Petunjuk P4IP

Feb 28,2014
di Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Jawa Tengah mendapat Program P4IP dan digunakan untuk kegiatan Pengadaan Air Bersih, dikarenakan keterbatasan sumber daya masyarakat maka untuk pengeboran sumur di mintakan bantuan jasa pihak ke 3, pada sosialisasi awal dengan menggunakan jasa pihak ke 3 tidak dikenakan pajak. namun setelah pekerjaan sudah mencapai 80% ada pemberitahuan dari Satker untuk pihak 3 harus bayar pajak sebesar 10%.padahal anggaran untuk membayar pajak sudah tidak ada. swadaya masyarakat sudah cukup banyak. sampai hari ini pekerjaan sudah 100% namun dana yang 30% belum dapat dicairkan karena menunggu rekomendasi dari askot, sementara askotnya belum memberikan rekomendasi, dari pihak satker minta Proposal Harus dirubah dan membuat proposal baru.kami yang berada di posisi serba sulit, dari atasan minta harus bayar pajak sementara dari masyarakat tidak mau jika matereal yang sudah di beli ditukar karena untuk membayar pajak 10%. untuk itu mohon pencerahan kepada semua pihak jika ada dasar hukum yang kuat untuk memberikan penjelasan kepada semua pihak. terima kasih

Tanggapan 1

Posted by |Mar 4, 2014|
  1. Kepada Yth, Rekan Sejahtera Mandiri Di tempat Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. Berikut ini kami sampaikan tanggapan dari Askot mandiri Kota Salatiga terhadap pengaduan anda: --- Sebelumnya disampaikan banyak terima kasih atas pengkritisan dan pencermatan atas pengaduan ini, selanjutnya dapatlah kami sampaikan kronologis dari permasalahan ini. Untuk pelaksanaan kegiatan P4IP di Kelurahan Noborejo Kota Salatiga mendapatkan alokasi BLM P4IP Rp 250jt yang digunakan untuk kegiatan pembuatan Sumur Dalam/artetis dan Reservoir. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat 2 jenis kegiatan yaitu : a. Pembuatan 2 buah Sumur Artetis yang berada di wilayah Pamot dan Nobowetan Kelurahan Noborejo yang dalam pelaksanaan kegiatannya di Kontraktualkan kepada Pihak ke-3 (CV. Sumber Agung d.a Delik rejo RT 02 Rw 11 No 17 Tandang Tembalang Semarang 50274) dengan nili Rp 181.500.000,-. b. Pembuatan 2 buah reservoir yang dilakukann secara swakelola oleh masyarakat (Rp 56.000.000,-) c. Biaya Operasional BKM Rp 12.500.000,- Untuk pelaksanaan kegiatan P4IP pada waktu Rakor dan Evaluasi P4IP – PNPM Mandiri Perkotaan Prov Jateng di Bandungan pada tanggal 3-4 Desember 2013 kami mendapatkan informasi dari Bp Iman Kuncoro ( Satker PBL Prov Jateng) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan fisik P4IP yang dilakukan dengan di Pihak Ke 3 harus mnbayar PPN 10% yang menjadi tangung jawab pihak Ke-3 karena sumber dana P4IP adalah Rupiah Murni. Dengan dasar informasi tersebut kami sampaikan kepada Satker PIP Kota Salatiga, Tim Faskel, BKM ( Melalui Tim Faskel). Sampai dengan tanggal 26 Januari tidak ada respon dari BKM,KSM, maupun Pihak ke-3 mengenai hal tersebut . Maka pada tanggal 27 Januari 2014 Askot bersama Satker PIP Kota Salatiga ( Sdr Agus Budi) melakukan monitoring dan memberitahukan secara lesan untuk dapat duduk bersama membahas hal tersebut kepada BKM. Kemudian pada tanggal 4 Februari 2014 Askot diketahui oleh Satker PIP kota Salatiga mengundang BKM, KSM dan Pihak ketiga untuk membahas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh BKM, KSM, UPL, Sekertaris BKM , Faskel, Askot Infra, Askot Mandiri, Satker PIP Kota Salatiga ( 13 oarang, L : 10, P:3). Dalam pertemuan tersebut pihak Ke 3 tidak bisa hadir. Karena pihak ke -3 tidak hadir maka akan dilanjutkan dalam pertemuan dilanjutkan pada tanggal 11 Februari 2014 di Sekretariat BKM Sejahtera Mandiri Noborejo. Kemuadian dalam pertemuan tanggal 11 Februari 2014 di sekeratriat BKM Sejahtera mandiri Kel Noborejo yang dihadiri oleh BKM, KSM, Pihak ke-3 ( Safrudin Arianto), Tim Faskel, Askot infra, Askot Mandiri, Satker PIP (PPSPM) tersebut belum ada kesepakatan bahwa pajak akan dibayar oleh Pihak ke-3. Dan permasalahan ini akan di sampaikan pada Ka satker PIP Kota Salatiga untuk dapat memberikan solusi penyelesaiannya. Pada Senin, 17 Februari 2014 KaSatker mengundang BKM, KSM, UPL dan Pihak ke-3 untuk bahas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut yang dihadiri oleh Ka satker, PPSM, BKM, Tim Faskel, Askot Infra Struktur, Askot UP dan Pihak Ketiga ( Safrudin Arianto) ( 15 Orang, L : 12, P : 3) disepakati bahwa Pihak Ke-3 sanggup untuk membayar Pajak PPN 10% Jasa pengeboran / Pembuatan sumur dan Proposal siap untuk direvisi di RAB sesaui dengan harga Satuan Kota salatiga karena sebelumnya menggunakan Harga satuan Kabupaten Semarang (Berita Acara Lokasi harga satuan RAB dari Kabupaten Semarang ke Kota Salatiga dan Berita Acara tambah kurang dengan adanya pajak). Pada hari Jum’at 28 Februari 2014 jam 09.30 Pihak ke-3 ( CV. Sumber Agung / Safrudin Arianto) bertemu dengan Satker PIP kota Salatiga (PPSPM) dan Askot Mandiri menyampaikan bahwa revisi Proposal sudah dilakukan dan untuk pembayaran pajak Pajak PPN dilakukan oleh Pihak ke 3 melalui Kantor Pajak/Bank Jateng/Kantor Pos dengan bukti Surat Setor Pajak (SSP) yang akan diberikan kepada KSM/BKM dengan tembusan ke Satker. Kemudian jam 11.00 informasi tersebut kami sampaikan ke Senior Faskel (Sdri Ajiyati) dan Faskel Teknik (Sdri Nanik Setiawati) untuk disampaikan ke BKM dan KSM. Untuk pencairan dana BLM P4IP 30% dari BKM ke KSM dapat dilakukan dengan bukti surat keterangan dari KSM untuk benar mengawal pembayaran Pajak oleh Pihak ke-3 (CV Sumber Agung). Dan dari Tim Faskel merencanakan hari Selasa , 4 Maret 2014 administrasi kegiatan tersebut dapat selesai dan rekomendasi akan di keluarkan untuk melakukan Pencairan Dana BLM dari BKM ke KSM untuk membayar jasa pengeboran pada CV Sumber Agung. Demikian klarifikasi ini kami sampaikan terima kasih. Eko wahyudi Askot Mandiri Kota Salatiga --- PPM Pusat mengucapkan terima kasih kepada Askot Mandiri Kota Salatiga atas fasilitasi pengaduan ini. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalam PPM PNPM Mandiri Perkotaan II

