PEMILIHAN BKM KEL. TIPULU

Mar 27,2013
Assalamu Alaikum Wr Wb... Mengawali pengaduan kami yang sifatnya hampir merupakan sebuah pertanyaan yang menurut kami sangat membutuhkan tanggapan dan kejelasan sesegera mungkin, pertama tama,,marilah kita tak henti hentinya memanjatkan Puji dan Syukur atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena tentunya atas Rahmat dan HidayahNya kita semua masih diberikan kekuatan untuk bekerja dengan niat Ikhlas membantu meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang kurang beruntung untuk keluar dari masalah kemiskinan,yang mana ini adalah merupakan salah satu tujuan dari terselenggaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Beberapa waktu lalu di Kelurahan kami tepatnya KELURAHAN TIPULU KECAMATAN KENDARI BARAT KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA telah diadakan Pemilihan BKM OTIPULU JAYA karena kepengurusan BKM menurut AD/ART telah habis masa baktinya. Pemilihan BKM dimulai dari Pembentukan Panitia dan Pokja-Pokja Pada hari Jumat Tanggal 1 Februari 2013, mulai dari Pokja yang menggodok AD/ART, Pokja yang menggodok Tata tertib Pemilihan, Pokja yang bekerja pada proses pemilihan sampai pada Pokja yang mengawasi jalannya Proses Pemilihan BKM yang tentunya difasilitasi oleh Pihak Pemerintah Kelurahan, Pengurus BKM lama dan masyarakat kel. Tipulu dan pihak fasilitator yang kemudian Panitia Pemilihan BKM dan Pokja – Pokja yang terbentuk di SK kan oleh Pemerintah Kelurahan Tipulu dan kemudian disusul dengan beberapa rapat – rapat pemantapan oleh panitia dan Pokja – Pokja. Pemilihan BKM dimulai dari pemilihan Tingkat RT yang mulai dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 12 Februari 2013 dimulai dari RT 01 sampai RT 14 yang berakhir pada Hari Kamis Tanggal 24 Februari 2013 yang di awasi oleh para RT/RW bersama masyarakat setempat dan memakan waktu yang cukup lama karena panitia harus selalu memperhitungkan waktu yang tepat agar tidak mengganggu kesibukan para RT dan masyarakat baik yang ingin mencalonkan diri menjadi pengurus BKM maupun masyarakat yang akan memilih dan yang terpenting adalah antusiasme masyarakat yang sangat tingggi untuk memilih orang orang yang dianggap mempunyai nilai nilai luhur untuk menanggulangi masalah kemiskinan di kel. Tipulu sehingga Proses Pemilihan BKM kali ini benar benar dirasakan sangat berbeda dengan Pemilihan BKM sebelumnya dan benar benar tersosialisasi dengan sangat baik, hal ini kami anggap sebagai sinyal sinyal yang sangat baik demi suksesnya Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Tipulu. Dari hasil pemilihan tingkat RT, terpilihlah 42 orang untuk maju pada pemilihan BKM tingkat kelurahan, yang mana setiap RT dari 14 RT yang ada di Kelurahan Tipulu menelorkan 3 orang utusan. Sebelum pemilihan tingkat kelurahan dilakukan, panitia pemilihan BKM melakukan pertemuan ulang guna membahas tata tertib pemilihan tingkat kelurahan. Dalam draft tata tertib pemilihan tersebut, selain mengacu dalam ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan, juga mengakomodir ketentuan lokal yang menjadi acuan pemilihan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya keinginan untuk meloloskan orang-orang tertentu dalam kepengurusan BKM dengan modus mengatur perolehan suara. Indikasi ini sudah terasa sejak pemilihan BKM tingkat RT dimana beberapa pihak yang mengantar undangan pemilihan untuk masyarakat sudah melakukan kampanye untuk memilih nama tertentu sehingga untuk mencegah kejadian tersebut terulang pada pemilihan BKM tingkat kelurahan, pokja pemilihan tata tertib memasukkan beberapa tambahan aturan main pemilihan. Pada saat Pemilihan tingkat kelurahan yang dihadiri oleh 42 orang utusan yang lolos pada pemilihan tingkat RT, panitia membagikan kepada seluruh peserta pemilihan BKM tata tertib pemilihan untuk dibahas yang kemudian dibacakan satu persatu oleh panitia untuk