Pelmas), dan informasi yang didapatkan dari staff Satker bahwa berkas Gaji Desember telah masuk ke KPPN dan SP2D baru dapat diambil pada tanggal 28 Desember 2012. 3.Pada tanggal 12 Desember 2012 Sesuai dengan prosedur dan ketetapan yang berlaku pembayaran gaji desember masuk rekening setelah kewajiban dapat terpenuhi, oleh karenanya sesuai kesepakatan dan persetujuan PPK, maka dilakukan pemblokiran rekening dan baru akan masuk rekening pada awal bulan januari dengan bersurat ke Bank Kalsel. 4.Mencermati dinamika dan persoalan yang terjadi dilapangan (Beberpa personil belum sempat menarik dana di rekening dan ke blokir), maka kami berkoordinasi dengan PPK untuk mendiskusikan perihal tersebut. Kesepakatannya maka melalui Korkot dan Askot Mandiri membuat pernyataan tertulis bahwa progress dan proses dilapangan tetap berjalan sesuai koridor. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa tidak semua Korkot dan Askot Mandiri berani membuat surat pernyataan dikarenakan kompleksitas di lapangan dan tentunya atas dasar surat pernyataan yang kami terimak maka pemblokiran rekening di buka. 5.Pada tanggal 19 Desember 2012 berdasarkan hasil pemantauan dan konfirmasi Gaji bulan desember belum masuk rekening, maka Subprof Admin berkoordinasi ke Staff Satker untuk menyampaikan perihal tersebut. Pernyataan yang kami terima bahwa di KPPN load pekerjaan sedang tinggi dan SP2D baru dapat diambil tanggal 28 Desember 2012. 6.Pada tanggal 3 Januari 2013 Staff Satker menghubungi Subprof Admin dan menyampaikan bahwa SP2D telah terbit, akan tetapi setelah dicermati SP2D gaji Desember 2012 tidak ada. Setelah ditelusuri berkas gaji Desember terselip di meja Pejabat SPM. 7.Menyikapi hal tersebut maka kami pada tanggal 4 Januari 2013 bersama PPK, Staff Satker dan Subprof Admin berkooordinasi dan mencari solusi ke KPPN Banjarmasin dan diterima Kepala Seksi KPPN. Hasil dari koordinasi tersebut bahwa pada prinsipnya bersedia mencairkan gaji desember dengan opsi menggunakan DIPA - TA 2012 atau DIPA - TA 2013 dengan melakukan Revisi DIPA pada lampiran hal 4 (empat) atas perintah dari Kanwil Perbendaharaan. Berangkat dari hal tersebut maka kami menghadap ke Kanwil Perbendaharaan dan diterima Kepala Seksi Kanwil Perbendaharaan. Penjelasan yang kami terima bahwa sesuai surat edaran bersama closing pencairan tanggal 27 Desember 2012 dan berlaku untuk semua Kuasa Pemegang Anggaran. Kanwil Perbendaharaan Banjarmasin menyarankan untuk menyampaikan persoalan tersebut ke Kementrian PU dengan harapan dikoordinasikan ke Dirjen Perbendaharaan. 8.Berdasarkan hal tersebut diatas, PPK berkoordinasi ke Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum. Pada tanggal 10 Januari diterbitkan Surat Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan No. 663.12/07/PBL.KS/2013 Perihal : Keterlambatan Gaji Faskel Bulan Desember 2012 akibat ke khilafan petugas, sehingga SPM tidak tersampaikan ke KPPN. Salah satu butir dari surat tersebut pembayaran Gaji Desember menggunakan DIPA TA 2013 dengan melakukan revisi DIPA/RKAKL yang diperkirakan selesai pada akhir bulan januari 2013. 9.Pada tanggal 28 Januari 2013 Subprof Admin mengajukan berkas dokumen Gaji ke Satker, akan tetapi revisi DIPA belum terbit, sehingga konsekuensinya tidak dapat mencairkan gaji Desember 2012. Berkaitan dengan hal tersebut maka kami bersama Subprof Admin pada tanggal 29 Januari berkoordinasi ke Satker untuk menyikapi hal tersebut. Hasil dari koordinasi disepakati dilakukan pembayaran Gaji bulan januari 2013 terlebih dahulu sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa SK Satker Tahun 2012 tetap berlaku. 10.Proses dan upaya yang kami lakukan untuk percepatan pembayaran gaji januari 2013 terbentur dengan keberangkatan Bendahara Satker melakukan Ibadah Umroh. Perlu kami jelaskan disini bahwa terkait dengan Tahun Anggaran 2013 terjadi perubahan di rekening Induk Satker, data Speciment pejabat yang menandatangani pencairan dan pejabat pengantar SPM (KIPS) masih dalam proses. 11.Pada tanggal 12 dan 13 Februarii upaya yang dilakukan Subprof Admin bersama Staff Satker melakukan entry data ke Aplikasi SPM akan tetapi terjadi permasalahan pada Aplikasi SPM, dimana tidak dapat merekam dan telah dilakukan koordinasi dengan KPPN untuk perbaikan Aplikasi tersebut. 12.Pada tanggal 14 dan 15 Februari terjadi permasalahan kembali di Aplikasi SPM dimana daftar lampiran di SPM tidak dapat diinput. Kemudian ditindaklanjuti oleh Staff Satker dan Suproff Admin ke KPPN bahwa untuk aplikasi tersebut Data Kontrak harus di entry satu persatu dengan satu SPM untuk setiap personil dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk status tanggal 18 Februari 2013 dalam proses entry data kontrak personil ke aplikasi SPM. Demikian beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya keterlambatan Gaji di wilayah OSP-6 Provinsi Kalimantan Selatan dan upaya-upaya yang telah kami lakukan. Hal ini kami sampaikan agar tidak terjadi bias informasi. Akhir kata seperti yang kami sampaikan pada Konsolidasi Tingkat Provinsi pada tanggal 13 February 2013 yang dihadiri oleh Korkot, Askot Mandiri dan Askot Community Development bahwa kami siap memediasi pertemuan dengan Satker apabila hal tersebut di kehendaki. Wasalam mualikum wr, wb, Deni Jauhari Team Leader Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam, PPM-PNPM Mandiri Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.