PLPBK SALAH SASARAN

agoez Nov 13,2013
Kelurahan Nagapita Tak Pantas Dapat Dana PLPBK MEDAN Proyek PLPBK di Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba benar-benar salah sasaran. Meski pengerjaannya terbilang rampung, namun tak seperti diharapkan. Informasi yang diperoleh, carut marutnya pelaksanaan proyek PLPBK di Kelurahan Nagapita karena pelaksanaannya dilakukan tanpa menggunakan DED (Detil Engineering Disign). Disebutkan, tidak tersedianya DED karena Meyer selaku Tenaga Ahli Perencanaan dan Pemasaran (TAPP) yang dikontrak dan telah diberi honor Rp 25 juta tak kunjung mengerjakannya. Alhasil, proyek PLPBK di kelurahan PNPM tersebut digarap secara spontan alias membabi buta tanpa perencanaan sama sekali. Proyek inipun boleh dibilang gagal total. Baru-baru ini, Koordinator Kota (Koorkot) PNPM Mandiri Perkotaan di Siantar, Burhanuddin Harahap, mengatakan proyek PLPBK yang dikerjakan di Nagapita berupa pembuatan paving blok dan saluran air di sejumlah titik. Untuk saat ini, dana PLPBK yang diserap telah mencapai Rp 750 juta. Rinciannya, Rp 150 juta untuk perencanaan dan pemasaran sedangkan sisanya Rp 600 juta untuk pengerjaan fisik (infrastruktur). "Yang 250 juta lagi belum turun, nanti tunggu selesai dulu pengerjaan fisiknya dilakukan," jelas Burhanuddin yang mengaku dalam proyek ini pihaknya hanya sebatas memfasilitasi saja. Jauh sebelumnya ketika dana PLPBK diusulkan oleh warga Kelurahan Nagapita ke pemerintah pusat, rencana awalnya akan membangun areal pemancingan dan waterboom (permainan air). MEMANG TAK LAYAK Sebetulnya, proyek PLPBK memang tak layak dikucurkan ke kelurahan tersebut. Beberapa fasilitator pendamping PNPM Mandiri Perkotaan di Siantar juga mengakui hal ini. Alasannya, masyarakat di kelurahan ini belum siap melaksanakan proyek tersebut. Kemudian organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 'Nagabonar' selaku pengelola PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Nagapita juga tak lengkap personelnya. Padahal syarat utama pengucuran dana PLPBK ke kelurahan PNPM, selain tingkat pengembalian pinjaman mikronya (pinjaman bergulir) di atas 90 persen, kelembagaan BKM-nya juga harus baik. Untuk diketahui, pemerintah pusat memberikan penghargaan (reward) berupa paket PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) senilai Rp 1 miliar ke kelurahan tertentu jika kelurahan tersebut dinilai berhasil mengelola PNPM Mandiri Perkotaan. Bukti bahwa pengelolaan pinjaman mikro di BKM Nagabonar tak baik juga diungkapkan oleh Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Infrastruktur Perkotaan (PIP) Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarukim) Kota Siantar, Kurnia. Itu sebabnya, Kurnia tak menyertakan BKM Nagabonar dalam rombongan studi banding ke Bali yang direncanakan pada 27 Oktober nanti. "Itu (BKM Nagabonar) nggak baik (pinjaman mikronya), kita cuma bawa tiga BKM saja ke Bali untuk studi banding," ujarnya per telepon, Rabu (23/10) sekira jam 16.30 wib. Menurut Kurnia, BKM yang dibawa studi banding berasal dari tiga kelurahan, yakni Kelurahan Teladan, Kebun Sayur dan Sumber Jaya. "Ketiga kelurahan ini pengelolaan dana bergulirnya sangat bagus," tegasnya. Pernyataan Kurnia secara tak langsung menegaskan bahwa BKM Nagabonar memang tak layak meraih dana PLPBK. Konon, Kurnia kecewa terhadap pelaksanaan PLPBK di Nagapita. (hard)

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.