disepakati atau tidak oleh seluruh peserta. Satu persatu tata tertib dibacakan dan disetujui oleh peserta, namun pada saat tata tertib No. 4 dibacakan beberapa pihak yang disinyalir sudah membuat pengaturan perolehan suara, melakukan protes keras dan menyatakan tidak setuju dengan aturan tambahan tersebut, namun ada pula yang setuju dengan tata tertib tambahan tersebut. Karena alotnya pembahasan tata tertib tersebut, maka pada akhirnya panitia pemilihan mengadakan voting untuk menyetujui atau menolak aturan tambahan tersebut. Dalam proses voting, 24 orang menyatakan setuju dengan aturan tambahan tersebut dan 18 orang menolak aturan tambahan tersebut, diantara beberapa orang yang menolak aturan tambahan tersebut membuat keributan dan melakukan aksi walk out namun proses pemilihan tetap dilangsungkan dengan tetap mematuhi tata tertib yang sudah di setujui dan menyepakati secara mufakat untuk nama-nama lolos dari tingkat RT dan masih tetap berada di tempat pemilihan sebanyak 11 orang untuk menjadi anggota BKM Kelurahan Tipulu. Dalam proses pemilihan tersebut, pihak fasilitator kelurahan juga hadir namun tidak sempat memberikan penjelasan dan pengarahan tetapi proses pemilihan belum berakhir, fasilitator kelurahan meninggalkan tempat pemilihan tersebut. Beberapa hari kemudian dalam masa sanggah (7 hari), panitia pemilihan mengundang TL PNPM-MP Prov. Sultra, Korkot Kota Kendari dan pemerintah Kelurahan Tipulu untuk memberikan penjelasan mengenai proses pemilihan yang sudah dilakukan mengingat banyaknya isu yang beredar di masyarakat bahwa proses pemilihan tersebut dianggap tidak sah dan akan dilakukan proses pemilihan ulang. Oleh pihak korkot di jawab bahwa, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses pemilihan tersebut. Setelah masa sanggah selesai pihak Pemerintah Kelurahan Tipulu yang merupakan PJOK ditingkat kelurahan mengundang seluruh panitia pemilihan, utusan – utusan tingkat RT dan masyarakat yang terjaring pada Pemilihan BKM tingkat Kelurahan yang berjumlah 11 orang tersebut dan Fasilitator Kelurahan. Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan Tipulu tersebut menghasilkan keputusan bahwa proses pemilihan BKM tingkat kelurahan yang sudah dilalui adalah sah dengan tetap melengkapi anggotanya menjadi 13 orang dan segera diadakan pemilihan Koordinator. Setelah itu ditanda tanganilah Berita acara hasil Pemilihan BKM tingkat Kelurahan oleh Lurah Kelurahan Tipulu. Satu hari setelah penanda tanganan Berita Acara Pemilihan BKM dilakukanlah pertemuan untuk memilih Koordinator BKM Otipulu Jaya yang baru difasilitasi oleh Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh Fasilitator Kelurahan. Setelah Koordinator BKM Otipulu Jaya terpilih pihak Fasilitator memberikan penjelasan – penjelasan tentang tugas – tugas apa yang harus dilakukan oleh pengurus BKM baru kedepannya. Namun rupanya permasalahan belum selesai juga, beberapa hari kemudian fasilitator kelurahan menelepon panitia pemilihan dengan mengatakan bahwa pemilihan tersebut dianggap tidak sah oleh Konsultan Manajemen Pusat dan harus diadakan pemilihan BKM ulang karena proses pemilihan ini tidak dapat terinput dalam data SIM. Yang menjadi pertanyaan oleh panitia pemilihan dan masyarakat Kelurahan Tipulu : 1. Apakah proses pemilihan tersebut harus di ulang hanya karena tidak terinput dalam data SIM dengan mengabaikan kesepakatan masyarakat yang diputuskan melalui suatu musyawarah dan proses pemilihan yang sangat panjang yang sudah terlewati mulai dari tingkat RT sampai pada ke tingkat Kelurahan dan sangat banyak menyita waktu, tenaga dan biaya. Dari permasalahan ini, kami masyarakat Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara meminta tanggapan secepatnya dari Konsultan Manajemen Pusat PNPM-MP agar permasalahan ini cepat selesai dan tidak terkatung katung. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih..Wassalam..

