PROYEK PLPBK DI SIANTAR

agoez Nov 9,2013
Kejaksaan Didesak Usut Proyek PLPBK Di Siantar MEDAN, JAM 21.30 WIB Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar didesak mengusut proyek PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) di tiga kelurahan PNPM, yakni Kelurahan Nagapita, Banjar dan Bantan. Soalnya proyek bernilai Rp 1 miliar per kelurahan itu diduga sarat masalah dan sangat diragukan hasilnya. Tenaga ahli yang dikontrak untuk mendesain proyek tersebut harus diperiksa. Hal itu diucapkan Direktur Eksekutif Government Monitoring (GoMo), M Alinapiah Simbolon, kepada awak koran ini melalui seluler, Kamis (10/10) sekira jam 21.00 wib. "Proyek PLPBK di tiga kelurahan itu harus diusut karena sepengamatan saya sudah tak sesuai lagi dengan rencana awal. Jangan-jangan dananya pun sudah tak jelas lagi rimbanya," tandasnya. Bahkan, tambahnya, tenaga ahli yang dikontrak untuk merancang proyek tersebut terkesan tak bertanggung jawab. "Sebab menurut yang saya dengar, honor tenaga ahlinya sudah dibayar lunas sebesar Rp 25 juta, tapi pekerjaan belum selesai," jelasnya. Dia mendesak pihak kejaksaan segera turun ke lokasi dan mengecek seluruh proyek PLPBK yang dikelola oleh pengurus PNPM di tiga kelurahan tersebut. "Kuat dugaan proyek ini dikerjakan asal-asalan," ujarnya. Team Leader (TL) Konsultan Manajeman Wilayah (KMW) I Sumatera Utara, Estevanus Wolog, juga sependapat dengan Simbolon. Menurutnya, pihak kejaksaan perlu mengusut proyek PLPBK di tiga kelurahan tersebut. "Saya sangat setuju pihak kejaksaan turun tangan mengusut proyek PLPBK di tiga kelurahan tersebut," ujarnya baru-baru ini. Menurut Koordinator Kota (Koorkot) PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Siantar, yakni Burhanuddin Harahap, proyek PLPBK di tiga kelurahan itu saat ini masih berjalan. Di Kelurahan Nagapita, katanya, proyek yang dikerjakan berupa pembuatan parit dan pemasangan paving block di beberapa titik. Padahal sesuai rencana awal, proyek yang akan dibuat adalah sarana pemancingan dan permainan air (waterboom). Burhan menjelaskan, dana PLPBK di tiga kelurahan itu dikucurkan bertahap. Tahap awal untuk kegiatan perencanaan sebesar Rp 250 juta, dikucurkan akhir 2012. Tahap II sebesar Rp 600 juta untuk kegiatan fisik. "Sisanya yang Rp 250 juta nantinya juga untuk kegiatan fisik, tapi belum turun," ujarnya belum lama ini. Informasi yang didapat, tenaga ahli perencanaan dan pemasaran (TAPP) di Kelurahan Nagapita sudah lama menghilang padahal proyek masih baru berjalan. Bahkan, honornya sebesar Rp 25 juta sudah seluruhnya diambil. Kabarnya, TAPP yang menangani proyek PLPBK di Kelurahan Banjar juga bermasalah karena hingga kini belum menyelesaikan draft DED (Detil Engineering Design), yang menjadi rujukan seperti apa wujud proyek PLPBK yang akan dikerjakan. Menurut Burhan, pihaknya tidak berhak menghentikan proyek tersebut sekalipun bermasalah. "Kita cuma memfasilitasi saja. Kalau ada masalah yang tanggung jawab masyarakat yang mengerjakannya," ujarnya. Kepala Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Siantar, Kurnia, baru-baru ini mengatakan bahwa pihaknya tak punya tanggung jawab terhadap proyek PLPBK di tiga kelurahan itu. "Saya hanya memfasilitasi saja, tak ada tanggung saya di situ," ujarnya kepada awak koran ini per telepon.-

Tanggapan 1

Posted by |Nov 12, 2013|
  1. Yth. Rekan Jonathan di tempat Terima kasih telah menggunakan Media Pengaduan Online ini. terima kasih atas informasi yang telah disampaikan rekan Jonathan, masalah tersebut sedang dikoordinasikan dengan Unit Satuan Kerja PLPBK untuk dilakukan pemeriksaan ke lapangan. Demikian disampaikan, atas segala perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Salam, PPM-PNPM Mandiri Perkotaan

Tanggapan 2

Posted by |Dec 19, 2013|
  1. Yth. Jonathan di tempat Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan pihak KMW Propinsi Sumatera Utara, sebagai berikut : Menanggapi Pengaduan ini KMW-1 Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan Fasilitasi kepada Tim Koorkot dan BKM yang hasil kelarifikasinya sebagai berikut : 1.Perlu kami sampaikan Bahwa PLPBK bukan merupakan Program bersifat partisipatif sehingga hasil keputusan perencanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat juga melibatkan masyarakat Lokal dalam Pelaksanaanya. 2.Bahwa Benar Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TA PP) yang bernama Meyer Pangaribuan, ST. telah menerima honornya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan surat perjanjian kerja yang sudah disepakati, setelah pekerjaan selesai dan dan dibuktikan dengan ditandatanganinya Dokumen oleh tim teknis. (Lembar Pengesahan RPLP dan RTPLP terlampir). 3.Bahwa terkait dengan Pelaksaan kegitan lapangan (realisasi) tidak sesuai dengan perencanaan awal, BKM dan KSM sudah melakukannya berdasarkan hasil kesepakatan yang tertuang dalam RTPLP yang sudah ada. 4.Bahwa Mengenai pembuatan sarana pemancingan dan permainan air (water Boom) sebagaimana yang disampaikan si pengadu tidak sesuai dengan rencana awal, maka hal ini masuk didalam RPLP yang akan dipasarkan nantinya kepada pihak ketiga, pembiayaannya bukan dalam pelaksanaan fisik yang sudah dianggarkan dari Dana BLM tahap 2 dan tahap 3 sebesar Rp. 8500.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), BLM Fisik dianggarkan (BLM 2 dan 3 ) khusus untuk penataan kawasan lingkungan., 5.Bahwa semua kegiatan yang dilakukan BKM dan KSM berada dalam koridor yang sudah disepakati berdasarkan RTPLP yang sudah disahkan oleh Tim Teknis. Demikian hasil Klarifikasi sementara yang dapat kami laporkan, kiranya dapat memberikan pembelajaran pada semua pihak yang ikut dalam memonitoring permasalahan ini. Salam, KMW Propinsi Sumatera Utara

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.