Surat referensi Kerja

Dec 11,2013
Selamat siang, saya sugiyarto, adalah karyawan di PT GVI. Saya mau bertanya, saya telah mengundurkan diri dari perusahaan secara tertulis dengan jangka waktu selama 10 hari sejak penyerahan surat karena telah mendapatkan pekerjaan yg lebih baik di tempat yang baru. Tetapi perusahaan menolak memberikan surat referensi kerja dengan alasan peraturan diperusahaan membolehkan pengunduran diri dengan jangka waktu 1 bulan. Tetapi seperti yang saya ketahui pada pasal 1602 z KUHPerdata Perusahaan wajib memberikan surat keterangan kerja. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah benar perusahaan boleh memiliki peraturan seperti itu. Peraturan yang menolak memberikan Surat keterangan kerja yang sangat berguna dan vital bagi karir seorang pekerja seperti saya. apakah tindakan perusahaan melanggar pasal 1602 z KUHPerdata? dan langkah apa yang harus saya lakukan agar bisa memperoleh surat Referensi kerja tersebut? mengingat Surat tersebut penting bagi saya karena telah bekerja cukup lama pada perusahaan tersebut. Sekian dan terima kasih :)

Tanggapan 1

Posted by |Dec 12, 2013|
  1. Kepada Yth, Rekan Sugiyarto Di tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. Kami informasikan bahwa media ini untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Walaupun begitu dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 162 Ayat 3 huruf a menyebutkan: “mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri”. Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1602z mengenai kewajiban majikan menyebutkan bahwa: “Majikan, pada waktu berakhirnya hubungan kerja, atas permintaan buruh wajib memberikan kepadanya sepucuk surat keterangan yang dibubuhi tanggal dan tanda tangan olehnya. Surat keterangan itu harus memuat suatu keterangan sesungguhnya tentang sifat pekerjaan yang telah dilakukan dan lamanya hubungan kerja, dan atas permintaan khusus dari buruh yang bersangkutan, harus memuat pula keterangan tentang cara buruh menunaikan kewajiban-kewajibannya dan alasan-alasan hubungan kerja itu berakhir. Jika majikan memutuskan hubungan kerja tanpa memajukan suatu alasan, maka ia hanya wajib menyebutkan hal itu, tanpa wajib menyebutkan alasan-alasannya. Jika buruh memutuskan hubungan kerja secara bertentangan dengan hukum, majikan berhak menyebutkan hal itu dalam surat keterangan. Majikan yang menolak memberikan surat keterangan yang diminta, atau sengaja menuliskan keterangan yang tidak benar, atau memberikan suatu tanda pada surat keterangan yang dimaksud untuk memberikan suatu keterangan tentang buruh yang tidak termuat dalam kata-kata surat keterangan itu, atau memberikan kepada pihak ketiga keterangan-keterangan yang bertentangan dengan surat keterangan, bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, baik terhadap buruh maupun terhadap pihak ketiga. (KUHPerd. 1239.) Tiap perjanjian yang dapat menghapuskan atau membatasi kewajiban-kewajiban ini, adalah batal (AB.23 )”1 Langkah yang disarankan, lakukan negosiasi dengan pihak perusahaan tempat dulu anda bekerja (karena cukup lama anda berkerja disana) sampaikan bahwa surat keterangan ini sangat dibutuhkan. Bila alasan perusahan hanya masalah jangka waktu pengunduran diri paling lambat 30 hari /1 bulan dan surat keterangan tidak diberikan, hal ini tidak dapat dibenarkan karena dalam peraturan perundang-undang yang ada tidak menyebutkan hal ini. Bila upaya ini tidak berhasil silahkan pengaduan anda disampaikan ke http://www.depnakertrans.go.id/contact.html Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalam PPM PNPM Mandiri Perkotaan II 1 http://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata/Buku_Ketiga, diunduh tanggal 12 Desember 2013

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.