Tanggapan 1

Posted by |Apr 1, 2013|
  1. Kepada Yth, Rekan Masyarakat Tipulu di Tempat Terima kasih telah menggunakan media pengaduan on-line. Bersama ini kami copy kan hasil kalrifikasi, yg berkenaan dengan pengaduan Sdr. Kepada Yth : TPM KMP di Tempat. Ass... Berikut ini saya kirimkan kutipan dari surat sanggahan masyarakat kelurahan Tipulu terkait pemilihan BKM Kel. Tipulu sebagai pembanding dari tulisan yang masuk pada Pengaduan On Line tanggal 27 Maret 2013 yl sbb: SURAT SANGGAHAN Kepada Yth, KORKOT Kendari PNPM-MP Di,- Tempat. Dengan Hormat, berdasarkan hasil kesepakatan yang dihadiri oleh RW, RT dan warga Masyarakat Kel. Tipulu yang dilaksanakan di rumah saudara Syaipullah, terlampir dalam daftar hadir menyanggah hasil pemilihan anggota BKM Kel. Tipulu yang dilaksanakan di Aula Kel. Tipulu tertanggal 12-03-2013. Dengan hasil sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Pemilihan anggota BKM yang dilakukan dianggap tidak korum (tidak mewakili aspirasi anggota masyarakat Kelurahan Tipulu). 2. Panitia Pelaksana dalam melakukan fungsinya tidak independen sebab melakukan intervensi sehingga sebagian peserta (anggota utusan RT) merasa diambil haknya dalam menjalankan tugasnya bahkan fasilitator kelurahan (ibu Rohani, S.Ag) tidak diberi kesempatan untuk berbicara guna memberikan masukan (juknis) kepada peserta agar pemilihan sesuai dan berjalan dengan baik. 3. Bentuk Intervensi pelaksanaan tatib ditingkat kelurahan antara lain poin 4 dan 5 yang diantaranya berbunyi "Wakil 3 orang utusan RT berembuk untuk mengutus 1 orang saja" sehingga anggota BKM tinggal di sepakati saja maksudnya ada keterwakilan disetiap RT. Sehingga mengakibatkan ; a. Keluar dari Juknis (Pedoman Pelaksanaan PNPM-MP) tentang tata cara pemilihan anggota BKM poin 7 berbunyi : "Utusan yang terpilih ditingkat RT kemudian di pilih ulang ditingkat Kelurahan" dan poin 8 berbunyi: "Tidak ada perwakilan karena anggota BKM dipilih berdasarkan Representasi Nilai bukan wakil golongan/kelompok/wilayah. b. Tidak mewakili 40% dari jumlah wajib pilih wilayah tersebut. c. Tidak bisa mengikuti keterwakilan perempuan 30% karena tinggal mengutus 1 orang saja disetiap RT 4. Koordinator yang terpilih (Usran. A) tidak benar kepesertaanya sebab dia mengikuti pencalonan di 2 RT yaitu : pemilihan di RT. 09 tidak terpilih lalu pindah di RT. 11 dan akhirnya terpilih. Demikian hasil sanggahan ini dibuat untuk dapat di sikapi dengan keputusan agar melakukan pemilihan ulang guna pelaksanaan PNPM-MP di Kelurahan Tipulu kedepan dapat berjalan dengan baik. Terima Kasih!!! Tipulu, 12 Maret 2013 Yang bersepakat, ttd Tembusan : - Lurah Tipulu - Fasilitator ______________________________________________________________________ Daftar Nama-Nama Yang Bersepakat : 1. WAIS MERONDA (RW. 07) 2. H. AHMAD. K (RW. 05) 3. HAMZAH. T (RT. 03) 4. KAHARUDDIN LIMPO (RT. 05) 5. QODRAT. A (MASYARAKAT) 6. RUSTAM (RT. 13) 7. ARIATI (MASYARAKAT) 8. DAHLAN SITUJU (WARGA) 9. ASWAD (MASYARAKAT) 10. SUPARMAN (MASYARAKAT) 11. BAHARUDDIN (KETUA RW. 04) 12. ANSAR (RW. 03) ______________________________________________________________________ LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN TIM KORKOT : 1. Tanggal 13 Maret 2013 ; Korkot, Askot Sosial (Ir. Sudirman), Ruhani. S.Ag (SF) dan 2 orang anggota TF mengadakan pertemuan dengan Lurah dan