Tanggapan 2

Posted by |Mar 4, 2014|
  1. terima kasih atas tanggapan mas Eko Wahyudi yang dengan jelas menjelaskan kronologinya, namun tidak semudah menulis penjelasan itu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. kami BKM sudah bersusah payah memberikan penjelasan, mendorong dan berupaya kepada masyarakat untuk berswadaya namun dengan adanya pemberitahuan yang jika mau mengakui sangat terlambat ini menjadikan kami (BKM) jadi bahan caci makian warga, bahkan dari Satkernya sendiri pun mencacimaki habis habisan kepada BKM yang katanya tidak pernah kordinasi, sok pinter jalan sendiri dan lain-lain. padahal jika dipikir secara jernih sejak sosialisasi awal BKM sudah mengatakan kalau akan membuat sumur dalam dan tentu menggunakan jasa pihak ke 3. yang jadi pertanyaan kami apakah Askot, Satker tidak kordinasi dengan satker PBL Prov Jateng hingga pemberitahuan pajak sangat terlambat, ataukah memeng BKM tidak yang tahu aturan? namun semua itu tidak penting, yang sangat penting bagi kami adalah dasar hukum yang jelas tentang Program ini sehingga jangan smapai ada lagi korban seperti yang kami alami terjadi pada BKM yang lain atau daerah yang lain. dan ini semoga jadi pembelajaran bagi semuanya termasuk yang mempunyai kebijakan.

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.