PERTANYAAN UNTUK PEJABAT KEM

Feb 13,2014
SALAM: PERTANYAAN UNTUK PEJABAT KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM, KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN PEJABAT KEPRESIDENAN PNPM – MP adalah program nasional dan sering dijadikan “cairan pembersih noda”. Dan itu wajar saja setiap kita berhak mengapresiasi (positifnya ataupun negatifnya) program yang berhasil atau kurang berhasil untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Yang jadi permasalahn yang ingin saya tanyakan sebenranya yang tercantum dalam SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang disitu ditanda tanagni oleh saya, selaku fasilitator dan pejabat SNVT PU selaku wakil negara. a. STATUS FASILITATOR Singkatnya kalau saya membaca SPK yang ada, saya adalah pekerja kontrak yang bisa diberhentikan sewaktu, waktu dan tanpa adanya HAK PEKERJA (PESANGON, DLL). Pertanyaannya negara memperkerjakan saya menjadi fasilitator yang di suruh bekerja untuk KONSULTAN di suatu wilayah, Provinsi ataupun KOTa, levelnya. Dan ini kemudian saya menerima upahnya adalah dari NEGARA (DIPA) bukan dari KONSULTAN yang mengevaluasi saya. Satu sisi pemerintah tidak memperbolehkan adanya sistem kerja alih daya pada aspek utama pekerjaanya, tapi nyatanya di PNPM semua fasilitatornya adalah ALIH DAYA, kenapa? Apakah tidak melanggar ketentuan dari MENAKERTRANS? b. MEKANISME KERJA Pada SPK juga ada klausul “Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Senior Fasilitator dan korkot sesuai dengan lingkup tugasnya” Kita menginginkan detail bukan cek kosong seperti ini. Jangan jadikan kami agen/loper koran yang disuruh menjual koran tanpa/sering/ tidak membaca koran yang dijual? c. HAK PEKERJA Ini yang menjadi dusarnya saya pribadi, saya akui kerja di PNPM – MP enak jam kerja sesuai irama pendampigan, tapi tanggung jawabnya luar biasa, ngopeni warga/masyarakat 8-10 kelurahan dengan aneka latar belakang sosial pendidikan dan sosiologisnya. Tapi beban kerja yang berat ini tidak di imabngi dengan kesejahteraan yang memadai satu bulan kami hanya menerima upah sama dengan pekerja yang pabrik yang lain, yang mungkin di pabrik pekerja itu hanya bertanggungjawab memasang mur atapun baut pada mobil : Rp. 1.800.000, memang masih ada tunjangan (perumahan, asuransi, komunikasi, Trasnportasi dan ATK) yang totalnya, Rp. 2.700.000. tapi ,bukannya kami tidak bersyukur, apalah artinya jika angka tersbut untuk encukupi biaya hidup diperkotaan dan harus jelajah 8-10 kelurahan yang secara geografis angka 400.000 tunjangan transportasi tidak cukup untuk beli bensin selama 25 hari kerja ( 20.000/hari x 25 =500.000) Hal ini juga semakin berat ketika tunjangan asuransi kami terima uang tapi pelayanan kesehatan tidak kami terima, kami diminta menacari PT Asuransi sendiri dengan uang sendiri (100.000) apakah itu kebijakan SNVT, negara ataukah ini akal-akalnnya KONSULTAN, sungguh kejam. Hak pesangon kami juga tidak punya dan lebih parahnya kami diminta tidak meminta HAK THR??? Ada apa dengan SITIM kerja PNPM ini? Dan terakhir kemari kami baru menandatangi SPK baru, saya sudah 7 tahun di PNPM mulai dari 2007 yang upah pertama total 2.100.000 dan sampai sekarang menjadi 2.700.000,tidak ada kenaikan berkala dan tidak ada pembedaan bagi mereka yang sudah lama ataupun baru masuk, sama upahnya 2,7 juta? Isu ada kenaikan per januari 2014 saya senang tapi nayatanya SPK januari masih sama 2,7 juta apakah fasilitator kualitasnya sama dengan pekerja pabrik yang sama-sama upahnya 2,7jt ???? bahkan pekerja pabrik masih ada plusnya (uang lembur, THR, Pesangon, JAMSOSTEK). CUPLIKAN SPK : “... Fasilitator Sosial berkewajiban mengikuti asuransi kematian dan kecelakaan kerja serta menyerahkan copy polis asuransi kepada Satker PBL Provinsi Jawa Tengah. Pasal 3 HAK (1) PIHAK KEDUA berhak menerima imbalan kerja yang berupa ” Gaji pokok dan Tunjangan” dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah ) setiap bulannya dan dibayarkan secara lumpsum ke rekening PIHAK KEDUA dengan nomor rekening 2-091-01619-5 dengan perincian sebagai berikut : • Gaji Pokok Rp. 1.800.000,- • Tunjangan Transportasi Rp. 400.000,- • Tunjangan Komunikasi Rp. 150.000,- • Tunjangan Asuransi Rp. 150.000,- • Tunjangan Perumahan Rp. 100.000,- • Tunjangan ATK Rp. 100.000,- ---------------------(+) Jumlah Rp 2.700.000,- ... ” Mohon tanggapannya. Terima kasih. salam

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.