hasilnya adalah : a. Lurah akan memediasi antara warga yang pro dan yang kontra b. Kalau tidak sesuai aturan PNPM-MP tentang pemilu BKM maka akan diproses ulang 2. Tanggal 16 Maret 2013 (pukul 20.00 mlm) Korkot dan TL di undang untuk diskusi di rumah ketua Panitia (Asis Darise) dan dihadiri anggota BKM dan beberapa panitia. Yang kami lakukan bersama TL adalah : a. Saya selaku korkot memberikan penjelasan terkait substansi BKM, proses pemillu BKM serta larangan-larangan dalam proses pemilu BKM termasuk konsep program secara umum. b. Saya juga selaku korkot menjelaskan bahwa keberadaan saya dan TL tidak pada posisi mendukung kelompok si A atau si B, tetapi yang kami junjung tinggi adalah aturan program dengan harapan seluruh peserta juga adalah menjunjung tinggi aturan program bahwa BKM itu harus PEMILIHAN c. Sekitar pukul 21.30 mlm pak Lurah juga hadir ditempat diskusi tersebut dan beliau mengundang seluruh peserta termasuk yang kontra untuk hadir di kantor kelurahan pada 17 Maret 2013 untuk rapat pengambilan keputusan. d. Tanggal 17 Maret 2013 Rapat berlangsung di Kelurahan di fasilitasi Lurah dan turut dihadiri SF. Prediksi saya dan TL bahwa keputusan yang diambil adalah Berpijak pada aturan Program yaitu PEMILIHAN ANGGOTA BKM tingkat Kelurahan, ternyata keputusan yang diambil adalah semacam mengesahkan pengurus BKM yang ada sehingga tetap ditolak oleh warga. 3. Tanggal 18 Maret 2013 Askot Sosial (Ir. Sudirman) dan SF (Ruhani, S.Sg) saya utus untuk menemui lurah dan Ketua Panitia tetapi yang sempat ditemui hanya Lurah. Mereka berdua menyampaikan bahwa pengurus BKM tingkat kelurahan harus di lakukan melalui PEMILIHAN dan tidak yang lainnya. Tanggapan Lurah sesuai info dari Askot Sosial dan SF bahwa beliau terkesan tetap pada pendirian. 4. Berdasarkan informasi dari Askot Sosial dan SF kemudian beberapa masyarakat maka korkot berkesimpulan bahwa proses pemilu BKM tingkat Kelurahan Tipulu harus di ulang karena tidak dilakukan PEMILIHAN Karena tidak ada titik temu maka SF saya arahkan untuk berkoordinasi dengan PjOK kecamatan sedang saya melakukan koordinasi dengan Satker PIP Kota Kendari. Tanggal 25 Maret 2013, Satker PIP Kota Kendari melakukan komunikasi langsung dengan PjOK kecamatan agar seluruh proses harus SESUAI KETENTUAN PROGRAM. Saat ini masih terus dilakukan mediasi yang dilakukan oleh Camat, PjOK, Satker agar Lurah mau memfasilitasi Pemilu BKM tingkat Kelurahan. ______________________________________________________________________ TERKAIT TULISAN DI MEDIA ON LINE YANG MENYEBUT-NYEBUT KMP maka perlu saya informasikan bahwa : Tanggal 28 Maret 2013 pukul 11.50 WITA saya panggil khusus bu Rohani, S.Ag (SF) dan beliau mengatakan bahwa tidak pernah mengatakan bahwa tidak di setujui KMP seperti dalam tulisan tersebut. Yang beliau katakan pada Ketua Panitia adalah 1. kalau PEMILU ULANG BKM TKT. KELURAHAN TIPULU tidak dilakukan maka sampai kapanpun itu tetap melanggar aturan program, biar dilapor ke korkot, kmw bahkan ke kmp sekalipun itu tetap melanggar aturan. 2. Terkait data SIM, SF mengatakan bahwa kalau tidak dilakukan PEMILIHAN maka pasti tidak bisa kami input di data SIM karena pasti korkot akan meminta jumlah suara masing orang sehingga ybs terpilih menjadi anggota BKM. Demikian n wassalam.... SAIMUDIN

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.