Undang-Undang tentang PNPM

Apr 24,2014
Assalaamu'alaikum.... Tgl 24/4/2014 ada pertemuan antara Kepala Desa Manggungharja Kec. Ciparay Kab. Bandung dengan para staffnya. Dalam pertemuan tersebut Kepala Desa mengaku telah menerima SMS dari Setda Kabupaten Bandung yang meminta LPJ dana PNPM untuk pembangunan di desa tersebut. (baru sekarang saya dengar Setda minta LPJ PNPM. Sehari sebelumnya telah datang menemui Kepala Desa, seseorang bernama Anissa Dwiarty dari LPKN. Dari wanita tersebut, Kepala Desa menerima informasi mengenai Undang-undang tentang PNPM. Katanya dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dari setiap dana yang masuk ke desa melalui LKM, Kepala Desa punya hak sebesar 10%. Dan katanya dalam Undang-undang tersebut juga diatur pendapatan untuk setiap orang yang terlibat di LKM. Mungkin perlu diketahui juga bahwa kedatangan wanita yang mengaku bernama Anissa itu bermaksud meminta bagiannya dengan alasan bahwa dana yang diterima oleh LKM Desa Manggungharja itu adalah hasil perjuangannya. Terima kasih Wassalaam...

Tanggapan 1

Posted by |Apr 25, 2014|
  1. Yth. Rekan Tiara Rustiani di tempat Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, Terima kasih telah menggunakan Media Pengaduan Online ini. Informaasi yang disampaikan oleh Rekan Tiara ini akan kami teruskan kepada KMW Provinsi Jawa Barat supaya melakukan pengecheckan, apakah Saudari Annissa Diwarty merupakan salah satu fasilitator atau tim Korkot Kabupaten Bandung. Demikian disampaikan, atas segala perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Salam, PPM - PNPM Mandiri Perkotaan

Tanggapan 2

Posted by |Apr 25, 2014|
  1. Terima kasih banyak atas tanggaannya. Sebelumnya saya sudah bertanya kepada Faskel mengenai orang tersebut, dan saya tidak akan mencari situs pengaduan ini seandainya Faskel tau. Mengenai LPJ yang diminta oleh Setda melalui Kepala Desa, apakah memang sekarang prosedurnya seperti itu atau ada prosedur lain selain dari yang biasa dilaksanakan LKM/BKM selama ini?

Pengaduan Online

    Pengaduan Online dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara Online. Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

    PIM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila :
    1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)
    2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU.
    3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

    Jika Anda berkeinginan untuk menuliskan pesan/tulisan yang bersifat "pengaduan KOTAKU" mohon gunakan fasilitas Pengaduan online.