mohon penjelasan penting

Feb 26,2014
saudara saya baru diangkat jadi anggota dpk/bkm dikelurahan sarijadi kecamatan sukasari, tetapi ada suatu kejanggalan di upk sdh ganti berbagai anggota dpk/bkm kurang sdh 10 tahun para pengurus upk tdk mau melakukan serah terima sedang upl dan ups mau, tapi upk tidak mau sampai saat ini yang para dpk dan bkm baru sdh dilantik, kata saudara saya, sudah koordinasi dengan faskel, askot, korkot mereka ga dapat memberika solusi jawabannya coba aja selesai secara internal. jadi saudara saya mhn bantuan upk kelurahan sarijadi bandung untuk diaudit oleh pusat soal sdh puluhan tahun ga mau diganti dan tidak pernah memberikan laporan kepada para anggota dpk/bkm maupun pengurus rw setempat. terima kasih jawabannya

Tanggapan 1

Posted by |Feb 27, 2014|
  1. Yth. Rekan Boy di tempat Terima kasih telah menggunakan media pengaduan online ini. Permasalah di BKM rekan boy karena UPK tidak mau diganti dan minta diaudit. Tetapi sebelumnya kami akan menjawab pertanyaan kedua terlebih dahulu tentang BKM diaudit oleh siapa dan kapan.Semestinya, BKM diaudit setiap tahun oleh auditor independent/ akuntan publik yang dipilih oleh BKM itu sendiri atau disarankan oleh PNPM-MP. Audit rutin tahunan ini dilakukan oleh akuntan publik terhadap seluruh administrasi keuangan baik di sekretariat maupun UPK. Pertanyaannya, sudahkah BKM Kelurahan Sarijadi di Audit? Kalau pernah diaudit oleh akuntan publik,tentunya bisa dilihat hasil audit terhadap UPK tersebut, seperti apa. Kalau Wajar tanpa syarat (WTS) berarti statusnya pengelolaan UPK tersebut bagus, bisa dipercaya. Perlu diketahui bahwa kewajiban BKM mengaudit dirinya sendiri oleh akuntan publik supaya menunjukkan sebagai lembaga yang terpercaya (Board Trusted). Bukan kami, karena suatu saat BKM itu harus berjalan sendiri tanpa kami. Kedua, permasalahan UPK tidak mau diganti. UPK diangkat dan diberhentikan oleh BKM sesuai dengan AD/ART di BKM tersebut. Masalah mau dan tidak mau UPK diganti itu bukan berdasarkan kehendak UPK itu sendiri, tetapi seluruh anggota BKM harus bermusyawarah terhadap kinerja UPK selama ini. Pertanyaan kedua dari kami, pernah kah anggota BKM rapat koordinasi bulanan membahas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan program dan penggunaan dana yang ada di UPK dan sekretariat? kalau tidak pernah, berarti BKM Kelurahan Sukajadi itu sendiri tidak taat terhadap aturan yang ada di AD/ART BKM. Jangan menyalahkan UPK, yang tidak mau diganti. UPK, UPL dan UPS tersebut tergantung pada seluruh hasil keputusan anggota BKM. Bila pengorganisasian BKM tersebut tidak sesuai aturan. Bisa jadi UPK tidak mau diganti karena selama ini tidak pernah merasa diatur oleh BKM sebagai pengawas kinerja mereka. Oleh karena itu, saran kami supaya anggota BKM bermusyawarah merapatkan permasalahan tersebut. Bila ternyata kinerja UPK itu baik berdasarkan hasil audit, dengan mempertimbangkan bahwa orang yang bekerja di UPK tersebut mumpuni dan baik. Mengapa harus diganti,melatih administrasi orang baru di UPK akan mulai dari awal lagi dan itu butuh waktu lama lagi. Benar kata fasilitator, askot dan korkotnya. Permasalahan tersebut tergantung kepada seluruh anggota BKM nya. Saran kami selanjutnya, pelajari oleh anggota BKM bagaimana AD/ART yang ada di BKM supaya dalam menjalankan dan mengelola kepengurusan BKM lebih jelas dan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Salam, PPM-PNPM Mandiri Perkotaan

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.