Demi masyarakat

Jun 12,2013
Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam dan salam perubahan Permohonan maaf sepertinya hal pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nama saya Muryanto, saya seorang ketua RW di Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Ini merupakan sebuah pengaduan yang memang sengaja saya tulis berdasarkan kondisi riil di lapangan dan yang selama ini saya hadapi di wilayah saya sendiri berkaitan dengan realisasi program P2KP atau saat ini lebih kita kenal dengan sebutan PNPM Mandiri. Melihat sepak terjang yang selama ini terjadi dan dilakukan oleh oknum (saya lebih cenderung memakai kata oknum, karena saya yakin tidak semua anggotanya buruk) anggota BKM/PNPM di kelurahan saya sangat tidak patut untuk ditauladani, mengingat selama ini ada sesuatu yang sepertinya disembunyikan. Berikut beberapa pemaparan cerita yang saya berharap untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera; 1) TUNGGAKAN UPK MACET SEBESAR (+-) 135 JUTA Selama perjalanan kurun waktu lebih kurangnya 12 tahun sama sekali tidak ada tindak lanjut guna menangani permasalahan ini. Sedangkan tiap kali ada musyawarah pihak yang disalahkan selalu masyarakat sebagai sasaran. Namun dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dicermati sesuai dengan penelusuran saya, yaitu; a. Adanya indikasi ketika pencairan dulu terkesan tidak adil dari plafon yang sebenarnya dicanangkan (2,5 juta per KSM), ini dibuktikan dengan adanya LPJ dimana ada beberapa item yang tertulis disana itu besarnya melebihi plafon waktu itu (semisal 5 juta, 8 juta, bahkan sampai pada nilai 10 juta) b. Adanya indikasi bahwa ada beberapa peminjam itu hanya mengatasnamakan kepentingan pribadi dengan jalan menggunakan beberapa nama masyarakat untuk memperkuat adanya KSM. c. Adanya indikasi KKN terhadap pencairan pinjaman, terbukti adanya beberapa nilai pinjaman yang besarnya melebihi plafon yang sebenarnya, sebagai akibat dari kedekatan peminjam dengan pengurus (mungkin) dll d. Adanya indikasi campur tangan oknum mantan pengurus terdahulu pada saat ini, mungkin bermaksud untuk menutupi lembaran kelam masa lalu agar tidak terungkit (mungkin), ditambah keterlibatan Lurah yang mengenal dekat para oknum tersebut. Sebab terakhir dari Itwil sempat turun ke Kelurahan agar dapat menganalisis serta menemukan solusinya bermaksud menemui salah satu KSM sebagai sampel namun gagal karena dari Lurah tidak mengijinkan. 2. PENGENAAN POTONGAN 25% SAMPAI 15% SAAT MENERIMA BLM Pada tahun 2010 awal saya menjabat ketua RW dari oknum pengurus BKM memberlakukan potongan 25% pada setiap pencairan BLM UPL dengan dalih itu sebagai bentuk pengganti dari swadaya masyarakat yang tidak ada sehingga dipotong 25% dengan tidak ada pertanggungjawaban sama sekali dana potongan tersebut. Hal itu diperkuat pada tahun 2011 tempat saya mendapat pencairan BLM UPL sebesar 25 juta, namun saya dengan tegas menolak untuk dipotong dan berdebat panjang, yang imbasnya sampai sekarang saya diklaim sebagai ketua RW yang resek. 