SEGERA DISELESAIKANM

Mar 22,2013
Jl. Raya Pamulang Telp. 021-74718378 Nomor : 13/MT/III/2013 Tangerang Selatan, 15 Maret 2013 Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Kode Etik Fasilitator Kepada Yth, Satuan Kerja Cq. Kepala BPMP-KB Kota Tangerang Selatan di – Tangerang Selatan Dengan Hormat, Menindaklanjuti Hasil Pengaduan dari Masyarakat – Masyarakat baik secara lisan mapun non lisan yang mendapatkan bantuan dana PNPM-MPd di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten. Maka, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut (poin per poin dengan bukti bukti autentik) agar segera ditindaklanjuti. Untuk lebih jelasnya, pihak Satuan Kerja Kota Tangerang Selatan dengan didampingi oleh Satuan Kerja Propinsi Banten dan Satuan Kerja Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dapat menanyakan langsung ke para pelaku tingkat kecamatan (UPK, BKAD, PjOK, PL, TV), tingkat kelurahan (TPK, KPMD). Sebab, Satuan Kerja dari Tingkat Kota sampai tingkat Pusat adalah lembaga netral. Adapun point-point yang berhubungan dengan Kode Etik Fasilitator yang akan kami sampaikan sebagai berikut: 1. Menerima apapun dari pihak manapun (dari UPK) Sebagai hadiah, kompensasi, tanda terima kasih, atau apapun namanya dalam kaitannya dengan profesi sebagai fasilitator 2. Bertindak sebagai suplier, menunjuk salah satu suplier, atau berfungsi sebagai perantara 3. Mengambil keputusan, memberi saran, atau melakukan tindakan apapun yang merugikan masyarakat 4. Dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan 5. Memberi saran yang merugikan masyarakat. FasKeu Kota Tangeang Selatan (Endah) menginstruksikan kepada FK dan UPK, agar dana DOK digunakan untuk menutupi tunggakan tunggakan SPP. Kami mendengar ketika kami ada di kantor UPK. Ini adalah salah satu pelanggaran kode etik. Ini sangat merugikan masyarakat, yang seharusnya dana tersebut untuk meningkatkan kapasitas masyarakat kami 6. Mengambil keputusan, melakukan negosiasi, melakukan kompromi, memberi saran, atau melakukan tindakan apapun yang merugikan masyarakat Di Kecamatan Ciputat Timur telah melaksanakan MAD Pemilihan Ketua UPK dan telah ditetapkannya Ketua UPK Terpilih (BA dan Absen diarsipkan di UPK). Fasilitator mencalonkan seseorang untuk menjadi Ketua UPK, tetapi kalah dalam pemilihan. Ini menyebabkan Fasilitator sangat kecewa dan sedih. Dan telah mengungkapkan bahwa MAD Pemilihan Ketua UPK tidak sah dan harus di ulang. Ini harus segera disikapi oleh jalur Pemerintah, bukan jalur Konsultan. Sebab Konsultan tidak independent. 7. Menerima apapun dari pihak manapun dengan tujuan: Sebagai hadiah, kompensasi, komisi, tanda terima kasih, atau apapun namanya dalam kaitannya dengan profesi sebagai fasilitator Baik Fasilitator Kecamatan, maupun Fasilitator Kota/Kab, bahkan Fasilitator Propinsi, jika datang ke lokasi kecamatan (UPK) maupun ke lokasi kelurahan selalu menerima makan/minum, oleh oleh / bingkisan yang dibawa pulang. Ini dapat ditanyakan langsung ke seluruh lokasi di Banten. 8. Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok Fasilitator membuat laporan akhir dengan imbalan Jasa sampai 1 Juta Rupiah dengan mengatasnamakan BKAD 9. Melakukan pendampingan kepada masyarakat sesuai standar/ketentuan; konsistensi mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku FK Ciputat Timur tidak pernah melakukan pendampingan kepada UPK, tetapi UPK yang memberikan pendampingan terhadap FK, Karena FK tidak bisa membuat laporan laporan. Kami sebagai Masyarakat Kota Tangerang Selatan sangat kecewa kepada seluruh Fasilitator yang ditugaskan di tempat kami. Seharusnya Fasilitaor bertugas sebagai pembimbing dan pembina bukan membuat sebuah konflik yang ada di lokasi tempat tinggal kami. Demikian Surat Pelaporan ini kami sampaikan, Kepada seluruh pihak yang terkait harap segera ditindaklanjuti. Hormat Kami, Masyarakat Tangerang Selatan Tembusan : 1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 2. Yth. Direktur Jenderal PMD 3. Yth. Team Leader Konsultan Manajemen Nasional, Jakarta 4. Yth. Gubernur Banten 5. Yth. Satuan Kerja Popinsi Banten 6. Yth. Team Leader Konsultan Manajemen Regional III, Jakarta 7. Yth. Walikota Tangerang Selatan 8. Yth. Satuan Kerja Kota Tangerang Selatan 9. Fasilitator Kota Tangerang Selatan 10. Camat (Setu, Ciputat Timur, Serpong Utara) 11. PjOK (Setu, Ciputat Timur, Serpong Utara) 12. UPK (Setu, Ciputat Timur, Serpong Utara) 13. Lurah (Setu, Ciputat Timur, Serpong Utara) 14. TPK dan PKMD (Setu, Ciputat Timur, Serpong Utara) 15. Arsip

Tanggapan 1

Posted by |Mar 22, 2013|
  1. Kepada Yth, Rekan Masyarakat Tangsel di Tempat Terima kasih telah menggunakan media pengaduan on-line. Setelah kami cek di Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri T.A 2012, lokasi Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten , masuk lokasi PNPM Mandiri Perdesaan. Silahkan Sdr menghubungi media pengaduan PNPM-Mandiri Perdesaan di : SMS : 085710301234 - Telepon : 021 7988940 / 021 79988918 / 021 70417954 - Fax : 021 7874712 - Email : pengaduan@pnpm-perdesaan.org atau pengaduan@nmc.ppk.or.id - Website : www.pnpm-perdesaan.org - Surat : Komp. Bungur Indah no. 1, Jln. Bungur, Kemang Utara – Jakarta Selatan - 12730 Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Salam, PPM-PNPM Mandiri Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.