mhn penjelasan penting

Feb 10,2014
saya sebagai anggota upk dibkm dibandung apakah ada dana operasional buat bkm dari setiap dapat dana bantuan dan besarannya berapa? terus kalau strukutur organisasi apakah bisa diubah atau sdh ditentukan oleh pnpm dan bisa tidak setiap dana cair dimasukan kekas bendahara. soalnya ada beberapa rw usul masalah pengajuan dana untuk perbaikan jalan diwiliyahnya soalnya ditempat kami yang dapat hanya rw 001 dan rw 10 sering sekali mendapat bantuan dana untuk perbaikan jalan sedang 13 rw lainnya tidak dapat saya tanya ke askot dan forkot katanya dirw tersebut jumlah angka kemiskinannya banyak daripada rw yang lain. menurut hemat saya kalau berdasarkan jumlah data kemiskinan berarti pengentasan kemiskinan tdk merata, apakah betul untuk memberikan bantuan harus beradasarkan jumlah kemiskinan kalau betul dasarnya apa. saya ini baru sebagai anggota bkm. ditunggu penjelasannya terima kasih sesudha dan sebelumnya.javascript:SetEmoticon(':s')

Tanggapan 1

Posted by |Feb 10, 2014|
  1. Yth. Rekan Boy di tempat Terima kasih telah menggunakan Media Pengaduan Online ini. Menjawab pertanyaan rekan boy agak sedikit bingung karena tulisannya bersambung dalam dua topiks sehingga kami satukan tulisannya. Namun demikian akan kami jawab pertanyaan tersebut sebagai berikut : 1. Ada biaya operasional sebesar 5% dari setiap pencairan dana BLM. 2. Struktur organisasi BKM sudah sesuai dengan Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan dan AD/ART BKM sehingga tidak boleh dirubah. 3. Bila ada RW/RT yang mengusulkan kegiatan untuk perbaikan jalan ke BKM boleh saja. Hanya, apakah di RW/ RT tersebut terdapat warga miskin yang mendapatkan prioritas bantuan perbaikan jalan. Perlu diketahui rekan boys, selain berdasarkan usulan kegiatan dari masing-masing RW/RT (yg membentuk KSM), juga harus berdasarkan skala prioritas bantuan. Jika BLM tersebut dibagikan merata ke setiap RW/RT maka yang akan terjadi adalah dana tersebut tidak cukup, alias jalan yang diperbaiki hanya sedikit atau pembangunan tidak memenuhi standar pembangunan. Lagipula perbaikan jalan, pembangunan jalan tidak langsung membantu/ dirasakan langsung oleh warga miskin. Malahan yang akan menikmati justru warga yang memiliki kendaraan. Justru, disini orang yang mampu dan memiliki kendaraan yang harus membantu memperbaiki jalan di RW/RT nya masing-masing. Bukan malah didukung oleh kita untuk mendapatkan bantuan untuk warga miskin. Oleh karena itu, pemanfaatan dana BLM di BKM harus berdasarkan skala prioritas dalam perencanaan dan harus tepat sasaran sesuai dengan hasil kajian Pemetaan Swadaya warga dan PJM Nangkis. Demikian disampaikan, semoga penjelasan tersebut dapat membantu dan bisa lebih dimengerti.Terima kasih. Salam, PPM-PNPM Mandiri Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.