3. MENGEDEPANKAN HASIL DARIPADA PROSES BERKAITAN DENGAN REALISASI PROGRAM MASYARAKAT DAN AROGAN a.Menyingkirkan anggota yang tidak pro dengan para oknum, bisa dibuktikan dengan menemui beberapa mantan anggota yang sebetulnya justru memiliki pemikiran yang mengarah ke perubahan yang lebih baik, dengan tidak mengundang atau tidak menanggapi secara obyektif segala usulan dan pendapat saat musyawarah anggota BKM b.Pembuatan RPD yang terkesan otoriter dan tidak transparan (tidak melalui RWK/Redes) dan berimbas pada kemunculan program-program yang terkesan seenaknya sendiri serta gagal dalam pelaksanaannya (contoh: mesin komposting, mesin jahit, mesin percetakan, budidaya ikan lele) khusus budidaya ikan lele yang NILAINYA FANTASTIS SEBESAR 25.000.000,00 sangat kami sayangkan, karena tidak ditangani oleh ahlinya sehingga kesannya coba-coba, terlebih melihat beberapa anggota KSM yang diacuhkan/tidak dilibatkan sungguh kami sayangkan. aRTINYA PROGRAM TERSEBUT TIDAK TEPAT SASARAN, sebab penerima BLM Sosial produktif tersebut adalah orang kaya raya bukan warga yang masuk dalam daftar PS2. Lebih parahnya dari semua program tersebut tidak pernah ditempuh dengan adanya pembentukan RPD melalui Rembuk Warga Kelurahan atau mengedepankan musyawarah. 4. KEBERADAAN FASKEL YANG MANDUL Beberapa kali melakukan audensi dengan Faskel saya merasa justru mengalami kebingungan atas penjelasannya, karena berdasarkan teori dan implementasi itu sangat jauh terpautnya alias tidak ada singkronisasi. Sebab kami sangat berharap dengan adanya pertemuan dengan faskel semuanya semakin gamblang dan jelas, tapi yang terjadi sepertinya ada indikasi yang tidak selaras antara BKM dengan Faskel. Semisal sebuah prosedur yang salah harusnya Faskel berani mengatakan bahwa itu salah, tapi di Genuksari salah jadi betul dan betul menjadi salah. Komunikasi tersebut kami lakukan hingga tingkat askot tapi juga tidak ada tindakan yang berarti. 5. DUKUNGAN DARI APARATUR NEGARA YANG KURANG RESPONSIF DAN TERKESAN CUWEK DI TINGKAT KELURAHAN DAN KECAMATAN Sebagian teman-teman paguyuban RT/RW sering melakukan pengawalan kebijakan hingga dilevel kelurahan, bahkan bertemu dan rapat dengan pak Lurah pun kita lakukan, tapi terkesan dari pihak Lurah sendiri juga tebang pilih dan berat sebelah atau tidak mau menempatkan diri pada posisi mediator, terbukti justru statmen belia menambah keruh suasana. Karena ada indikasi kedekatan Lurah dengan Oknum mantan Anggota BKM yang dulu serta dibelakang layar oknum tersebut masih berkiprah. sempat beberapa kali audensi dengan Camat tapi sepertinya hasilnya juga nihil tidak ada perubahan sama sekali. KAMI BERPIKIR JIKA HAL INI DIBIARKAN TERUS MENERUS MAKA DARI SISI REALISASI PROGRAM MUNGKIN TIDAK ADA MASALAH, AKAN TETAPI DARI SISI SOSIAL MAKA AKAN MENIMBULKAN KONFLIK DAN KECEMBURUAN SEBAGAI AKIBAT DARI REALISASI BLM YANG TERKESAN MENGEDEPANKAN KELOMPOK DAN GOLONGAN, SEHINGGA MEMICU ADANYA POTENSI SALING MEMFITNAH ANTAR WILAYAH, PADAHAL SEMUA ITU ADA KARENA KEBERADAAN WARGA TIDAK MAMPU ATAU WARGA YANG MASUK DALAM DATABASE PS2. Dengan demikian kami mohon dengan sangat kepada pengurus pusat untuk dapat menindaklanjuti dan mengusut tuntas kasus ini agar nilai manfaat yang digembar-gemborkan untuk masyarakat dapat dinikmati oleh yang berhak serta menambah kesejahteraan masyarakat kurang mampu. sehingga nilai manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan betul-betul tercipta............ "KAMI SEGENAP ANGGOTA PAGUYUBAN RT/RW SANGAT MERINDUKAN PERUBAHAN" SERTA KAMI TUNGGU RESPONNYA...........................................:s

Tanggapan 1

Posted by |Jun 13, 2013|
  1. Kepada Yth, Rekan Muryanto Muryanto di Tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan online. Kami telah menyampaikan permasalahan ini kepada KMW. Prov. Jawa Tengah untuk meminta klarifikasi terkait pengaduan yang Sdr sampaikan dan kami akan menayangkan hasil klarifikasi dari OSP O5- Prov. Jawa Tengah, bila sudah ada tanggapannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Salam, PPM - PNPM Mandiri Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.